PERMASALAHAN RENCANA PENETAPAN TEMPAT PEMBANGUNAN KANTOR PEMDA TAPANULI SELATAN

Jika kita mengikuti isu dan perkembangan hari demi hari dalam satu bulan lalu dan beberapa hari di mei 2012 ini, maka sebagai masyarakat Tapanuli Selatan baik yang tinggal di Tapanuli Selatan, yang tinggal di perantauan baik yang masih mempunyai hubungan dengan Tanah kelahirannya atau tidak, bahkan masyarakat keturunan Sipirok yang sudah lahir dan besar di kota-kota yang ada di luar wilayah Tapanuli Selatan, Mengapa??? Sebagai orang Batak yang tidak mungkin bisa hilang dari silsilah orang batak, dan sebagai yang masih memerlukan adat istiadat orang batak menjadi salah satu alasan penyebabnya ditambah dengan faktor-faktor keterlibatan dan rasa tanggung jawab moral sebagaimana jika berkenalan di kota-kota mengatakan bahwa saya/kami asal-usulnya dari Tapanuli Selatan. Banyak hal lagi yang tidak bisa tidak kita pungkiri untuk mengatakan tidak mau tau dengan permasalahan yang ada di Bona Bulu Tapanuli Selatan saat ini.

Bila kita baca statment/pernyataan dari Bupati Tapanuli selatan saat ini yang mengatakan :

“Sebagai kepala daerah saya harus tunduk pada Perda APBD Pemkab Tapsel TA 2012 yang di dalamnya menetapkan pembangunan 4 unit sarana dan prasarana perkantoran Pemkab Tapsel di lokasi pertapakan kantor bupati, Desa Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok, bukan di lokasi lain. Jika nantinya pembangunannya sudah selesai kita akan langsung angkat kaki dari Kota P. Sidimpuan,” terangnya.

Statment ini sangat menunjukkan arogansi dan pemaksaan suatu rencana yang sempat diputuskan namun setelah awal-awal pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan keinginan awal serta masih memerlukan pengkajian lebih dalam. Memang Seorang pemimpin yang ada di 2 peraturan yang berbeda akan dipaksa untuk menentukan sikap, dan dari segi politik tentunya akan mengambil sikap lebih mengamankan dari ancaraman yang paling dekat disekitarnya, walaupun tindakan itu belum tentu benar, apalagi kalau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun Peluang melakukan Perda ini akan lebih aman buat seorang pemimpin apalagi para DPRD mayoritas mendukung kebijakannya. Tentu dengan adanya dukungan Mayoritas para Anggota DPRD setempat maka satu tembok pelindung telah didapat oleh Pemimpin seperti Bupati/Wakil Tapsel saat ini dari rakyatnya yang hendak mengganggunya. Tameng sudah diputuskan DPRD menjadi pelimpahan suatu kesalahan yang mendasar ke pihak lain, dalam hal ini pihak DPRD. Tentunya dengan begitu, pihak DPRD / Ketua DPRD harus berani menjelaskan dan bertanggung jawab mengambil resiko ini, dengan tanggung jawab juga siap menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat/rakyat yang memberikan wewenang baginya sebagai wakil rakyat di DPRD. Dan jangan hanya karena adanya kepentingan-kepentingan politik lantas masing-masing anggota DPRD tidak berani secara bersama-sama menjelaskan dan mengatakan mana yang salah mana yang benar.

