Pengakuan Sarmadhan di Persidangan Kasus Dugaan Korupsi PS Sidimpuan: Saya Tidak Pernah Tandatangani Pencairan

SIDIMPUAN- Persidangan kasus dugaan korupsi PS Sidimpuan dilanjutkan kemarin (10/5). Saksi persidangan, Manajer Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan tahun 2008, H Sarmadhan Hasibuan SH MM, mengaku tidak pernah menandatangani permohonan pencairan dana anggaran PS Sidimpuan ke Dispora.

Pengakuan ini disampaikan Sarmadhan yang juga Sekdakota Psp di hadapan majelis hakim yang dipimpin Syahlan SH MH, dengan anggota Efianto D SH dan Zulfadli SH dengan panitera pengganti Jawatin Silitonga SH dan Bahari Efendi Siregar SH. Dan dihadiri JPU Sartono Siregar SH, Achmad SH, dan Indra Zamachsari SH serta terdakwa M Solih Pulungan didampingi kuasa hukumnya, Ridwan Rangkuti SH MH dan Tris Widodo SH MH.

Persidangan dengan agenda mendengarkan saksi-saksi ini, menghadirkan tiga saksi, yakni manajer PS Sidimpuan, Sarmadhan Hasibuan, Bendahara PS Sidimpuan, Zulkarnaen Pohan, dan mantan bendahara Dispora Psp tahun 2008 dan 2009, Ridoan Lubis. Sarmadhan menyebutkan, tahun 2008 terjadi perubahan nama tim dan pengurus manajemen, dari Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan (PSKPS) menjadi PS Sidimpuan. Hadi Ashari (terdakwa dalam berkas terpisah, red) sebelumnya menjabat Manajer di PSKPS, namun setelah berubah nama menjadi PS Sidimpuan menjadi Wakil Manager I dan ia diangkat menjadi Manager PS Sidimpuan.

Awalnya ia menolak ketika diangkat jadi manajer saat itu, karena tidak ada waktu dan sibuk dengan jabatannya sebagai Sekdakota Psp. Namun, karena keputusan dan petunjuk Wali Kota Psp yang juga Ketua Umum PS Sidimpuan, saksipun menerimanya. Saksi mengaku selama proses pencairan dana PS Sidimpuan yang sudah tertampung dalam APBD tahun 2008 sebesar Rp2 miliar, ia tidak ada menandatangani pengajuan pencairannya ke Dispora, begitu juga dengan tambahan dana di perubahan APBD tahun 2008 sebesar Rp500 juta serta Rp700-an juta di APBD 2009.

Baca Juga :  Sengketa lahan di Paluta ricuh

“Tidak pernah sekalipun saya menandatangani pengajuan pencairan dana PS Sidimpuan untuk mengikuti liga divisi I. Semuanya dilakukan wakil manajer dan saya tidak tahu dan tidak pernah menerima laporannya,” ujar Sarmadhan.
Ketika ditanya JPU apakah pernah bertemu wakil manajer membicarakan anggaran PS Sidimpuan, Sarmadhan menyebutkan tidak pernah, bahkan rapat-rapat tim dan evaluasi, dirinya sebagai manajer tidak pernah diundang.

Kuasa hukum terdakwa Solih Pulungan, Ridwan Rangkuti mempertanyakan apakah dana hibah tersebut harus dipertanggungjawabkan, kata Sarmadhan sesuai Permendagri nomor 13 harus dipertanggungjawabkan oleh penerima dana hibah. Ketika ditanya Ridwan Rangkuti kalau SKPD yang mencairkan anggaran tersebut berdasarkan permohonan Wakil Manager, Sarnadhan menyebutkan kembali kalau saat itu dirinya tidak tahu.

Saat ditanya JPU terkait honor manajer tahun 2008, saksi Sarmadhan menyebutkan Rp24 juta. “Saya menerima Rp24 juta sebagai honor selama setahun dan diserahkan langsung oleh Kadispora, Solih Pulungan,” jawabnya. Mendengar keterangan saksi, terdakwa Solih Pulungan didampingi kuasa hukumnya dari Ridwan Rangkuti SH MH dan Associates, sama sekali tidak ada keberatan.

Saksi lainnya, Zulkarnaen Pohan selaku Bendahara PS Sidimpuan, dalam kesaksiannya mengatakan, selama PS Sidimpuan mengikuti divisi I Liga Indonesia ke XIV 2008 hanya menerima anggaran sebesar sekitar Rp1,4 miliar untuk dimasukkan ke kas PS Sidimpuan. Rp1 miliar proses pencairannya melalui KONI, sementara selebihnya diterimanya dari wakil manajer, Hadi Ashari. Dirinya tidak tahu dana PS Sidimpuan dalam APBD mencapai Rp3,2 miliar, dirinya mengaku hanya menerima sekitar Rp1,4 miliar. Sepengetahuan saksi Zulkarnaen menyebutkan Rp1,4 miliar yang diterimanya untuk masuk ke kas PS Sidimpuan digunakan untuk keperluan kontrak pemain, operasional dan lainnya.

Baca Juga :  KBPPP Paluta Minta Pemkab Benahi Perparkiran Pasar Gunung Tua

Sementara saksi lainnya, Bendahara PS Sidimpuan tahun 2008 dan 2009, Ridoan Lubis mengaku sudah mencairkan anggaran sekitar Rp3,2 miliar ke PS Sidimpuan. Untuk uang yang Rp500 juta diserahkannya di kantor Dispora sementara yang Rp740 juta di kantor Bappeda Psp. Saat itu, wakil manajer menjabat sebagai Kepala Bappeda. Usai mendengar keterangan 3 saksi tersebut, majelis hakim menunda persidangan dan melanjutkannya dengan agenda mendengar saksi-saksi lainnya, Kamis (12/5) mendatang. (neo/ann)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*