Penyelenggaraan Haji Butuh Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA–MICOM: Penyelenggaraan haji Indonesia mesti di evaluasi secara menyeluruh baik para petugas maupun pejabat di kementerian agama yang bersangkutan. Hal ini terkait masih amburadulnya pelayanan jamaah haji Indonesia oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat evaluasi meliputi petugas pelaksana haji atau Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) yang masih lamban dan selalu kurang tanggap “Akhirnya jamaah tidak dapat terlayani dengan baik apakah itu transportasi, pelayanan kesehatan,katering dan sebagainya,” kata Agus Pambagio kepada Media Indonesia saat menjawab terkait  pelayanan musim haji tahun ini (1432 H).

Menurut dia, karena selalu terulang setiap tahun maka petugas haji atau pejabat terkait layak dipertimbangkan untuk dipecat. Ia mencium para petugas haji Indonesia tidak ikhlas beramal yang merupakan motto Kemenag dalam bertugas.

“Kalau perlu pecat saja semua petugas haji Indonesia itu dan cari pejabat baru yang lebih baik agar ada pembelajaran bahwa mengurus umat ke Tanah Suci itu bukan bancakan. Bukan menjadi sumber pendapatan tambahan tetapi tugas mereka mengurus jamaah sebagai tamu Allah di Tanah Suci,” cetus mantan aktivis YLKI ini.

Persoalan lain, kata Agus, Indonesia belum memiliki standar untuk semua pelayanan haji yang diumumkan ke publik dan dimonitoring oleh publik. Ia juga tidak percaya bahwa standar pelayanan haji Indonesia oleh Kemenag telah mendapat sertifikat ISO 2000.

Baca Juga :  Kaligis Dinilai Bohong Soal Kesehatan Nazar

Terkait pengawasan haji yang dilakukan DPR, ia juga menilai nihil pengawasan dari wakil rakyat itu. Adapun usulan perlunya badan haji, ia berpendapat hal itu di luar sistem tidak perlu karena menambah beban anggaran dan badan-badan sejenis di sektor lain juga tidak banyak gunanya bagi publik.

Terkait amanat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, Agus menyayangkan keharusan pemerintah atau Kementerian Agama membentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sejak dua tahun lalu tetapi hingga kini belum juga terbentuk.

“Baik saja kalau ada KPHI untuk mengawasi pelayanan haji.Namun ini mandek karena pasti disengaja. Mereka atau Kemenag pasti maunya orangnya mereka yang bisa main mata,” cetusnya.

Hemat dia, jika Menteri Agama dinilai tidak amanah lagi pada UU Haji itu karena lalai membentuk KPHI, layak jika dia diganti. “Sebaiknya Presiden mengganti saja Menag-nya,” pungkasnya.(Bay/OL-2)

MediaIndonesia.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*