Sebagai Perwakilan rakyat, tentunya DPRD menjadi tangan panjang oleh rakyatnya untuk duduk satu meja dengan pihak PEMDA dalam membuat rencana-rencana/tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh seorang Bupati/wakil Bupati dalam hal ini di Tapanuli Selatan. Permasalahannya sering muncul anggota DPRD bahkan seorang Ketua DPRD merasa bahwa semua tindakannya sudah dianggap benar berdasarkan pola pemikirannya tanpa harus perlu berkonsultasi kepada rakyat yang meberikan wewenang itu kepadanya. Sehingga kejadian adanya PERDA Tapsel yang menurut pihak masyarakat bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Jika kita berani mengatakan, bahwa sangat tidak mungkin anggota DPRD Tapsel tidak mengetahui apakah perda yang mereka tetapkan dan sahkan bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dari Perda Tapsel itu sendiri. Dalam hal inilah sering terjadi tarik menarik Kepentingan-kepentingan Pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan lainnya hingga tidak jarang anggota DPRD lupa akan tanggung jawabnya sebagai WAKIL RAKYAT, dimana dia mengambil keputusan sesuai yang menguntungkan kepada hanya dirinya dan kelompoknya saja. Bagaimana mungkin Perda ini keluar kalau semua benar-benar murni anggota DPRD Tapsel mengetahui adanya kesalahan dalam perda ini, dan kalaupun itu terjadi, dengan adanya tuntutan dan demonstrasi atas perda yang dikatakan oleh Bupati Tapanuli Selatan diatas hendaknya semua pihak DPRD dan ketua DPRD harus berani mengambil sikap untuk menghentikan sementara Pelaksanaan dari Perda ini sebelum mempunyai kekuatan Hukum yang lebih tinggi, Jika tidak, maka permasalahan akan dampak pemaksaan pembangunan ini sesuai dengan Perda ini akan berdampak luas dimasa yang akan datang terhadap pelaku-pelaku saat ini yang terlibat dalam penetapan /Sahkan Perda ini dan juga terhadap pelaksanaan pembagunannya nanti dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati serta pemprov dapat menjadi bulan-bulanan LSM bahkan bisa akan tersangkut hukum setelah tidak menjabat nantinya. Untuk itu alangkah baiknya perda ini lebih dimasyarakatkan ke masyarakat serta diminta pendapatnya benar-benar ke rakyat oleh anggota DPRD Tapsel apakah perda ini perlu ditinjau, direvisi atau dilaksanakan. Dan untuk memudahkan proses ini, berangkali pihak Pengadilan menjadi tempat untuk menentukannya apakah perda ini sudah benar atau tidak.

Baca Juga :  PT. PLN; Masihkah Memiliki Nurani ...?

Kalau menurut pandangan, pihak yang paling bertanggung jawab saat ini dalam hal demonstrasi adalah Pihak pelaksana dan pembuat Pelindung aturan untuk melindungi pelaksanaan Pembangunan Kantor Tapanuli Selatan. ada dua permasalahan yang harus kita pisahkan dalam kejadian diatas yaitu 1. Berkantor Sementara di Kota Tapanuli Selatan dan 2. Rencana Penetapan pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Selatan sesuai Perda Tapsel yang sudah ditetapkan.

kedua permasalahan di atas sebaiknya dipisahkan permasalahannya, karena bagaimana pun berkantor sementara spertinya mempunyai hubungan langsung dengan pertapakan Perencanaan pembangunan Kantor Bupati Tapsel di tempat yang dimaksud oleh Bupati/DPRD sesuai dengan Perda itu. Ada tidak adanya rencana penetapan sesuai Perda Tapsel itu, sudah selayaknya seorang Pemimpinnya berada ditengah-tengah rakyatnya walaupun dengan keterbatasan apa adanya maka tidak perlu harus malu mengatakan inilah apa adanya, dan harus siap bekerja dengan apa adanya itu sendiri tanpa harus mengurangi semangat kerja para staf semua pihak Pemda yang ada saat ini. Masyarakat Tapanuli Selatan yang suka dengan gotong royong akan bisa mengatasi kendala-kendala keterbatasan-keterbatasan yang dikatakan oleh pihak Pemda Tapsel untuk tidak pindah ke tengah-tengah rakyatnya.

Pernyataan yang sering menjadi pernyataan seolah-olah sudah bijak dalam suasana Demonstrasi dan anarkis adalah:

“Demo boleh-boleh saja sepanjang tidak anarkis, Pemkab Tapsel telah dirugikan dengan dibakarnya 2 unit alat berat ini dimana diperkirakan dapat mendatangkan PAD sebesar 400jt sampai 500jt/t”

Statment diatas buat masyarakat adalah statment seakan-akan yang mengatakan itu sudah mengerti makna demokrasi sebagai faham ajaran di ibu pertiwi ini. Pernyataan ini memang sangat ampuh untuk menurunkan suhu suatu demonstrasi anarkis dan terkesan menjadi Hakim dalam suatu kejadian yang menuntut suatu dalam demonstrasi. Statment ini terkesan diambil alih oleh pihak Politik sebagai orang yang paling merasa paling benar berpikir dan mengesampingkan kalau ada permasalahan yang paling berhak menentukan salah atau benar tidak lebih Pengadilan. Dan tentunya itu harus melalui pengadilan tempatnya. “Demo boleh-boleh saja sepanjang tidak anarkis”… kalimat ini kalau hubungkan dengan “jika tuntutan mayoritas tidak di dukung….”. Dua kalimat yang saling berdampak luas dan masing-masing pihak akan tetap bertahan diposisinya seakan kejadian yang baru terjadi hanya berlalu saja buat satu pihak dan an dipihak yang satu tergantung keseriusannya memperjuangkannya dan apakah masih terus memperjuangkannya, jika tidak maka kalimat diatas menjadi benar buat satu pihak untuk meneruskan rencanany, psikologis untuk melihat masing-masing pihak menjadi ikut menjadi penentu pada akhirnya nanti bagaimana berakhirnya permasalahan ini.

