Pengakuan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PS Sidimpuan

Hadi Merasa Dizolimi, Solih Cuma ‘Cuci Piring’
SIDIMPUAN-METRO; Sejak ditahan Kejari Padangsidimpuan (Psp) dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salambue, Kota Psp, Senin (17/1) lalu, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan tahun 2008-2009, yakni Hadi Ashari Nasution dan M Solih Pulungan dalam keadaan sehat walafiat. Mereka satu kamar dengan 26 tahanan lainnya kasus pencurian, perkelahian, dan lainnya.

“Alhamdulillah sehat,” ujar keduanya di tempat terpisah di ruang penerima tamu LP kepada wartawan, Rabu (19/1) siang.
Keduanya bercerita, jika mereka satu kamar di ruang tahanan nomor 20 yang berisi 28 tahanan lainnya termasuk mereka.
METRO bersama wartawan lainnya, pertama bertemu Hadi Ashari Nasution yang saat itu didampingi istri dan sanak keluarganya yang sedang menjenguk. Kepada wartawan, Hadi mengatakan, dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp3.231.550.000 pada tahun anggaran (TA) 2008-2009, dirinya mengaku telah dizolimi. “Saya merasa dizolimi,” ungkap Hadi dengan wajah cerah dan segar tanpa menyebut siapa yang menzoliminya.

Diutarakan Hadi, di manajemen PS Sidimpuan, dirinya menjabat Wakil Manajer I alias bukan posisi yang sangat strategis dan bisa mengambil keputusan di sebuah organisasi. Sehingga setiap tindakannya harus mendapat izin atau rekomendasi atasan atau manajer PS Sidimpuan (Saat itu Sarmadan Hasibuan, red).

Diakui Hadi, saat di PS Sidimpuan, dirinya memang menjabat Kepala Bappeda Psp. Namun di PS Sidimpuan, statusnya hanyalah sebagai warga sipil biasa yang menerima bantuan pemerintah daerah untuk mengelola sebuah klub sepakbola.
“Sama sekali tidak ada kaitannya dengan status PNS atau jabatan yang saya emban saat itu. Posisinya sama saja seperti pengurus panitia perayaan 17 Agustus yang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, tiba-tiba disangkakan sebagai orang yang terlibat melakukan manipulasi anggaran yang mengakibatkan kerugian negara,” tuturnya. Dibeberkannya lagi, anggaran operasional PS Sidimpuan memang berasal dari APBD Pemko Psp yang diposkan di Dinas Pemuda dan Olahraga, dan kemudian diserahkan dalam bentuk bantuan kepada PS Sidimpuan. Sepengetahuan Hadi, dana tersebut dipergunakan untuk kontrak pemain dan biaya operasional tim serta manajemen.

“Setiap kontrak pemain selalu atas kesepakatan manajer dengan pemain yang dikontrak, meskipun saya yang negosiasi ke pemain. Boleh tanya pemainnya, tidak ada sepeserpun yang saya potong. Berapa yang hasil nego, itu yang dibayarkan dan ditandatangani dalam kontraknya,” sebutnya. Oleh karena itu, Hadi bertanya-tanya, kenapa dirinya yang ‘dituding’ sebagai orang yang memanipulasi kontrak dengan pemain.

“Padahal setiap kontrak terlihat secara jelas siapa yang menandatangani. Saya tidak pernah meneken kontrak itu,” terangnya sembari menyebutkan dirinya yang hanya Wakil Manajer I merasa ‘dikorbankan’ dalam persoalan tersebut. Namun, Hadi tidak menyebut siapa yang mengorbankannya.

