Perda Pajak Walet Madina 10 %

Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Gojali Pulungan, mengatakan tadi siang, bahwa peraturan daerah tentang pajang sarang burung walet akan diterapkan dalam waktu dekat.

Dikatakan, Perda sarang walet sesuai dengan undang – undang no 28 Tahun 2009 dikenakan pajak sebesar 10 % yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah.

“Dalam hal pengelolaan secara tekhnis akan diserahkan kepada bagian Perekonomian, dan pada bulan Maret mendatang sudah mulai eksen setelah dilakukan perjanjian dengan pengusaha sarang burung walet yang ada di Madina” jelasnya.

Terkait pengelolaan goa walet alam yang ada di daerah ini, Gojali menjelaskan  sesuai dengan undang – undang dan Keputusan Menteri Kehutanan lebih mengutamakan siapa penemu pertama goa walet tersebut, serta bisa dilakukan pengunjukan langsung sepanjang penguasaha tersebut bisa menyanggupi apa yang telah ditentukan perda.

Sementara bagi warga masyarakat yang juga berhajat untuk menanamkan modalnya pada pembuatan penangkar walet, menurutnya tidak ada masalah dengan mematuhi segala peraturan yang ada.

“Dengan berjalannya Perda Sarang Walet 10 % ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Madina akan bertambah dari tahun – tahun berikutnya, dan bisa menambah pembangunan demi kepentingan masyarakat” ungkapnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pembangunan Gardu PLN Tak Miliki IMB dan Amdal

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*