Pengumuman Lelang Dinas PUD Padangsidimpuan Tidak Transparan

Pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Pemko Padangsidimpuan terkesan semu dan tidak transparan. Karena diduga akan ada permainan pada proses lelang ini.

Hal itu bisa dilihat pada pengumuan pelelangan No: 602.1/001/PAN/2010 yang dikirimkan panitia untuk dimuat pada media cetak (Waspada edisi Jumat 23 Juli 2010 pada halaman B8 kolom kiri bawah).

Panitia tidak merinci pekerjaan apa saja yang dilelang dan berapa dananya. Panitia hanya menyebut jenisnya saja, yakni infrastruktur Bina Marga 3 paket, Cipta Karya 5 paket, dan Sumber Daya Air 6 paket.

“Pengumuman ini terkesan mengelabui masyarakat. Panitia tidak transparan dan pengumuman inipun mereka buat mungkin karena keterpaksaan saja,” kata pengurus BPC Gapensi Tapsel, Sukri Falah Harahap, Jumat (23/7).

Pasalnya, jika hanya dengan melihat pengumuman tersebut, tidak akan diketahui infrastruktur mana dan dimana saja yang akan dibangun serta berapa jumlah anggarannya.

Dinas PUD Pemko Padangsidimpuan tidak transparan dan takut kegiatan mereka diawasi masyarakat. Padahal sudah ada UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut dikatakannya, ketidakterbukaan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas PUD Pemko Padangsidimpuan ini bisa menimbulkan banyak dugaan. Seperti sudah adanya pengarahan paket proyek ke kontraktor tertentu dan panitia takut diganggu kontraktor lain.

“Kita heran dengan panita di Dinas PUD ini. Di Pemko Padangsidimpuan hanya mereka yang tidak merinci nama pekerjaan dan jumlah anggarannya,” lanjut Sukri.

Baca Juga :  Tertibkan Bangunan Diduga Tempat Maksiat!

Dinas PUD Pemko Padangsidimpuan hanya mengumumkan nomor paket, jenis pekerjaan sesuai kelompoknya, kode, kualifikasi, dan sumber dana. Tidak disebutkan nama pekerjaan dan anggarannya. Hal inilah yang dinilai menjadi ketidaktransfaranan panitia lelang tersebut.

Walikota Padangsidimpuan Zulkarnain Nasution dan Sekretaris Daerah Sarmadhan Hasibuan diminta menegur Kadis PUD dan panitia lelangnya. Bila perlu, buatkan kembali pengumuman yang lebih mendetail.
Korupsi

Sukri menambahkan, pengumuman Dinas PUD Padangsidimpuan yang semu dan tidak trasparan ini sudah termasuk dalam 14 titik rawan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini mengutip pernyataan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Medan pada sosialisai yang diadakan Disperindagkop UKM dan PD Pemko Padangsidimpuan di aula hotel Bumi Asih, bulan lalu.

Katanya, ada 14 titik rawan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan salah satunya pada tahap pengumuman lelang. Yakni dengan cara panitia membuat pengumuman yang semu dan tidak lengkap.

Sumber: http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4419:pengumuman-lelang-dinas-pud-psidimpuan-tidak-transparan&catid=52:sumut&Itemid=207

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*