Perlu Adanya Gerakan People Power, Jika UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tetap diabaikan Bupati Tapanuli Selatan

17 Nopember 2009, Faisal Reza Pardede

one vision for sipirok

Dalam upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan perlu kita memahami latar belakang masyarakat yang mendiami Bumi Dalihan Natolu, ada hubungan yang sangat primordial dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan hubungan kekerabatan sehingga proses pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu para leluhur kita sudah merencanakan dengan baik dimana sebaiknya kita membangun pemukiman, dan daerah mana yang harus kita kembangkan. Khusus untuk Sipirok sekitar tahun 1500an Datu Nahurnuk memutuskan untuk membangun wilayah Napa Napa ni Sibualbuali sebagai pemukiman ataupun wilayah yang akan ditempati secara permanent sehingga sampai sekarang Sipirok merupakan kota tua yang masih harus dikembangkan. Mengingat kondisi tersebut di atas tentu Datu Nahurnuk sebelumnya melakukan pengkajian secara mendalam apakah wilayah Napa Napa ni Sibualbuali layak menjadi daerah pemukiman. Tentunya proses tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi sekarang sebagaimana proses pemekaran pada tahun 2007 silam setelah mempertimbangkan beberapa hal termasuk kondisi Kota Sipirok dan beberapa studi kelayakan Bupati Tapanuli Selatan memilih Kota Sipirok menjadi Ibukota Tapanuli Selatan dan dituangkan pada UU No 37 dan 38 Tahun 2007. Akan tetapi Bupati Tapanuli Selatan melakukan penistaan terhadap sejarah dan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 dengan merencanakan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang / Kawasan Maragordong. Bisa anda bayangkan jika leluhur kita membangun pemukiman ataupun pemerintahan pada umumnya mempertimbangkan ketersedian air minimal ada sungai sebagai urat nadi kehidupan dan Ongku P Hasibuan tidak memikirkan hal tersebut karena di Desa Tolang sungai juga tidak ada. Hampir semua kota di dunia ini mempunyai sungai, lantas bagaimana dengan kota baru yang direncanakan Pak Ongku P Hasibuan ini. Demikain disampaikan Hamonangan Martua dan Prof. H. Moenaf Regar yang merupakan Guru Besar USU ini pada acara Sisinggul Lungun tu Sipirok yang diadakan Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali 14/11 kemarin di Madani Hotel, Medan.

Baca Juga :  Kepala BLHSU: Lingkungan Tambang Hutabargot Sudah Rusak - Tercemar Mercury, Penyakit Minamata Dikhawatirkan "Serang" Madina

Menanggapi hal tersebut Drs. H. Yopie S Batubara menyampaikan masyarakat Tapanuli Selatan harus duduk bersama membicarakan ini, saya tidak mempunyai kepentingan politis terhadap persoalan ini melainkan hanya keperdulian terhadap kampung halaman. UU tentunya harus dilaksanakan oleh siapa saja di negara ini tanpa terkecuali Ongku P Hasibuan. Lebih lanjut Yopie menyampaikan kepada masyarakat Tapanuli Selatan untuk memberikan somasi kepada Bupati Tapanuli Selatan terkait permasalahan ibukota ini. Tidak ada pejabat yang kebal hukum, setiap UU tentu harus dilaksanakan dan jangan sampai kepentingan pribadi mengabaikan semua kepentingan masyarakat Tapanuli Selatan.

Lebih lanjut Toharuddin Siregar mengatakan perlu adanya gerakan people power terhadap Bupati Tapanuli Selatan jika UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tetap diabaikan, sebagai ketua tim pemekaran Tapanuli Selatan dan mantan Bupati Tapanuli Selatan ini menjelaskan tidak mengerti apa sebenarnya keinginan Ongku P Hasibuan dan meragukan kemampuannya membangun Tapanuli Selatan termasuk penyelesaian permasalahan Ibukota Tapanuli Selatan. Untuk itu gerakan people power ini akan diwujudkan dalam waktu dekat ini.

Chaidir Ritonga yang hadir pada acara tersebut juga menyampaikan akan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami dari DPRD Sumut segera mengundang Bupati Tapanuli Selatan untuk membicarakan persoalan ini sekaligus juga dalam waktu dekat akan menyampaikan permasalahan ini kepada Ketua Komisi II DPR RI, Burhanuddin Napitupulu yang akan hadir di Sumatera Utara dalam rangka evaluasi daerah pemekaran.

Senada dengan hal tersebut pada kesempatan terpisah, Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan akan mempertanyakan dan mengupayakan kepada Menteri Dalam Negeri RI mengenai permasalahan Ibukota Tapanuli Selatan dan menyarankan supaya masuk dalam program 100 hari Mendagri.

Sebelumnya dalam kata sambutan Ketua NNBS Faisal Reza Pardede menyampaikan kepada tokoh – tokoh masyarakat Tapanuli Selatan untuk mencurahkan perhatian kepada kondisi Tapanuli Selatan saat ini dimana masyarakat Tapanuli Selatan sebenarnya belum merasakan efek dari pemekaran yang terjadi, sangat jelas tujuan dari pemekaran adalah memangkas jarak pelayanan dengan mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tapi kondisi saat ini jelas tidak menguntungkan masyarakat Tapanuli Selatan, sudah sepantasnya Kabupaten Tapanuli Selatan malu terhadap kabupaten yang dimekarkannya seperti Mandailing Natal, Pemko Padangsidimpuan, Paluta, dan Palas. Hampir 7 tahun Kabupaten Tapanuli Selatan menumpang di Padangsidimpuan sehingga Bupatinya juga harus malu terhadap rakyatnya yang belum merasakan efek dari pemekaran.

Baca Juga :  Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes - Ba­risan Rakyat Reformasi Tabagsel (BARRET) Unjuk Rasa

Salah seorang peserta diskusi A. Zunawi Harahap menyambut positif kesimpulan yang diambil dalam pertemuan tersebut yang akan segera melaksanakan Kongres Masyarakat Sipirok dan Masyarakat Angkola pada bulan Desember yang akan datang di Tapanuli selatan guna memberikan dorongan kepada bupati untuk melaksanakan UU No 37 dan 38 Tahun 2007. Nawi menyebutkan siap mendukung dan mensukseskan acara tersebut pungkasnya mengakhiri.

PostLink: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/perlu-adanya-gerakan-people-power-jika-uu-no-37-dan-38-tahun-2007-tetap-diabaikan-bupati-tapanuli-selatan/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*