Pernyataan Sikap DPP IMA MADINA Kepada Mendagri Mengenai Kepemimpinan Bupati Madina H.M Hidayat Batubara

DPP IMA MADINA Nyatakan Sikap Kepada Mendagri Mengenai Kepemimpinan Bupati Madina H.M Hidayat Batubara

PERNYATAAN SIKAP

Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa H.M Hidayat Batubara yang pada saat sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara diduga kuat pemakai aktif Narkoba. Beredarnya berita dimedia cetak, dan tentunya ditengah tengah masyarakat bahwa H.M Hidayat Batubara diduga kuat pemakai aktif Narkoba. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya rekaman video yang berisikan kesaksian dari salah seorang teman dekat H.M Hidayat batubara bahwa H.M Hidayat Batubara pemakai aktif Narkoba.

Dugaan H.M Hidayat Batubara mengakibatkan rusaknya tatanan pemerintahan dan stagnannya pelayan publik oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dibawah pimpinan Hidayat Batubara.

Dibawah ini kami rumuskan beberapa permasalahan yang muncul dibawah pemerintahan H.M Hidayat Batubara :

  1. Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

  1. Kinerja/disiplin PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menurun drastis dan setiap hari kehadiran PNS hanya sekitar 30%.

  2. Pengangkatan pejabat eselon tanpa mempertimbangkan kepangkatan dan keilmuan sehingga lebih kurang 140 pejabat madina di nonjobkan tanpa melalui prosedur.

  3. Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan P-APBD 2012, LKPJ 2011 dan RAPBD 2013 akan terhalang dan terhambatnya pembangunan.

  1. Ekonomi Pembangunan

  1. Pelaksanaan proyek tender yang diduga syarat dengan korupsi. Dimana ada dugaan Bupati Mandailing Natal melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan memerintahkan Plt. Kadis PU Madina untuk meminta sejumlah uang kepada kontraktor agar dimenangkan dalam proyek tender TA 2012.

  2. Tidak maksimalnya pelaksanaan Inpres No 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Barang dan Jasa yang mengakibatkan korupsi merajalela di Mandailing Natal.

  1. Kesejahteraan Sosial

  1. Tidak diresponnya aspirasi ribuan masyarakat Kec. Naga Juang yang mengharapkan peranan Bupati Madina dalam hal menyelesaikan tapal batas tanah masyarakat yang diduga diserobot oleh PT.Sorikmas Mining (perusahaan tambang emas Madina) sehingga mengakibatkan bentrok masyarakat dengan pihak perusahaan pada tanggal 07 Juli 2012 yang menjatuhkan korban dipihak masyarakat. Masyarakat ditangkapi dan tidak diberikan perlindungan hukum sedangkan PT.Sorikmas Mining tetap beroperasi meskipun mendapat penolakan dari masyarakat. Dan sebelumnya juga sudah terjadi bentrok antara wilayah Tano Tiris dengan PT.Sorikmas Mining.

  2. Bupati Mandailing Natal H.M Hidayat Batubara tidak respon terhadap permasalahan lahan-lahan masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis sehingga mengakibatkan bentrok fisik antara masyarakat dengan salah satu perkebunan yang bermuara kepada penangkapan 13 orang perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Suka Makmur.

  3. Adanya upaya-upaya penyerobotan Lapangan Bola milik masyarakat di Kelurahan Dalan Lidang Kec. Panyabungan yang di duga dilakukan oleh H. Maslin Batubara yang merupakan ayah kandung dari Bupati Madina Hidayat Batubara, sementara lapangan bola tersebut sudah dimiliki masyarakat selama 47 tahun mulai tahun 1967 sampai sekarang.

  1. Terkait dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh Koperasi Pengembangan (KP) Universitas Sumatera Utara (USU) seluas 10 ribu Ha di Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina diduga dijadikan milik pribadi/keluarga/kroni Hidayat Batubara.

Dari permasalan di atas DPP IMA MADINA menyimpulkan :

  1. Bahwa Bupati Madina tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin sebagai Bupati Madina.

  2. Bahwa Bupati Madina tidak mempunyai kepedulian dan rasa memiliki untuk membangun Mandailing Natal.

  3. Bahwa Bupati Madina di nilai memberikan contoh yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat baik dari sisi disiplin kerja dimana Bupati Madina lebih sering diluar Madina dan kuat dugaan Bupati Madina aktif pemakai Narkoba.

Atas kesimpulan di atas kami DPP IMA MADINA menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Meminta kepada Bapak Mendagri untuk memberhentikan H.M Hidayat Batubara sebagai Bupati Madina.

  2. Meminta kepada Bapak Mendagri untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kepemimpinan H.M Hidayat Batubara di Madina.

  3. Meminta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan tindakan tegas kepada Bupati Madina karna dinilai telah telanggar sumpah/janji jabatan sebagai Bupati Madina.

  4. Meminta kepada Bapak Mendagri agar jangan menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Madina.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga keadilan dapat di tegakkan.

Jakarta, 20 Desember 2012

Kemal idris nasution — Koord. Lapangan
Rahmad Riski Rangkuti — koord. Aksi

Mengetahui/menyetujui — Pengurus DPP IMA MADINA
Ahmad Irwandi Nasution (ketua umum)

dari: Ahmad Irwandi <a_irwandi_nasution@yahoo.com>
ke: “apakabarsidimpuan@gmail.com” <apakabarsidimpuan@gmail.com>
tanggal: 20 Desember 2012 16:05
perihal: surat DPP IMA MADINA
dikirim oleh: yahoo.com
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*