Percepat Proses Hukum Rahudman!

Proses izin pemeriksaan terhadap Walikota Medan, Rahudman Harahap, telah dikirim Kejaksan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Selanjutnya, Kejagung akan menggodok evaluasi izin itu untuk segera disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk disetujui. Sehingga proses pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan itu dapat dilangsungkan.

Menanggapi proses kasus ini, Analis Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan proses izin yang terkesan lamban ini jelas menimbulkan berbagai asusmsi publik. Proses yang berlarut-larut seperti ini rentan akan tindakan ‘negatif’.

“Proses hukum yang seperti ini akan membuat kita khawatir akan kinerja aparatur hukum di negara ini. Seharusnya, kalau memang ada pejabat yang telah berstatus sebagai tersangka, proses hukumnya harus dipercepat dan dilakukan secara transparan,” ujar Taufan kepada Waspada Online, tadi malam.

Taufan mengatakan, hal ini juga akan menimbulkan suasana politik yang tidak stabil di Medan. Pasalnya yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan orang nomor satu di Pemerintahan Kota (Pemko) Medan. Selain itu, lanjutnya, kasus ini merupakan salah satu bukti dari kinerja para aparatur hukum di Indonesia yang masih diragukan kredibilitasnya, karena Rahudman telah sejak lama dituding terlibat dalam kasus korupsi.

Namun kenapa baru saat ini proses hukumnya dibahas. “Aparat hukum harus bertindak cepat, dan sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai masyarakat merasa jenuh dengan proses hukum Indonesia, karena hal ini akan menjadi preseden buruk bagi aparatur hukum,” katanya.

Baca Juga :  Mengenang HR Mohammad Said

Kalau memang Rahudman bersalah, menurutnya, harus segera tindak. Begitupula sebaliknya, kalau dia tidak terlibat dilepaskan, karena hal ini menyangkut nama baik seorang pejabat pemerintah.

Diketahui, Rahudman Harahap, telah ditetapkan Kejatisu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005 Rp1,5 miliar lebih.

Dalam kasus yang sama yang ditangani Poldasu dengan tersangka, Amrin Tambunan, mantan pemegang kas Setdakab Tapsel saat ini sedang menjalani persidangan di PN Padangsidimpuan. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*