PERKEBUNAN PT. SAGO NAULI DI SIKAPAS GELAPKAN PAJAK

Muara Batang Gadis, Ambisi perusahaan perkebunan Sawit PT. Sago Nauli di Sinunukan Kabupaten Mandailing-Natal (Madina) meluaskan arealnya dilakukan dengan menabrak peraturan perundangan yang berlaku. Seperti temuan kasus di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG). Dimulai dengan persekongkolan dengan aparat pemerintahan setempat, ratusan Ha kebun Sawit dikelola tanpa izin dan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak ke negara.

55805710ec0dbbed7d339cc4efa9be3f6eac828 PERKEBUNAN PT. SAGO NAULI DI SIKAPAS GELAPKAN PAJAK
Tanaman Sawit PT. Sago di antara tunggul pohon sisa pembakaran

Kasusnya bermula dari upaya komplotan pemodal oknum Otto Simanjuntak bersama Camat MBG (alm) Drs. Zulkifli Nasution dan mantan Kepala Desa Sikapas, Satri Harahap pada tahun 1998, merekayasa sejumlah surat-surat akta jual-beli tanah ratusan Ha. Kawasan hutan negara di Sikapas diakui seolah milik pribadi beberapa warga Sikapas, padahal pada Tahun 1998 areal tersebut sesuai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982 berstatus Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Surat-surat akta jual-beli tsb belakangan ketahuan memakai sejumlah nama warga desa tanpa setahu si pemilik nama, dibuat seolah mereka menjual tanah kepada beberapa warga Kota Medan. Padahal warga-warga Kota Medan yang disebut namanya dalam surat-surat akta jual-beli tsb sama sekali tidak dikenal bahkan tidak pernah datang membeli tanah ke Sikapas.

Dari sejumlah data hasil temuan aktifis LSM Alarm, AR Morniff, diperoleh data kesaksian warga Sikapas seperti Ilham, Padan, Rusdi yang tidak pernah menjual tanah tetapi nama mereka tercantum dalam akta jual-beli No: 594/007/V/MBG/1998, No: 594/006/V/MBG/1998 dan No: 594.4/040/X/MBG/1998. Karena Camat Zulkifli Nasution sudah meninggal beberapa tahun lalu, penyelidikan lsm Alarm mengarah ke mantan Kades Satri Harahap yang sedang menjalani hukuman di penjara Sipaga-paga Kota Panyabungan.

Dari Satri Harahap, didapat pengakuan bahwa dia bersama alm. Camat Zukifli Nasution bersama Otto Simanjuntak yang menyiapkan surat-surat akta jual-beli hutan negara tsb. “Oknum Otto Simanjuntak yang membayar uang pembelian hutan negara di Sikapas, dan orang-orang yang nama tertulis dalam akta-akta jual-beli memang tidak diketahui, cuma Otto Siimanjuntak yang suruh dipakai nama-namanya”, ketus Satri Harahap pada pers. Satri mengakui bahwa hanya mengikut permintaan Otto Simanjuntak dalam pembuatan akta-akta tanah yang diduga palsu tsb. Menurut Satri tanah yang dikuasai Otto Simanjuntak seluas 350 Ha, tanpa mengurus izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemkab Madina.

Baca Juga :  Rancangan KUA PPAS APBD 2015 - Pemko Padangsidimpuan Usulkan Rp. 717 Miliar

Menurut Satri, penanaman kebun Sawit di hutan negara yang dirambah tsb dilakukan mulai tahiun 1999 dan selama 6 tahun sudah panen. Serta panen buah Sawit dari kebun Sawit dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pt. Sago Nauli di Sinunukan. “Belakangan perkebunan itu dijual Otto Simanjuntak kepada Bennydictus dari Pt. Sago Nauli”, tutur Satri walau sebagai topeng dibuat surat perjanjian kerjasama Otto Simanjuntak dengan Bennydictus tertanggal 4 Maret 2008.

Lebih lengkap penjelasan mantan Kades Zul Ilmi Harahap yang mengungkap bahwa Bennydictus kini menguasai tanah seluas 500 Ha tanpa jelas alas-haknya. “Paling parah, pada awal tahun 2009 terjadi pembersihan lahan dengan cara pembakaran hutan yang dilaporkan Kadishutbun Madina dengan surat No: 525/827/Dishutbun/V.2/2008 ke Polres, sayangnya proses hukum penyidikan macet, mungkin karena Otto Simanjuntak dan Bennydictus diduga ada hubungan dengan aparat penegak hukum”, kata Zul Ilmi.

Batang kayu tebangan liar Pt. Sago dibuat gambangan jalan di Sikapas

Terbukti ketika Otto Simanjuntak memakai alat-berat Backhoe dan excavator dari Pt. Sago Nauli untuk merambah hutan, menebang pohon tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagian dibuat gambangan menimbun rawa jadi jalan. Kasus tsb dilarang Camat MBG Ishak Siregar dengan surat No: 525/109/2008 namun diacuhkan. Bahkan surat Muspika MBG tgl. 24 April 2008 yang meminta penghentian operasional perkebunan Sawit liar tanpa sesuatu izin tsb juga tak dipedulikan.
Menyikapi perkebunan Sawit liar tanpa izin yang dikelola Pt. Sago Nauli, Pemkab Madina sudah berupaya menertibkan tetapi mendapat perlawanan dari Otto Simanjuntak dan Bennydictus. Seperti surat peringan beruntun dari Camat MBG dan terakhir surat Bupati Madina No: 522/713/Hutbun/2010 yang menegaskan bahwa pada sa’at perolehan dan penguasaan lahan di Sikapas tahun 1998 kawasan tsb masih berstatus HPT yang melanggar UU No: 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah”, sama sekali tidak ditanggapi Otto Simanjuntak dan Bennydictus.

Baca Juga :  Nurdin Dikecam "Bobotoh"

Hingga kini pemanenan buah Sawit dari perkebunan liar tanpa izin di Sikapas masih terus berlanjut, dan tandan buah diangkut truck setiap hari ke PKS Pt. Sago di Sinunukan. “Berdasar data administrasi serta fakta lapangan, patut dipertanyakan bagaimana kewajiban dan tanggungjawab pembayaran PBB dan pajak perkebunan oleh Pt. Sago Nauli ke negara? Sementara selembar surat izin apapun tidak ada dimiliki Otto dan Bennydictus”, tuding AR Morniff aktifis lsm Alarm.
Konfirmasi pers tak ada yang berhasil. Oknum Otto Simanjuntak tak bisa dihubungi, sementara Bennydictus bahkan tak menjawab wawancara via sms ke ponselnya. Konfirmasi ke kantor Pt. Sago Nauli di Jalan Glugur Bypass juga nihil, pegawai di kantor Pt. Sago cuma berkata boss lagi keluar negeri. (armh)

Sumber:  AR. Mornif (Alarm / armorniff@yahoo.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Bang Ogas : bukan hanya pajak z yang dipermainkan bahkan lahan masyarakat pun akan dia kuasi.
    pak Sago : emang gua pikirin

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*