Penyaluran BOS di Kab Palas Diduga Menyimpang

PALAS – Diduga terjadi penyimpangan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2012 di Dinas Pendidikan Padang Lawas (Palas). Pasalnya, ada indikasi permainan antara oknum kepala sekolah (Kasek) dengan penyelenggara BOS di lapangan.

Dugaan ini diucapkan Anggota DPRD Palas, Ir Samson Fareddy Hasibuan, Kamis (27/9). “Saya menduga menduga telah terjadi penyimpangan penyaluran dana BOS TA 2012 di Disdik Palas. Ditemukan indikasi ke arah sana,” katanya.

Disebutkan politisi PPP DPRD Palas, dugaan penyimpangan tersebut terjadi dalam beberapa kebijakan, misalnya, dalam hal pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan buku sekolah. Dimana, pihak sekolah tidak mengganti buku lama, tapi dalam laporannya telah membeli buku baru.

Kecurigaan lainnya, penyaluran dana BOS yang tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaannya di lapangan, sehingga perlu evaluasi dan pengawasannya di lapangan.

“Pihak pengelola dana BOS jangan asal mencairkan saja, tapi juga melakukan monitoring dengan baik di lapangan,” tegas Samson kepada METRO.

Dijelaskannya, selain indikasi korupsi, mark up dana BOS juga diduga terjadi pada jumlah siswa penerima BOS, baik tingkat SD dan SMP. Karena data-datanya disinyalir tidak akurat. Pasalnya, pada tahun anggaran sebelumnya, jumlah siswa penerima dana BOS-nya tidak jauh berbeda.

“Aparat penegak hukum juga harus aktif mengawasi penyaluran dana BOS. Apalagi program pendidikan secara nasional sudah gratis, namun masih tetap saja dilakukan pungutan liar oleh sekolah. Bahkan, ada dalihnya untuk biaya ATK, padahal dana BOS ada,” ucapnya.

Baca Juga :  Soal Pencemaran Sungai Batang Toru Oleh Tambang Mas PT.G-Agioncourt Resources - Ketua Komisi Amdal Pemkab Tapsel Diperiksa Poldasu

Ditegaskannya, ada sekitar Rp6,9 Miliar setiap triwulannya anggaran dana BOS untuk Palas, kenyataannya di lapangan, banyak sekolah ditemukan kondisi ATK-nya tidak pernah diganti, tapi setiap tahun menerima dana BOS.
“Ini harus diperbaiki demi mewujudkan visi-misi Pemkab Palas menuju masyarakat cerdas. Jika perlu, Bupati harus mengevaluasi pejabat yang membidangi dana BOS,” tukas Samson.

Sementara itu Manager BOS Disdikbud Palas, Muliadi Hasibuan membantah adanya penyimpangan dalam realisasi dana BOS, setelah dimanajemen dirinya. Namun, kalau untuk sebelum dirinya, Muliadi tidak begitu tahu.

“Saya masih baru menjabat manajer BOS, dan saya masih yakin tidak ada penyimpangan. Dalam hal persoalan memungut biaya dari siswa dalam pendidikan dan serta peraturan dibolehkan, asalkan tidak ditetapkan berapa pungutan yang dilakukan. Pungutan itu dibolehkan tapi jangan di patok, sesuai dengan kemampuan para siswa,” sebutnya.

Ketika ditanya, apakah itu tidak pungli karena sudah ada dana BOS, Muliadi dengan mantap dan yakin kalau hal itu tidak menyalahi dalam aturan Sisdiknas.
Disebutkannya, jumlah siswa untuk SD penerima dana BOS sebanyak 37.311 siswa, dimana setiap siswa mendapat Rp145.000 setiap triwulannya, kemudian untuk SMP jumlahnya 6.387 siswa,dengan dana setiap siswa Rp177.500 per triwulan.

“Itulah anggarannya. Jadi, kalau ada ditemukan penyimpangan itu nanti tanggung jawab sekolah, karena di kirim langsung ke rekening sekolah terkait dari provinsi,” terangnya.

Baca Juga :  FIFA Tunjuk Agum Gumelar Sebagai Ketua Komite Normalisasi

“Inilah yang harus ditindak tegas, manajer BOS jangan cuma pandai berargumen saja, tapi monitoring secara langsung kelapangan. Karena dana manajemen BOS itu ada dianggarkan negara, kalau tidak mampu diganti saja,” ujar aktivis Gerakan Rakyat Berjuang (GRB) Palas, Mardan Hanafi Hasibuan SH. (amr/mer)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*