Pertemuan Komisi A DPRD SU dengan Masyarakat Sipirok – RUTRK Sipirok Harus Segera Dipertanggungjawabkan

Faisal Reza Pardede

Pertemuan Komisi A DPRD SU dengan Masyarakat Sipirok - RUTRK Sipirok Harus Segera Dipertanggungjawabkan

Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat Tapanuli Selatan ke DPRD Sumatera Utara terkait pelaksanaan UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas sebagai pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Pasal 21 mengenai kedudukan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Kota Sipirok yang dilaksanakan paling lambat 18 bulan sejak di undang – undangkan Komisi A DPRD SU melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu 23/12 untuk meninjau permasalahan pelaksanaan UU tersebut dimana sampai hari ini masih berlarut – larut hampir satu tahun melewati batas akhir 18 bulan yang diamanahkan oleh UU. Dari kunjungan kerja ini Komisi A DPRD SU bertatap muka langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dilangsungkan di Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok. Sekitar 150an orang datang ke tempat pertemuan dan tampak hadir beberapa perwakilan dari 11 kecamatan lain di Tapanuli Selatan sehingga tempat pertemuan yang semula hanya disiapkan untuk 20 orang mendadak sesak begitu padat menyebabkan acara yang telah dimulai ditunda sementara sampai keadaan menjadi tenang.

Acara dimulai dengan ucapan selamat datang dari Ketua Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali Sipirok (NNBS), Faisal Reza Pardede yang selanjutnya acara di isi dengan memperkenalkan anggota Komisi A yang dipimpin oleh Ketua Komisi A, M. Nuh. Setelah memperkenalkan M. Nuh memberikan pemaparan tentang pemekaran dan maksud serta tujuan Komisi A melaksanakan kunjungan kerja ke Tapanuli Selatan dengan segera mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu perwakilan masyarakat dari Kecamatan Angkola Selatan menyampaikan dengan sangat jelas UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 menetapkan Kota Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga telah mempunyai kekuatan hukum penuh yang tidak bisa ditafsirkan secara sembarang dan sebagai warga negara yang baik akan menghormati ketentuan hukum tersebut. Kemudian dari masyarakat Sipirok H. Anwar Siregar menyampaikan Ongku Parmonangan Hasibuan sudah sangat keterlaluan terhadap masyarakat Tapanuli Selatan, amanah UU tentu tidak boleh dilaksanakan dengan roha – roha (semaunya) Ongku dan kalau memang tidak setuju dengan ketentuan UU tersebut silahkan ikuti prosedur dengan mengajukan judicial rivew dan kalau memang hasilnya nanti lain sebagai pihak yang taat hukum kami akan menghormati ketentuan tersebut.

Ditengah – tengah acara tersebut hadir Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Aldinz Rapolo Siregar dan pimpinan pertemuan memberikan kesempatan dan Aldinz menyampaikan pemekaran di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan janji kampanye kami (dengan Ongku) pada pilkada Tapsel tahun 2005 silam sehingga setelah dilantik kami melengkapi 11 tahapan administrasi proses pemekaran dan yang menjadi salah satunya adalah mempersiapkan tiga calon ibukota untuk kedua daerah otonom baru dan satu kabupaten induk. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) untuk ketiga calon ibukota pada tahun 2006. Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono tepat pada tanggal 10 Agustus menetapkan UU No. 37 dan 38 tahun 2007 tentang pemekaran di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana pada Pasal 7 menyebutkan Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kota Gunung Tua yang berada di Kecamatan Padang Bolak, Ibukota Kabupaten Padang Lawas adalah Kota Sibuhuan yang di Kecamatan Barumun. Tentunya Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk yang menjadi ibukota adalah Kota Sipirok bukan Kecamatan Sipirok ataupun Maragordong di Kecamatan Angkoa Timur dan juga bukan Desa Tolang yang persis berada di perbatasan Kecamatan angkola Timur sehingga tidak ada salah satu alasan memindahkan ibukota dari Kota Sipirok. Kemudian atas dasar menaati ketentuan UU Aldinz menyurati Bupati Tapanuli Selatan yang ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri RI akan defenitif berkantor di Kota Sipirok mulai 10 Februari 2009 yang merupakan batas waktu yang diberikan oleh UU tersebut.

Baca Juga :  Ganti Rugi Pertapakan Tower SUTET Sipirok Tidak Transparan

Setelah mendengar beberapa pemaparan dan aspirasi tambahan lagi dari masyarakat Komisi A merespon berbagai pernyataan masyarakat, Wakil Ketua Komisi A Endamora Lubis menjelaskan bahwa setelah mempelajari kondisi yang ada tidak melaksanakan UU merupakan pelanggaran dan secara pribadi sangat tidak respek terhadap orang yang mengabaikan UU apalagi didalamnya terkandung kepentingan masyarakat banyak. Mengakhiri pertemuan Ketua Komisi A menjelaskan masyarakat harus percaya pemekaran merupakan hak demokrasi masyarakat, sebagai Ketua Komisi A di periode yang lewat M. Nuh mengetahui dengan sangat jelas dinamika proses pemekaran yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga masyarakat diminta memberikan kesempatan kepada Komisi A untuk menelaah persoalan ini, jangan sampai ada tindakan anarki terlebih masyarakat Tapanuli Selatan khsusunya Sipirok merupakan daerah bermartabat dan berbudaya yang mempunyai ikatan primordial satu sama lain.

