Penipuan, Bupati Paluta Disomasi

P.SIDIMPUAN – Ali Togu Pasaribu melalui kuasa hukumnya Marwan Rangkuti mensomasi Bupati Padanglawas Utara Bachrum Haharap terkait belum terbitnya izin pemeriksaan terhadap JH, Kepala Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak.

“Klien kami Ali Togu Pasaribu, warga Ujung Batu, Sosa melaporkan JH yang Kepdes Sigama atas perkara penipuan. Pemeriksaan JH terkendala, karena izin pemeriksaan yang dimohonkan sudah 3 bulan belum diberikan Bupati Paluta,” katanya.

Somasi No: 077/AMR/SOMASI/Paluta/V/2011 itu ditujukan ke Bupati Paluta dan tembusan ke Presiden, Mendagri dan Kapolri di Jakarta. Gubsu dan Kapoldasu di Medan, Kapolres Tapsel di P.Sidimpuan, Ketua DPRD Paluta di Gunungtua Ali Togu Pasaribu di Sosa, dan media harian terbitan Medan.

Kepada wartawan Marwan Rangkuti mengatakan, somasi itu dilatari oleh adanya pemberitahuan dari Kasat Reskrim Polres Tapsel tentang Perkembangan Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/21/II/2011/SU/Tapsel kepada kliennya Ali Togu Pasaribu pada Senin (25/5).

Dalam surat itu disebutkan, penyidikan perkara memiliki hambatan akibat belum dikeluarkannya izin pemeriksaan dari Bupati Paluta terhadap JH.

Padahal, katanya, penyidik sudah melayangkan permintaan izin pemeriksaan secara resmi kepada Bupati Paluta sejak 28 Februari sesuai surat Polres Tapsel No: B/232/II/2011/Reskrim.

“Pada poin ketiga huruf c dari surat Polres Tapsel itu diterangkan, penyidik sudah tiga kali mendatangi kantor Bupati Paluta di Gunungtua. Dari tiga kali kunjungan penyidik itu diperoleh informasi bahwa surat permohonan izin pemeriksaan Kepala Desa Sigama sudah berada di meja Bupati,” ujarnya.

Baca Juga :  Akibat Rambin Ambruk, Petani Enggan Ke Sawah

Karena itulah Marwan Rangkuti menilai Bupati Paluta lah yang menjadi penghambat proses hukum terhadap JH. Menurutnya, tindakan Bupati Paluta ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

“Yakni menghambat atau menghalang-halangi proses penyidikan suatu perkara, sebagaimana diatur  dalam Pasal 216 dan Pasal 221 KUH Pidana yang berisi pemberian sanksi pidana,” katanya.

Karena itu, Marwan dan kliennya meminta Bupati Paluta dapat melaksanakan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam menajalankan roda pemerintahan yang baik.

Khususnya mempercepat proses izin pemeriksaan JH paling lambat 7 hari setelah surat Somasi dibuat. Pihaknya berharap tidak ada diskriminasi apapun walau JH merupakan tim sukses Bachrum saat mencalon di Pilkada Paluta lalu.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*