Penulisan Papan Nama Kantor DPRD PALUTA tak Sesuai UU No. 37/2007

Tembok papan nama gedung yang terletak di bagian depan kantor DPRD Kabupaten Padanglawas Utara dianggap mengganggu aspek historis dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara. Pada tembok papan nama ditulis Kabupaten Paluta seharusnya Kabupaten Padanglawas Utara, dinilai dapat menyesatkan masyarakat.

Demikian dikatakan Julpikar Harahap, Sekretaris PP Gema Paluta kepada Waspada, Selasa (8/6) di Pasar Gunungtua.

Menurutnya, tembok papan nama gedung DPRD Padanglawas Utara begitu multi tafsir (tidak jelas-red), karena gedung itu merupakan lembaga terhormat. ”Harus diingat gedung DPRD bukan sama seperti warung kopi yang segampang-gampangnya menulis nama sesukanya,” tutur Julpikar.

Sedikit menggambarkan, dugaan betapa amburadulnya pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padanglawas Utara tersebut, begitu asal-asalan. Diduga penulisan itu, dimaksudkan untuk mengambil keuntungan karena jumlah hurufnya

Dan bukan itu saja, jelas Julfikar akibat ditulisnya Kabupaten Paluta di papan nama kantor DPRD Padanglawas Utara sehingga bisa menyesatkan orang pendatang apabila ingin berkunjung di Padanglawas Utara.

“Sebaiknya pihak yang bersangkutan segera melakukan perbaikan, sebab itu merupakan nama resmi kabupaten dan melekat harus kepada lembaga resmi daerah,” katanya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  KNPI dukung KPK usut korupsi Bansos Madina

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*