Peritiwa Priok Berdarah; Satpol PP Kejam dan Bengis

-Warisan Belanda yang Harus Dibubarkan

-Dewan Minta Haryanto Badjuri Dicopot

Jakarta, BATAKPOS

Peristiwa ‘Priok Berdarah’ yang menelan korban tiga tewas dan ratusan luka-luka, dikecam banyak pihak. Selain meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Fauzi Bowo, juga meminta dibubarkannya Satpol PP karena berperilaku kejam dan bengis dalam melaksanakan tugasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menilai, perilaku Satpol PP terlalu kejam dan bengis dalam melaksanakan tugas. Karenanya, dia mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk segera melakukan langkah-langkah tegas terhadap Satpol PP.

“Satpol PP harus direformasi. Saya minta Mendagri Gamawan Fauzi pro aktif untuk meninjau perkara Satpol PP ini. Gaya, seragam, pendekatan, dan mental mereka harus diubah. Keberadaan Satpol PP juga harus dievaluasi kembali. Sebagai pimpinan DPR, saya merasa prihatin dengan peristiwa itu. Saya tak masalah dengan tugas mereka untuk menertibkan, tapi gaya bengisnya itu harus diubah. Dan terakhir, tragedi ‘Priok Berdarah’ ini harus diusut dan diinvestigasi,” tegas Priyo kepada BATAKPOS di Jakarta, Kamis (15/4).

Tak kalah garangnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane malah meminta, Satpol PP harus segera dibubarkan. “Satpol PP tak layak menangani kasus-kasus di masyarakat. Sudah banyak kasus yang ditangani Satpol PP berujung bentrokan dan merugikan kedua pihak. Oleh karenanya, Satpol PP harus segera dibubarkan. Rakyat tidak butuh lembaga seperti itu,” tandas Neta.

Dia menilai, peristiwa ‘Priok Berdarah’ lebih karena masalah  SDM di lapangan, bukan ada pesanan pihak tertentu untuk berbuat onar atau mengalihkan isu besar seperti Bank Century, markus (makelar kasus) di kepolisian dan lainnya. “Kendati demikian, jika aparat Polri cepat tanggap  untuk mengamankan kerusuhan di Koja kemarin, kita yakin tak akan sebesar itu dampaknya,”  lanjutnya.

Baca Juga :  Rupanya, Rel Kereta Rawabuaya Berkhasiat

Neta pun menjelaskan bahwa pola rekrutmen yang lemah, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, merupakan pemicu kerusuhan. “Mereka itu adalah karyawan kontrak yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan khusus menangani kasus di masyarakat. Pendidikan dan latihan mereka sangat tidak memenuhi standar. Tak aneh bila mereka di lapangan lebih mengedepankan otot dibanding otak,” papar Neta sembari menambahkan, Satpol PP merupakan sistem dan lembaga warisan zaman kolonial Belanda yang tugasnya meneror dan menakut-nakuti masyarakat demi kepentingan pemerintah kolonial.

Ketua Setara Institut Hendardi pun mengecam peristiwa ‘Priok Berdarah’ tersebut. “Kasus ini membuktikan bahwa Satpol PP tidak profesional dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Satpol PP. Jika hasilnya negatif,  perlu segera dibubarkan,” ujar Hendardi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung mengatakan, pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo sangat kontradiktif dengan fakta di lapangan. Di satu sisi, Fauzi Bowo menyatakan bahwa tidak akan ada penggusuran di makam Mbah Priok. Namun kenyataan di lapangan, Satpol PP memang ingin melakukan penggusuran terhadap makam Mbah Priok.

“Apa yang diucapkan Gubernur DKI berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Karenanya, dia (Fauzi Bowo) harus bertanggung jawab atas terjadinya penggusuran yang mengakibatkan bentrokan antara warga dan Satpol PP. Sebab, penggusuran itu tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Gubernur DKI,” jelas Pramono.

Beda halnya dengan sejumlah anggota DPRD DKI dan tokoh Islam Jakarta. Umumnya mengatakan, ‘Priok Berdarah’ tidak terlepas dari keteledoran aparat Satpol PP. Dan sebagai konsekuensinya, Kepala Satpol PP DKI Harianto Badjuri harus dicopot dari jabatannya.

Baca Juga :  Pesawat Logistik Obama Tiba di Bali

“Saya kira sudah sepantasnya Harianto Badjuri dicopot dari jabatannya. Sebab ini merupakan tanggung jawabnya di lapangan. Gubernur harus segera melakukan pencopotan ini demi menenangkan massa,” kata Andyka, anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra.

Ditambahkannya, sudah banyak bukti kegagalan yang dilakukan Harianto Badjuri akhir-akhir ini. Seperti saat mengamankan lahan swasta di Kuningan Jakarta Selatan, dimana satu orang tewas tertembak.

“Saatnya kini Harianto Badjuri diganti. Masih banyak yang mampu menduduki jabatannya itu,” timpal anggota DPRD DKI lainnya, M Taufik yang juga putra asli Tanjung Priok.

“Saya minta agar Gubernur DKI Jakarta segera mencopot Harianto Bajuri dari jabatannya sebegai Kepala Satpol PP DKI. Karena setahu saya di lapangan, dialah yang memicu terjadinya bentrokan itu,” ungkap Faisal Biki, tokoh masyarakat Jakarta Utara.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI, Prijanto memastikan, jika dalam penyelidikan di lapangan nanti terbukti ada kesalahan yang dilakukan Harianto Badjuri, yang bersangkutan pasti dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. uli/isk/aru/cw-01

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*