Penyaluran CSR di Palas Dinilai Belum Sesuai Aturan

Palas. Penyaluran dana Corporate Social and Responsibility (CSR) oleh sejumlah perusahaan yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) kepada masyarakat sekitarnya selama ini, dinilai belum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Bisa jadi CSR yang disalurkan perusahaan-perusahaan di sini kepada masyarakat, nilainya kurang dari 2 persen dari laba yang dihasilkan perusahaan dalam setahun. Kenyataannya, saat menyalurkan CSR-nya, perusahaan itu tidak berkordinasi dan melibatkan Pemkab Palas,” kata Kaban Perizinan Palas Arseh Hasibuan SH lewat Kabid Standarisasi dan Pengendalian Drs Syafaruddin Pasaribu, kepada MedanBisnis, kemarin.

Didampingi Kabid Pelayanan Perizinan Habibullah Hasibuan SH dan Kabid Non Perizinan Mukhlis Siregar SH, Syafaruddin mengatakan, dari data yang, saat ini seluas 190.000 hektare lahan di daerah Kabupaten Palas, merupakan areal perkebunan, yang dikelola perusahaan BUMN, swasta dan pribadi.

“Kalkulasinya, dari total luas areal perkebunan yang ada, 190.000 hektare dikali 12 bulan dikali Rp 2,4 juta per hektare perbulan, sesuai standar perhitungan laba yang diperoleh dari produksi perkebunan yang dihasilkan, maka didapat angka sekitar sebesar Rp 5,4 triliun,” terang Syafar.

Angka tersebut, dikalikan sebesar 2% lagi, sesuai ketentuan UU tentang Perseroan Terbatas dan Permentan RI tentang Izin Usaha Perkebunan, yang menyebutkan soal kewajiban perusahaan tentang CSR.

“Hasilnya, sekitar sebesar Rp 108 miliar dana CSR yang bisa dikelola oleh Pemkab Palas. Untuk mendorong percapatan pembangunan di daerah ini,” tambah Syafaruddin.

Baca Juga :  Mahasiswa Demo Kejari, Desak Usut DAK Padangsidimpuan Tahun 2009

Tapi, katanya, selama tujuh tahun Kabupaten Palas terbentuk, pengelolaan dana CSR dari perusahaan belum bisa dikelola oleh Pemkab Palas, karena belum ada Perdanya. “Situasi ini dimanfaatkan perusahaan, artinya perusahaan menyalurkan dana CSR-nya tanpa berkordinasi dan melibatkan Pemkab Palas. Kami yakin, dana CSR-nya belum sesuai dangan aturannya,” timpal Habibullah dan Mukhlis.

Diterangkan, sesuai data dari Biro Otda Kemendagri pada November 2014 lalu di Kota Medan, disebutkan, lebih dari 100 daerah kabupaten/kota se-Indonesia yang mampu menggenjot laju pembangunan di daerahnya dari sektor perijinan dan pengelolaan dana CSR dari perusahaan yang ada.

“Menurut mereka (Biro Otda Kemendagri-red), daerah Palas dinilai memiliki potensi cukup tinggi dalam memacu pembangunan, terutama dalam pengelolaan CSR-nya. Namun, saat ini kinerja SKPD terkait masih terkendala karena belum adanya payung hukum dan minimnya fasilitas kendaraan operasional,” ucapnya.

Senada, Kabag Hukum Pemkab Palas, Agus Saleh Syahputra Daulay SH MM, saat ditanya MedanBisnis, Kamis (30/7) menegaskan, pihaknya tengah mengajukan ranperda CSR kepada pihak legislatif. “Ada sebanyak 8 ranperda yang sudah kita ajukan ke DPRD Palas, urutan pertamanya ranperda tentang CSR,” ucap Agus.

Agus berharap, dengan terbitnya Perda tentang CSR nantinya, didukung dengan Perbup Palas dan SK dari Bupati Palas, akan ada kekuatan bagi Pemkab Palas mendesak perusahaan melaksanakan kewajiban CSR-nya sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Interupsi Tolak Penambahan Anggaran Panwas Sidimpuan

MedanBisnis – (maulana syafii)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Perlu belajar lagi soal CSR.. Perlu pembuktian integritas pemerintah daerah terlebih dahulu jika memang mau mengelola (memprogramkan) dana CSR bersama korporasi..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*