Tak Masul Akal
Sementara di tempat terpisah, M Solih Pulungan mengaku kejadian tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Karena, dirinya mulai menjabat Kadis Pemuda Olahraga pada 18 Juni 2008 hingga pertengahan tahun 2010, yang saat itu masih ada masalah kekurangan pembayaran kontrak pemain sekitar Rp1,24 miliar. “Istilahnya, pada saat menjabat Kadispora, saya hanya orang yang harus ‘mencuci piring’ atas kekurangan anggaran untuk pembayaran kontrak pemain PS Sidimpuan,” ungkapnya dengan tenang, santai, dan tersenyum didampingi istrinya serta terlihat dijenguk sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Psp.

Baca Juga :  Pondok Maksiat dan Judi Togel Masih Marak di Sidimpuan

Dijelaskan Solih, pada tahun 2008, manajemen PS Sidimpuan mengajukan permohonan bantuan untuk menutupi kekurangan dana kontrak pemain senilai Rp1,24 miliar. Namun, pada Perubahan APBD 2008 yang dialokasikan hanya Rp500 juta.

Kemudian untuk tahun 2009, manajemen PS Sidimpuan kembali mengajukan permohonan bantuan untuk memenuhi kekurangan dana kontrak pemain tersebut, yang hasilnya kemudian ditampunglah anggaran sebesar Rp740 juta pada APBD 2009.

“Embrio penganggaran dana sebesar Rp1,24 miliar di APBD dua tahun anggaran ini adalah permohonan bantuan yang diajukan manajemen PS Sidimpuan. Kemudian saya tindaklanjuti, namun setelah terbayarkan justru timbul masalah dan saya terseret ke jalur hukum,” pungkasnya.

Ditanya apakah dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Pemprovsu, dan Inspektorat Daerah, ditemukan kejanggalan penggunaan anggaran terkait bantuan ke PS Sidimpuan, seingat Solih, tidak satupun ada temuan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Rp500 juta pada penggunaan Perubahan ABPD 2008 dan Rp740 juta pada penggunaan APBD 2009.

Paling mengherankan lagi bagi Solih, sampai sekarang belum ada ketentuan atau ketetapan besaran kerugian negara berdasarkan audit BPKP terhadap perkara yang disangkakan kepada mereka. Namun, Kejaksaan sudah melakukan penahanan terhadap dirinya dan Hadi. “Sayapun heran dan merasa tidak masuk akal dengan perkara yang disangkakan kepada saya ini. Saya cuma ‘cuci piring’, dan setelah semuanya bersih lalu saya diseret ke jalur hukum dan disangkakan melakukan korupsi,” ujarnya.

Ditanya mengenai tanggapan dan harapannya kepada Pemko Psp ke depan, Solih meminta kepada pejabat dan Pemko agar melaksanakan program-program yang masuk akal, dan berharap proses hukum yang sedang dijalaninya bisa seadil-adilnya dan berharap bisa cepat selesai hingga ke persidangan.

Selain itu, Solih juga berharap agar perkara dugaan korupsi yang menimpa dirinya dan Hadi tersebut tidak dipolitisasi. Dimana, saat bercerita-cerita dengan Solih sekitar 25 menit lamanya, dirinya juga bercerita tentang banyak hal, namun dirinya meminta agar tidak ditulis dalam bentuk pemberitaan. “Yang ini of the record,” pintanya pada sejumlah perbincangan.

Seperti Perkampungan Baru
Bagi diri M Solih Pulungan, berada di LP seperti berada di sebuah perkampungan baru. Itu diungkapkannya, karena di LP ada dalihan natolunya, kekeluargaannya erat. “Ini seperti perkampungan baru, ada hatobangon dan lainnya,” ujarnya. Bersama tahanan yang satu ruangan pun, katanya, mereka saling berinteraksi dengan baik, meskipun mereka penghuni baru di LP tersebut. “Semuanya baik,” ujarnya.

