Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan mengevaluasi mekanisme penyaluran tunjangan kesejahteraan guru, seperti tunjangan sertifikasi guru. Kemungkinan besar mekanisme yang akan digunakan sama seperti mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di sela-sela rapat kerja dengan Komisi X DPR, Selasa (7/8/2012), di Jakarta.

“Uang sudah kami kirim ke kabupaten/kota. Sekarang mereka yang harus segera menyalurkan ke guru. Kita tidak bisa beri sanksi. Satu-satunya cara, evaluasi mekanisme penyalurannya,” tutur Nuh.

Nuh mengeluhkan banyaknya alasan kabupaten/kota untuk tidak segera menyalurkan kepada guru. Alasan itu antara lain guru belum memiliki surat keputusan (SK). Mendikbud menegaskan hal itu sudah selesai dilakukan pemerintah dan sudah dikirimkan ke daerah. Alasan lainnya, guru belum memenuhi standar syarat mengajar 24 jam.

“Saya sudah berkali-kali minta daerah segera menyalurkan ke guru,” ujarnya.

Fenomena keterlambatan penyaluran tunjangan kesejahteraan guru ini sama seperti yang terjadi pada penyaluran dana BOS tahun 2011. Uang sudah dikirimkan ke daerah, tetapi tidak segera diberikan kepada guru.

“Kemungkinan besar model penyaluran tunjangan kesejahteraan guru akan seperti model penyaluran BOS yang baru,” tutur Nuh.

Untuk itu, Nuh mengimbau daerah-daerah agar segera menyalurkan apa yang sudah menjadi hak orang lain sesuai aturan yang berlaku, terutama untuk triwulan kedua tahun ini, sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum tanggal 17 Agustus 2012.

Baca Juga :  Bukan Lalai, Tapi Bobrok

Tunjangan kesejahteran guru untuk periode triwulan kedua 2012 seharusnya sudah diterima para guru bulan Juli lalu. Adapun untuk triwulan pertama seharusnya diterima bulan April lalu.

“Segera salurkan karena itu hak orang lain (guru). Bisa jadi yang berhak menerima uang itu bukan guru yang kaya, tetapi sangat membutuhkan uang itu,” kata Nuh.

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Tunjangan sertifikasi guru akan lebih aman jika penyaluran langsung dari pusat ke rekening yang bersangkutan, birokrasi dari pemkab maupun pemkot di daerah sangat berbelit-belit, bila memungkinkan bisa ditempel pada gaji yang bersangkutan seperti yang telah diusulkan oleh PGRI, sampai saat ini penyaluran masih bermasalah dengan berbagai alasan dan anehnya di tiap kota/kabupaten mengalami masalah yang serupa. Bila penyaluran mengalami masalah bahkan sampai mengurangi jumlah maupun nominal maka akan lebih baik melibatkan pejabat KPK, mengingat penyaluran pembayaran sertifikasi dilakukan oleh pemkab/pemkot. Situasi yang demikian tentu akan meresahkan kalangan pendidik. Indonesia mestinya sudah mulai memperbaiki citra di kalangan dunia Internasional, jangan biarkan negara ini dianggap sebagai negara korup, sun gguh memalukan bila tidak segera dibenahi. Semoga pemerintah segera merubah kebijakan dalam penyaluran sertifikasi guru.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*