Penyidik Polda Serahkan Mantan Bupati Palas ke Jaksa

Berkas Korupsi Multi Years P-21

Medan-andalas Penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara akan melakukan pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi proyek multi years di Pemkab Padang Lawas, dengan tersangka mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis, ke penyidik Kejatisu untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.

“Berkasnya sudah dinyatakan P-21 oleh jaksa. Kalau tidak hari ini, Senin akan kita lakukan pelimpahan tahap dua,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, Rabu (22/5).

Katanya, pada pelimpahan tahap dua, mereka akan mengirim tersangka Basyrah Lubis berikut barang bukti ke penyidik kejaksaan.

Sementara itu, terkait status Ketua DPRD Palas, HM Ridho Harahap, Sadono mengaku Ridho telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp6 miliar tersebut. Namun, pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah berkas Basyrah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

“Pemeriksaannya (terhadap Ridho, red) nunggu berkas mantan Bupati-nya dinyatakan lengkap dulu,” bilang Sadono seraya menerangkan berkas keduanya diajukan secara terpisah.

Sebelumnya, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek multi years tersebut.

Kelimanya, yakni mantan Bupati Palas Basyrah Lubis dan Ketua DPRD Palas, HM Ridho Harahap, mantan Kadis PU Chairul Windu, Abdul Hamid Nasution (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Paruhum Daulay (Bendahara Umum Daerah).

Baca Juga :  Saat mudik, Kenali Daerah Rawan Longsor

Untuk tersangka mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis dan Ketua DPRD Palas, HM Ridho Harahap, ditangani penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Sedangkan tersangka mantan Kadis PU Chairul Windu, Abdul Hamid Nasution (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Paruhum Daulay (Bendahara Umum Daerah), ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Tapsel.

Proyek multi years senilai Rp6 miliar itu berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) Tahun Anggaran (TA) 2009 di Pemkab Palas, antara lain pembangunan prasarana perkantoran (proyek multi years) yang dibangun di atas tanah seluas 5 hektar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, kerugian negara sebesar Rp6.048.827.227.73. Selain itu, ada temuan pembayaran alat berat untuk proyek tersebut juga masih menunggak.

harianandalas.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Korupsi mantan Bupati Palas masalah Penerimaan CPNS Kab.Palas belum diungkap pak, Selama menjadi Bupati penerimaan CPNS harus melalui Suami adek istrinya DOLI HASIBUAN (pernah diangkat menjadi Camat Barumun Tengah) dengan minta suap antara Rp.100juta s/d Rp.200juta per CPNS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*