Permohonan Izin Pemeriksaan Bupati Dan Ketua DPRD Palas Segera Dikirim

P. SIDIMPUAN ( Berita ) : Polres Tapanuli Selatan segera mengirimkan  surat permohonan izin pemeriksaan Bupati Padanglawas, Basyrah Lubis,dan Ketua DPRD Palas,HM Ridho Harahap, ke Kapolda Sumatera Utara.

Selanjutnya Kapoldasu menyampaikan permohonan izin pemeriksaan Ketua DPRD Palas ke Gubsu. Kemudian melanjutkan permohonan izin pemeriksaan Bupati Palas ke Kapolri untuk disampaikan kepada Presiden.“Paling lambat pekan ini.

Mengenai penetapan tersangka terhadap Bupati dan Ketua DPRD Palas, itu hak dan wewenang Poldasu,” kata Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya SH.MH, melalui Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar SH, Senin (6/2).

Sesuai perkara yang ditangani Polres Tapsel, Bupati Palas diduga telah menggelapkan dana pembangunan prasarana kantor Bupati dan DPRD Palas senilai Rp 6.048.827.272.273 dari total anggaran Rp 10.3 M.

Bupati Palas, katanya, diduga telah sengaja mengalihkan dana tersebut. Artinya dana sebesar itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dana yang bersumber dari DAK dipergunakan dengan sistem multi years atau sistem tahun anggaran berjalan.

“Keterlibatan Ketua DPRD Palas dalam perkara ini, karena tidak memparipurnakan penampungan dan penggunaan anggaran tersebut. Sengaja atau tidak, Ketua DPRD Palas  telah melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Terhadap kasus ini, Polres Tapsel telah menetapkan beberapa orang tersangka. Seperti Kadis Pekerjaan Umum (PU) Windu Harahap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abdul Hamid Nasution,dan Bendahara Umum Paruhum Daulay.

Saat ini Polres Tapsel sedang melakukan pemeriksaan terakhir terhadap beberapa orang tersangka selain Bupati dan Ketua DPRD Palas. “Dalam kasus ini, kami sudah memeriksa 43 orang saksi,”ujarnya.

Baca Juga :  Didatangi Massa - KPU Madina Dinilai Gagal

AKP Lukmin Siregar mengakui, pada Senin (2/2) kemarin Bendahara Umum, Paruhum Daulay, tidak memenuhi panggilan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Alasannya, belum dapat izin dari Bupati Palas.

Meskipun telah menetapkan status tersangka terhadap sejumlah pejabat Palas, namun Polisi belum juga melakukan penahanan. Alasannya karena Undang Undang tidak mewajibkan penahanan terhadap para tersangka perkara seperti ini. (WSP/a27)

beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. ini harus di tindak lanjuti oleh polres tapsel,,, karena menurut pengamatan saya pembangunan prasarana padang lawas banyak yang terbengkala,,, salah satunya pembangunan asrama haji sudah empat tahun tidak diteruskan sekarang asrama itu bagai hutan rimba

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*