Pengadaan mobil Dinas Pemkab Paluta langgar Permendagri

Illustrasi

www.waspada.co.id

GUNUNGTUA – Dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten sepatutnya pemerintah daerah  memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sesuai dengan tujuan pemekaran, dan sangat naif sekali  apabila Pemda itu hanya memikirkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Dan apalagi sanggup mengangkangi peraturan yang sudah ditetapkan menteri.

Kabupaten Padanglawas Utara di mata masyarakat baru berusia seumur jagung, tapi sayang, banyak terlihat kejenggalan yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, seperti pengadaan kendaraan dinas jabatan /dinas operasional dan peruntukannya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2006 tentang Juknis Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pengadaan dan peruntukan kenderaan mobil dinas jabatan/dinas operasional, Ketua DPRD kabupaten seharusnya memakai kendaraan dinas dan operasional jenis sedan atau mini bus dengan kapasitas silinder maksimal 2200 cc. Sedangkan pejabat eselon II A dan II B layaknya memakai mobil sedan atau minibus dengan kapasitas silinder maksimal 1800 cc.

Demikian diungkapkan ketua Forum Kajian Peduli Masyarakat Padanglawas Utara, Ramadhan Siregar, pagi ini, di Gunungtua.  Dikatakannya, hal ini aneh, daerah yang umurnya masih seumur jagung, pejabat eselon II A-nya (Sekdakab) memakai kendaraan dinas jabatan dan dinas operasional jenis jeep Toyota Fortuner dengan kapasitas silinder 2500 cc.

Sedangkan pejabat eselon II B (kadis) memakai mobil Inova dengan kapasitas silinder 2000 cc. “Itu menyalahi Permendagri nomor 7 tahun 2006, dan pemborosan keuangan daerah,” jelas Ramadhan.

Baca Juga :  'Terlalu Banyak Politik, Suzuki Kehilangan Spies'

Lanjut Ramadhan, peruntukannya sangat tidak etis, karena masih ada beberapa kepala dinas yang belum mendapat jatah kendaraan dinas operasional tersebut, sedangkan kepala kantor mendapat jatah.

Salah seorang tokoh masyarakat Paluta yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, akibat beberapa kepala dinas dan sekwan belum mendapat kendaraan dinas, sebab mereka diduga kuat tidak mengindahkan aturan main yang ditetapkan oknum berwenang dengan membayar Rp20.000.000.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*