Pengungsi Sinabung Demo BPBD Karo

Foto: Dame Ambarita/sumutpos.co
Tim dari Tambang Emas Martabe (dari tengah ke kanan) , Linda Sianipar boru Siahaan, Donna Harttu, dan Katarina Siburian Hardono, memberi perhatian ekstra kepada pengungsi Sinabung penerima bantuan kursi roda, beberapa waktu lalu.

KABANJAHE, Lokasi pengungsian sudah tidak layak, kebutuhan logistik terancam habis. Dua poin itulah yang mendasari masyarakat di posko Islamic Center Simpang Berhala Kabanjahe, mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Kamis (5/6).

Kecemasan para korban erupsi Sinabung tersebut semakin meningkat, manakala pihak pengelola mendesak agar posko segera dikosongkan. Alasannya, tempat tersebut akan kembali dipergunakan sebagai sekolah SMP dan SMA Muhamadiyah.

“Makan kami terancam. Kebutuhan beras pun harus meminta bantuan dari posko lain. Parahnya, kejadian serupa sudah terjadi sebanyak tiga kali. Wajar kami cemas, kalau-kalau persediaan posko lain pas-pasan,” ujar Rambo Sitepu (49) pengungsi asal Desa Kuta Rayat.

Terkait permintaan pengelola agar mengosongkan posko, para pengungsi berharap pemerintah Kabupaten Karo melalui BPBD Karo, segera menyediakan tempat pengungsian yang baru.

Sebab jika harus kembali ke Desa Kuta Rayat, Kec. Naman Teran, kesehatan keluarga mereka sangat terancam. Mengingat atap rumah mereka rusak akibat dihantam material erupsi Sinabung, belum mendapat perbaikan sehingga layak untuk ditempati.

Sebelumnya, pihak BPBD Karo telah menyarankan agar para pengungsi tersebut pindah ke kamp penampungan eks Universitas Karo (UKA). Namun karena keadaan di sana sudah padat serta kebersihan juga sangat minim, para pengungsi tidak setuju.

Menanggapi tuntutan para pengungsi, Kepala BPBD Karo, Subur Tarigan Tambun ketika ditemui mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mencari tempat baru. “Kita Masih mencari tempat yang baru untuk mereka. Semua jambur sudah penuh dan sudah dipesan orang yang hendak berpesta. Maka untuk sementara kita tempatkan mereka di sini, di Kantor BPBD Karo,” ujarnya.

SEGERA SIAPKAN RELOKASI HUNIAN
Sebagai antisipasi dan penyelamatan warga dari dampak erupsi Sinabung, Pemkab Karo berusaha sesegera mungkin menyiapkan relokasi hunian bagi pengungsi. Tahap awal, merelokasi masyarakat bagi tiga desa yang masih rawan pun menjadi prioritas. Ketiga desa dimaksud adalah Desa Sukameriah, Simacem, dan Bekerah.

Baca Juga :  Hari Pertama Kampanye, Ribuan Siswa Demo ke DPRD Siantar

Program ini sesuai arahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rekomendasi dari pusat Badan Geologi. Mengingat ketiga desa tersebut masih sangat berbahaya karena berpotensi terkena luncuran awan panas, aliran lava dan gas beracun lainnya. “Kini, BNPB telah menyerahkan bantuan sebesar Rp24 Miliar untuk penanganan para pengungsi. Dengan rincian Rp10 miliar untuk biaya menyewa lahan selama setahun, sewa rumah selama 6 bulan dan biaya kebutuhan makanan selama 2 bulan.

Sebelum pembangunan rumah hunian selesai dibangun, kira-kira 1.281 KK terlebih dahulu diberikan bantuan seperti itu,” ungkap Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Kamis (5/6) di lobi kantor bupati saat menggelar konferensi pers. Dijelaskannya, bantuan untuk menyewa lahan berkisar Rp2 juta/tahun/KK, sewa rumah Rp1,8 juta/tahun/KK dan Rp5 ribu/hari/KK sebagai bekal pangan selama 2 bulan.

Sementara untuk bantuan bibit pertanian dananya berkisar Rp10 miliar dan Rp4 miliar lagi untuk penggunaan penyediaan logistik bagi pengungsi. “Pemkab Karo tak akan membiarkan pengungsi terlantar sedikitpun. Kami tetap berupaya sebaik mungkin dan jangan sempat terlantar baik itu dari segi pendidikan, kesehatan dan makanan,” ujar Bupati selaku pelaksana harian penanganan pengungsi.

Namun yang menjadi kendala saat ini, kata Bupati, adalah belum disahkannya APBD TA 2014. Yang mana sebelum dilakukan pemulangan terhadap pengungsi atap rumah warga harus terlebih dahulu diperbaiki. “Tidak mungkin pengungsi pulang ke rumahnya, kalau atap rumah mereka masih bocor. Jadi, sebelum pengungsi dipulangkan, atap rumah mereka yang bocor harus diganti. Karena APBD Kabupaten Karo tahun 2014 belum disahkan oleh DPRD, berarti pemulangan belum akan terealisasi. Bagaimana Pemerintah daerah bisa bekerja kalau tidak ada dana apalagi untuk membeli seng,” imbuh Karo Jambi didampingi Kadis Kominfo Pemkab Karo, Drs. Kenan Ginting.

Baca Juga :  Pentingnya Sosialisasi Geopark Kawasan Danau Toba untuk Masyarakat Sekitar sebagai Icon Dunia dalam Upaya Percepatan.

Lanjutnya, Pemkab Karo telah menyediakan dana dari APBD sebesar Rp5 miliar untuk membeli seng untuk mengganti rumah warga yang terkena semburan abu vulkanik gunung sinabung. Sedangkan seng yang dibutuhkan berkisar 267.000 lembar. Selain itu, belum disahkannya APBD oleh DPRD Karo berdampak bagi seluruh rakyat Karo. Roda pemerintahan sudah pasti lumpuh tak ada kegiatan. Yang paling fatal dampaknya pada dinas kebersihan dan Rumah Sakit Umum.

“Bagaimana mau bekerja, honor pegawai kebersihan belum terbayar dan biaya operasional mobil pengangkut sampah tak ada lagi. Sudah pasti mobil angkut sampah membutuhkan BBM, sudah berapa utang di galon itu?. Apalagi Rumah Sakit Umum pasti memerlukan obat-obatan untuk pasien,” ujarnya.

Untuk menyikapi masalah tersebut diatas, pemerintah Kabupaten karo telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumut agar dapat mensahkan Peraturan bupati (Perbup). Sebab, sementara ini Perbup dana rutin sudah disahkan tinggal Perbup dana fisik yang sudah diusulkan ke Mendagri melalui Gubsu agar dapat disahkan secepatnya.(mar/rizdeo)/sumutpos.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*