Dengan berakhirnya pertemuan tersebut Komisi A langsung meninjau Kantor Wakil Bupati Tapanuli Selatan di Kota Sipirok yang persis berada di wilayah Situmba yang merupakan swadaya pribadi dari Aldinz Rapolo. Selepas meninjau kantor tersebut Rombongan Komisi A langsung menuju kantor Bupati Tapanuli selatan di Kota Padangsidimpuan. Setibanya di kantor bupati tidak ada satupun pimpinan SKPD ataupun pejabat teras Pemkab Tapsel yang menyambut rombongan Komisi A sehingga sedikit rasa kesal para anggota Komisi A langsung melecut belum lagi pertemuan yang dijadwalkan pukul 14.00 Wib mundur sekitar 40 menit dikarenakan Ongku P Hasibuan tidak menampakkan batang hidungnya. Setelah Ongku P Hasibuan masuk keruangan yang disusul oleh beberapa pimpinan SKPD serta para camat bupati memberikan representasi mengenai pelaksanaan UU No. 37 dan 38 tahun 2007.

Bupati memaparkan secara demografis total luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 4.367,05 km² dengan jumlah penduduk 287.366 jiwa yang dibagi 3 zona yaitu zona I terdiri dari Batang Angkola, Sayurmatinggi, Angkola Selatan, dan Angkola Timur dengan jumlah penduduk 128.128 jiwa. Zona II terdiri dari Angkola Barat, Batang Toru, Marancar, dan Muara Batang Toru dengan jumlah penduduk 97.640 jiwa. Sedangkan zona III Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah dengan jumlah penduduk 61.598 jiwa. Dari pembagian zonasi yang dilakukan bupati dengan alasan konsentrasi penduduk tidak berada di zona III maka Kota Sipirok tidak ideal menjadi ibukota padahal dari paparan bupati jelas telah membohongi publik atas dasar penempatan Angkola Timur ke zona I padahal Angkola timur berada dalam satu hamparan wilayah dengan Sipirok dan di satu sisi wilayah zona I dan zona III dipisahkan oleh wilayah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan. Kemudian mengenai permasalahan yang terjadi terkait pemindahan pusat pemerintahan Ongku mengatakan sesuai dengan latar belakangnya yang bukan orang hukum menurut pemahamannya dibantu oleh staf di bidang hukum pelanggaran terhadap batas waktu yang diberikan UU tidak mempunyai sanksi hukum atau pidana karena bersifat pengaturan, oleh karena itu Ongku berkeyakinan dengan tidak memindahkan ibukota ke Kota Sipirok bukanlah merupakan suatu masalah.

Baca Juga :  Dinkes Sumut Tinjau Penyebaran Chikungunya di Psp

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh bupati mengenai pemindahan pusat pemerintahan adalah terjadi penggunaan dana yang tidak efesien untuk sewa kantor, biaya pemindahan merangkum renovasi, instalasi, jaringan, tranportasi serta pembengkakan operasional pegawai/kedinasan yang berjumlah Rp. 10,2 Milyar. Pelaksanaan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat sangat sulit karena sekitar 2.000 pegawai berdimisili di Padangsidimpuan, sarana yang minim menyulitkan pelayanan serta kordinasi antar lembaga terganggu jika ibukota dipindahkan ke Kota Sipirok. Berdasarkan pertimbangan di atas serta tidak adanya konsekwensi dari UU bupati tidak akan memindahkan ibukota ke Kota Sipirok. Sebagai perbandingan dari permasalahan ini bupati juga menyampaikan Pemkab telah melakukan studi banding ke Kabupaten Badung di Bali, telah mempelajari Pemkab Bogor dengan pusat pemerintahan di Cibinong dan atas dasar tersebut mengingat kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini tentu pemindahan belum dapat dilaksanakan.

Menanggapi presentasi bupati sekitar satu jam Parluhutan siregar menyampaikan terkesima atas paparan bupati dan bupati sangat pintar (disambut tepuk tangan) tapi pintar juga memaparkan kepintarannya sehingga mohonlah pak bupati dengan segala kerendahan hati dengan cepat menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut – larut. Sekretaris Komisi A yang berasal dari PPP Nurul Lubis menyampaiakan kalau ingin maju bupati hendaknya melakukan studi banding ke daerah yang berhasil janganlah ke daerah yang gagal ataupun yang terlambat sehingga nantinya tujuan memakmurkan masyarakat tercapai, mengenai anggaran perpindahan Komisi A akan berupaya membantu dari APBD Propinsi Sumatera Utara. Sony firdaus dari PPRN menyoroti efek ekonomi terhadap Pemkab dan masyarakat apabila Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan berada di wilayah Tapanuli Selatan, bila tadi ada 2000 pegawai berdomisili di wilayah sendiri bila dikalikan dengan Rp. 2 jt saja akan ada perputaran uang tambahan 4 Milyar per bulan di ibukota kabupaten dan ini merupakan potensi PAD. Kesempatan itu Endamora Lubis kembali menyampaikan hendaknya bupati melaksankan UU dengan memindahkan ke Kota Sipirok karena bila mengacu kepada pasal 7 pusat pemerintahan harus berada di Kota Sipirok.

Dikesempatan lain Osa Iskandar Siregar mengecam bupati ketika mempertanyakan keberadaan RUTRK Sipirok, menurutnya RUTRK Sipirok harus segera dipertanggungjawabkan dan membuat Perda RUTRK Sipirok tersebut. Kemudian sesuai ketentuan RUTRK Sipirok yang dimaksud Kota Sipirok berada dalam radius 9 Km, bukan berarti pusat pemerintahan harus persis berada di Pasar Sipirok seolah – olah Kota Sipirok adalah Pasar Sipirok, katanya mengakh

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*