Perda Pajak Walet Di Kota Padangsidimpuan Diterapkan 2011

Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak sarang burung walet di Kota Padangsidimpuan (Psp), akan mulai diterapkan pada tahun 2011 mendatang. Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Psp, Khoiruddin Nasution, dasar pembentukan perda adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak penangkaran sarang burung Walet.

Dikatakannya, selama ini pemerintah tidak bisa mengutip retribusi atau pajak dari usaha tersebut disebabkan belum adanya perda yang mengatur tentang itu.

Lebih lanjut dikatakannya, adanya perda ini akan memudahkan pemerintah dalam menentukan besaran PAD yang bersumber dari usahan penangkaran itu. Sebelum adanya perda, semua usaha penangkaran Walet tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah.

“Kami minta, setelah ada Perda maka pemerintah harus pro aktif dalam melakukan pengutipan pajaknya yang efektif tahun 2011 mendatang,” ungkapnya.

Terpisah, wakil Badan Legislasi Sahrun Harahap mengungkapkan, pembuatan perda tersebut sudah layak mengingat potensi PAD di Kota Psp sangat banyak. Sebab, selama ini pemerintah sudah dirugikan karena tidak adanya retribusi yang dikutip dari usaha penangkaran sarang burung walet.

“Kami berharap dengan adanya perda ini maka peningkatan PAD akan bertambah khususnya dari sektor penangkaran sarang burung walet,” tuturnya.

Dijelaskannya, dengan adanya perda itu maka tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak mengutip retribusi dari usaha itu. Selama ini alasan pemerintah adalah belum adanya dasar hukum untuk mengutip PAD yang berasal dari penangkaran itu. Adanya perda itu juga akan memberikan dampak yang positif bagi warga yang bermukim di sekitar usaha penangkaran, sebab perda itu akan mengatur tentang tata cara pembukaan usaha itu. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar segera mendata jumlah usaha penangkaran sarang burung walet agar pemerintah dapat menentukan jumlah PAD yang berasal dari usaha itu. “Langkah awalnya pemerintah harus mempunyai data tentang jumlah usaha yang sebenarnya saat ini di Kota Psp,” cetusnya.

Baca Juga :  GEMA PALUTA; Jaga martabat masyarakat Paluta

Untuk itu keduanya berharap dengan efektifnya perda pajak walet ini tahun 2011 mendatang agar benar-benar dilaksanakan oleh Pemko Psp dan tidak ada alasan lagi dari Pemko Psp untuk tidak bisa menagih pajak dari usaha tersebut. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*