Persoalan Izin PT Sorikmas Mining – Pansus: Kinerja Pemkab Kurang Maksimal

MADINA-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Madina menilai Pemkab Madina tidak maksimal menangani persoalan izin PT Sorikmas Mining (SM). Penyebabnya, Dinas Pertambangan Madina belum menguasai substansional persoalan sehingga beberapa kali tertunda.

Hal ini disampaikan pansus saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pansus dengan Pemkab Madina, Selasa (11/10) kemarin RPD pansus dengan Pemkab Madina bisa dikatakan sempat beberapa kali tertunda seperti Kamis pekan lalu, itu disebabkan Dinas Pertambangan Madina mengaku belum menguasai substansional persoalan. Begitu juga pada RDP Selasa (11/10) kemarin waktunya sempat molor 3 jam. Itupun karena Dinas Pertambangan tidak membawa laporan tertulis mengenai keterangan perizinan yang dikantongi PT SM.

Saat RDP yang dihadiri RDP 13 anggota Pansus dari 16 orang, Asisten Tata Praja Pemkab Madina, M Sahnan Pasaribu, Plt Kadis Pertambangan dan Energy, Parmonangan ST, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Gozali Pulungan SH, tim pansus mencecal pihak eksekutif dengan pertanyaan-pertanyaan, sepertinya cukup sulit bagi Dinas Pertambangan menjawabnya.
Pemkab Tidak Tutupa Mata

M Sahnan Pasaribu sebagai koordinator eksekutif yang juga baru saja lepas dari jabatan sebagai Plt Kadis Pertambangan dan Energy menyampaikan, Pemkab Madina sebenarnya memiliki persepsi yang sama dengan DPRD Madina dalam menyikapi PT SM sejak berada di Madina pada tahun 1998 lalu. Dikatakannya, lemahnya pengawalan Pemkab Madina dalam hal pengawalan terhadap program dan kegiatan PT SM yang disetujui oleh pemerintan pusat disebabkan pada awal masuknya perusahaan tambang tersebut ke Madina, bertepatan Madina sedang transisi atau proses peralihan dari Tapsel menjadi daerah otonom Kabupaten Madina.

“Inilah salah satu faktor lemahnya pengawalan atas kegiatan perusahaan tersebut,” sebur Sahnan. Namun katanya, Pemkab Madina bukan tutup mata atas persoalan PT SM, terbukti beberapa tahun setelah itu, pemerintah telah pernah melakukan perlawanan hukum dengan PT SM melalui gugatan ke Mahkamah Agung (MA), tetapi MA memutuskan lain dan gugatan itu dimenangkan oleh PT SM.

Baca Juga :  Berantas Judi, Kapoldasu Diminta Turun ke Palas

”Saat itu keluar deklarasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) di Madina yang meliputi wilayah izin lokasi PT SM, tetapi gugatan Pemkab ke MA dimenangkan pihak perusahaan,” jelasnya. Untuk itulah sebut Sahnan, Pemkab tidak bisa berbuat banyak atas PT SM hanya bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap izin-izin yang dimiliki PT SM. Karena, PT SM telah mengantongi izin kontrak karya yang ditandatangani oleh Presiden RI.

”Meskipn begitu, Pemkab Madina tetap melakukan pengawalan atas seluruh perizinan semisal izin eksplorasi dan legalitas lainnya, karena kita telah pernah mengeluarkan surat pemberhentian seluruh kegiatan PT SM karena izin eksplorasinya telah berakhir pada bulan April lalu. Tetapi tak berselang lama perusahaan kembali mengurus perpanjangan izin untuk tahap ke-7, dan setelah izin itu keluar Pemkab Madina tetap tidak pernah memberikan izin untuk beroperasi meskipun saat ini mereka tetap melakukan kegiatan tambang karena berdalih telah mengantongi izin perpanjangan,” bebernya lagi.

Sementara Plt Kadis Pertambangan dan Energy, Parmonangan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan tim pansus juga terlihat kewalahan menjawabnya. Bahkan tim pansus sempat menuding pihak Dinas Pertambangan tidak serius dalam menangani persoalan perizinan PT SM. Terbukti banyak sekali yang tidak dikuasainya ditambah jawaban-jawaban yang menurut pansus tidak objektif.

Monang menjelaskan, izin eksplorasi PT SM ini akan terus berlanjut hingga tahun 2012, dan dari awalnya masuk PT SM telah berulang kali memperpanjang izin eksplorasi tersebut. ”Pihak perusahaan telah berulang kali mengurus perpanjangan izin eksplorasi ke pusat,” katanya.

Mendengar penjelasan-penjelasan dari pihak eksekutif, Ketua Pansus, Ir Wildan Nasution sempat menunda RDP sekitar pukul 11.30 WIB, karena disampaikan Wildan, pansus membutuhkan data yang akurat mengenai perizinan yang dimiliki PT SM dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 15.15 WIB.

Baca Juga :  Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Madina Berunjuk Rasa Ke Kantor Bupati

Dalam RDP lanjutan ini, pansus meminta agar Dinas Pertambangan menyiapkan seluruh data tentang perizinan PT SM dalam bentuk naskah. Tujuannya, agar pansus nantinya tidak salah dalam mengeluarkan rekomendasi. ”Kami harap Dinas Pertambangan menyiapkan seluruh data akurat mengenai perizinan PT SM sejak mereka masuk ke Madina, kita ingin menelaah secara detail mengenai itu agar tidak salah dalam mengeluarkan rekomendasi,” sebutnya dihadapan anggota rapat.

Usai rapat ditutup, Wildan Nasution saat dikonfirmasi METRO mengatakan pihaknya akan bekerja maksimal menjalankan kerja pansus hingga mencapai hasil yang baik, makanya pihaknya meminta Pemkab Madina transparan mengenai perizinan PT SM.

”Kami telah meminta Pemkab untuk memberikan seluruh data tentang perizinan PT SM, karena dalam jadwal kami akan berangkat ke DPRD Sumut, lalu koordinasi dengan 3 kementerian yakni Kemenhut, Kementerian Lingkungan hidup, Kementerian ESDM, ke DPR RI, baru setelah semuanya dilewati, pansus akan masuk ke penyusunan rekomendasi, itulah agenda berikutnya,” ungkap Wildan. (wan/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. oleh karena perpu dan izin kotrak karya dimiliki PT. sorik masmining telah ditannda tangan ni Peresiden apakah masih belaku lagi uu kehutanan, uu pengelolaan perlindungan linkiunganhidaup dan UUD 1945, nah kalau undang undang ini masih berlaku kenapa Pt. sorik masmining tetap beroperasi di kabupaten mandailing natal, kepada Pemerintah RI moho di pertimbangkan kembali demi keadilan sosial bagi seluruh indonesia terima kasih

  2. SEMOGA KINERJA PANSUS BERJALAN DENGAN BAIK DAN HARAPANNYA MUDAH-MUDAHAN PT.SMM TIDAK DAPAT MELANJUTKAN AKTIFITASNYA DI BUMI MANDAILING NATAL. KARNA MASYARAKAT MANDAILING NATAL TIDAK MAU DITIMPA BENCANA GARA-GARA ALAMNYA DIRUSA.K…..M

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*