Pertapakan Kantor Bupati Palas Disetujui

setuju Pertapakan Kantor Bupati Palas Disetujui Padang Lawas, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) Rabu (12/5) akhirnya menetapkan lahan Perkantoran Bupati Palas dan DPRD terletak di Jalan Karya Pembangunan Sibuhuan Kecamatan Barumun seluas lebih kurang 6 hektare (ha).

Rapat tersebut dihadiri 26 anggota DPRD Palas, sementara dari Pemkab Palas dihadiri Sekdakab Palas Drs Gusnar Hasibuan, Asisten I Pemkab Palas Rustam Efendi, Kepala Inspektorat Palas Drs Syamsul Bahri Batubara, MAp, Kepala Bappelitbang Palas Drs Rahmat Parmonangan Harahap, dan Kepala Dinas PU Palas Drs Chairul Windu Harahap, MM dan RDP dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Palas Ammar Makruf Lubis

“Melalui jalannya RDP dapat disimpulkan bahwa pihak legislatif menyetujui lahan perkantoran Bupati dan DPRD Palas yang sudah dihibahkan masyarakat setempat, kemudian proses pelaksanaan proyek dengan sistem multiyears,” usai Kepala Dinas PU Palas Drs Chairul Windu Harahap, MM Kepada BATAKPOS, Rabu (12/5) usai mengikuti RDP di Kantor DPRD Palas.

Dalam kesempatan itu Windu menegaskan, selama ini pihaknya maupun pihak kontraktor terhambat dengan persoalan status lahan. Akibatnya, proyek itu tidak bisa dikerjakan melainkan hanya sebatas pematangan status lahan.

Masalah status lahan  merupakan hal yang mendasarkan terhambatnya pembangunan prasarana pembangunan pemerintahan (praspem). Akibat itu pula muncul penilaian miring terhadap pelaksanaan proyek ini.Menyangkut adanya pemberitaan di sejumlah media baik cetak maupun elektronik terkait anggaran sebesar Rp6,7 miliar.

Baca Juga :  Warga Bantu Cari Korban Bus Masuk Jurang

Kadis PU Palas menjelaskan dana tersebut sudah dicairkan dan selanjutnya sudah diserahkan kepada pihak kontraktor sebagai uang muka serta belum dipergunakan.

Setelah persoalan lahan tuntas, pihak kontraktor segera mengerjakan proyek tersebut sesuai kontrak. Terkait pencairan uang muka senilai Rp6,7 miliar tersebut, pihak kontraktor sebelumnya telah menyetorkan jaminan uang sebesar dua persen dari jumlah nilai kontrak atau sebesar Rp43.000.000

Menyangkut jaminan uang muka yang  sempat dinilai miring oleh publik, Windu menegaskan jaminan tersebut saah sebagaimana diatur oleh Keppres 80 Tahun  2003 yang menyatakan Jaminan Uang Muka, Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan Boleh diambil dari Institusi Keuangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Palas Amar Ma”rub Lubis, SE saat dikonfirmasi membenarkan hasil  RDP menyetujui lahan pertapakan Kantor Praspem Palas. Hasil RDP hanya sebatas menyetujui pertapakan kantor Praspem yang sudah dihibahkan masyarakat seluas 6 ha di wilayah Kecamatan Barumun. Mengenai teknis pengerjaan tidak dibahas pada RDP. suf

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/14409/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*