Baca Juga :  DEMOKRASI (bag-5): Pelajaran Dari Tirai Bambu

Sering kita dengar statment-statmen pihak Pemda dan pihak masyarakat yang mengatakan”BIASA ITU TERJADI, NANTI JUGA LAMA-LAMA BERHENTI……, DAN ANGGAP SAJA ITU SEBAGAI TANDA KEPEDULIAN…, YANG PENTING BAGAIMANA AGAR RENCANA YANG SUDAH DITETAPKAN TETAP BERJALAN…..”. Saya tidak menuduh pemahaman psikologis ini dipihak yang mempertahankan penetapan lokasi atau dipihak yang menginginkan lokasi Pemda Tapsel lebih dekat dengan Jantung Kota Sipirok sebagaimana penetapan Undang-undang dimasa yang akan datang. Sehingga dengan kejadian ini sebaiknya Statmen-statmen yang mengatakan “TETAP AKAN… ” sebaiknya tidak dikeluarkan oleh Pihak-pihak yang bertentangan dalam hal ini, termasuk Bupati/Wakil Bupati atau ketua DPRD Tapsel sekalipun sampai semua pihak merasa sudah siap turun kembali ke meja perundingan untuk menentukan satu kesepakatan bersama sebagaimanacara  budaya Masyarakat Tapanuli Selatan mencari satu keputusan bila terjadi perbedaan ini. Dan pertemuan itu harus benar-benar berimbang dan kebebasan pendapat semua pihak bebas dari intervensi dan kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga Kantor Bupati yang di idam-idamkan masyarakat Tapanuli Selatan dan seluruh Pemda Tapsel dan DPRD itu benar-benar menjadi milik bersama Masyarakat Tapanuli Selatan, dan tidak terkesan hanya milik pihak Seorang-seorang dari Pegawai Pemda itu sendiri.

Sekali lagi mari semua pihak lebih bijak dan lebih arip melihat permasalahan ini demi menghindari masalah-masalah dikemudian hari bahkan setelah periode pemda ini berakhir… Horas…

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Sudah saatnya masyarakat tapsel harus selektif dalam memilih pemimpinnya,, Klo sy liat masyrakat kita juga panen pada saat pilkada artinya masyarakat betul2 terbuai dalam alam pesta demokrasi tersebut sehingga tidak sadar apa yg mereka pilih

  2. Kalau pemimpin itu hasil pemilihan rakyat, dgn janji dan rayuan gombal dari pemimpin, ada saatnya rakyatnya boleh menagih janji, dan janji itu sah berdasarkan UU Negara yang ditanda tangani Presiden RI dan Surat Mendagri, beliau ini adalah pemimpin dari para pemimpin.

    Kalo boleh sarankan dan nyadarkan : “syahrul pasaribu sebegai bupati tapsel” HARUS TUNDUK DAN PATUH ” atas putusan PRESIDEN RI dan MENTERI DALAM NEGERI ” klo tak patuh bisa dianggap sebagai anak durhaka dari PEMERINTAH PEMEGANG TAMPUK KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA INI.

    Kalo para anggota dewan rakyat tak pala dianggap, anggap aja ini penonton seperti timun bungkuk ” ada tak menambah, kalo tak ada pun tak mengurang ”

    Cuma perlu disadarkan jangan nanti rakyat yang ambil alih posisi menjadi ” RAKYAT PERWAKILAN DPR “:

  3. Aduhai, itu sih himbauan kalau DPRD ideal, yang selama periodenya punya nurani dan memelihara komunikasi dan dialog intens dengan para konstituennya. Realita, hanya sekali 5 tahun para wakil partai di DPRD membutuhkan suara rakyat, selebihnya mereka cuma asyik beronani dengan seremoni demokrasi. Lha kalau niat politisnya cuma mau menguasai, memiliki dan menguntungkan sendiri, ya seperti inilah kita lihat. The King can do no wrong, the crowd always and forever guilt. Tak perlu lagi kompromi pada argumen politis yang tak bisa diverifikasi. Masuki aja ruang yuridis, uji materil ke MK hal SK Menhut No. 244 dan Perda APBD 2012 bertentangan dengan UU 37/38/2007; gugat perdata ke pengadilan, periodik rutin demo kejar sang pemimpin yang betah numpang di kota orang.. Ya namanya eksekutif bersama legislatif sudah bersubahat menantang UU, apalagi pilihan rakyat? Lawanlah, ajak tarung panjang biar habis waktu mereka 3 tahun ini. 2015 kita pilih yang lain.. Tak diaku, takkan dikau, habis perkara.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*