Kepala LP Klas II Salambue Psp melalui Kepala Pengamanan LP, Armi Siregar menyebutkan, kedua tersangka berada dalam satu ruang tahanan yang jumlahnya 28 tahanan. Mereka bercampur-campur dengan tahanan lainnya baik kasus pencurian, perkelahian dan lainnya. “Semuanya campur-campur,” ucap Armi.
Sesuai kelayakan ruangan tahanan tempat kedua tersangka yang berada di ruang nomor 20 Blok B, kapasitasnya hanya untuk 15 tahanan saja. (neo/phn)

Segera Dilimpahkan
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan (Psp) Polim Siregar SH mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin melimpahkan kasus dugaan korupsi PS Sidimpuan ke Pengadilan Negeri (PN).

“Insya Allah secepatnya akan segera kita limpahkan kasus ini ke pengadilan untuk disidangkan. Saya saat ini lagi ada tugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu),” ungkap Polim Siregar menjawab METRO kapan kasus tersebut akan dilimpahkan ke PN, Kamis (20/1) melalui telepon selulernya.

Baca Juga :  Tindakan Bupati Madina Tidak Wajar

Ketika ditanya mengapa hanya wakil manajer PS Sidimpuan Hadi Ashari Nasution saja yang ditetapkan menjadi tersangka, padahal pengambil keputusan adalah manajer, Polim meminta agar METRO menunggu persidangan. “Setelah nantinya kita limpahkan ke pengadilan, silakan lihat saja bagaimana perkembangannya di persidangan. Karena nanti semuanya terbuka dengan jelas,” ujarnya.

Ketika didesak lagi apakah nantinya tingkatan dalam struktur organisasi PS Sidimpuan seperti manajer atau ketua umum juga bisa ditetapkan menjadi tersangka, Polim kembali mengulang bahwa nantinya seluruh persoalan akan terbuka di persidangan. “Kan sudah saya bilang, bagaimana perkembangan dari kasus ini kita lihat saja sama-sama di persidangan. Ikuti saja sidangnya kalau sudah mulai disidangkan kasus ini,” ujarnya mengulang.

Sementara ketika ditanya apakah akan ada tersangka lainnya yang akan segera ditahan menyusul kedua tersangka yakni, Hadi Ashari Nasution dan M Solih Pulungan, Kasi Intel Polim Siregar menegaskan, siapa saja jika nantinya terbukti dalam persidangan juga terlibat, maka bisa dijadikan tersangka.

Untuk pemeriksaan satu saksi kunci yakni mantan Kadispora, Asgul Ildihan Dalimunthe, yang saat ini anggota DPRD Tapsel periode 2009-2014, Polim mengaku masih menunggu izin dari Gubernur Sumut. “Masih belum ada izin pemeriksaan dari Gubsu,” pungkasnya.

Tak Tetapkan Pejabat Pengganti Sebelum Divonis
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Padangsidimpuan (Psp) meminta Wali Kota Zulkarnaen Nasution untuk tidak menetapkan pejabat pengganti dua tersangka kasus PS Sidimpuan sebelum vonis dijatuhkan kepada keduanya. Kedua tersangka yakni Hadi Ashari Nasution yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Psp, dan M Solih Pulungan yang menjabat Sekwan DPRD Psp.

“Persoalannya sekarang adalah mereka berdua masih berstatus tersangka, dan vonisnya belum diputuskan di pengadilan. Jadi kita dari FPD meminta wali kota untuk arif dan bijaksana serta tidak tergesa-gesa menunjuk pelaksana untuk menggantikan dua tersangka kasus PS Sidimpuan. Karena kita harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah,” kata Ketua FPD DPRD Psp Khoiruddin Nasution, kemarin.

Namun, sebut Khoiruddin, itu semua tergantung kepada wali kota yang memiliki hak prerogatif untuk itu.
Sekretaris Komisi II DPRD, Sopian Harahap mengingatkan Wali Kota Psp untuk mengedepankan proses hukum. Di mana saat ini kedua tersangka masih belum dijatuhkan vonis hukumannya, sehingga keduanya masih bisa saja terbukti tidak bersalah di pengadilan, yang otomatis keduanya bersih dari hukum. (phn)(metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*