(press release) Surat Somasi Masyarakat Angkola Timur Kepada Bupati Tapanuli Selatan, Terkait Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel

15912504ca4f78a75a7c5be7ed7ed8ac9284dd51 (press release) Surat Somasi Masyarakat Angkola Timur Kepada Bupati Tapanuli Selatan, Terkait Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati TapselJakarta, Sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan pertapakan kantor Bupati yang berlokasi di Desa Janji Mauli dan Desa Dano Situmba oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang didasarkan pada SK No.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; masyarakat Desa Sitorbis dan Desa Hasobe mengajukan keberatan dan menolak secara tegas tentang rencana pembangunan dimaksud.

Melalui Kuasa Hukum masyarakat Desa Sitorbis dan Desa Hasobe yaitu dari kantor Advokat/Pengacara Law Firm Bangun Saminoto & Partners, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2012, telah melayangkan Surat Somasi kepada Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu dan tembusan suratnya disampaikan juga kepada instansi terkait di Jakarta termasuk kepada Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Utara di Medan. Surat Somasi (Peringatan) tertanggal 12 April 2012 dengan Nomor 20.Bsp/SP/Sprk/IV/2012 dimaksud telah dikirim dan telah diterima oleh institusi tersebut.

Dalam suratnya, yang ditandatangani Bangun Siregar, SH dan Saminoto Kartini, SH tersebut menyampaikan alasan-alasan penolakan warga masyarakat Desa Sitorbis dan Desa Hasobe, yaitu :

  1. Bahwa warga Desa Sitrobis dan Desa Hasobe  adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah yang termasuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;
  2. Bahwa tanah-tanah milik warga Desa Sitorbis dan Desa Hasobe  sudah dikuasai, digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang oleh Pemkab Tapanuli Selatan. Padahal tanah dimaksud adalah tanah warisan dari para leluhur dan atau tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;
  3. Bahwa lahan-lahan tanah warga tersebut keseluruhannya seluas +  80 ha berada secara acak di lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut No.244 dan dipergunakan  serta  dimanfaatkan sebagai  lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara turun temurun.
  4. Bahwa warga Dea Sitorbis dan Desa Hasobe tidak pernah menyerahkan atau memperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan sebagai lahan pertapakan kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam SK No.244/Menhut diatas, Dan oleh karenanya warga menyatakan tegas untuk menolak dan membantah jika sebagian atau seluruh lahan tanah milik warga dijadikan areal lahan pertapakan tersebut. Selanjutnya warga Sitorbis dan Hasobe akan menggugat dan menuntut siapapun juga, termasuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan menguasai, merampas serta mempergunakannya sebagai lahan pertapakan kantor.
  5. Bahwa Masyarakat Desa Sitrobis dan Desa Hasobe  menolak rencana Pemkab Tapanuli Selatan untuk menjadikan tanah mereka sebagai bagian dari areal pertapakan kantor Bupati, karena tanah milik warga tidak berada di kawasan kecamatan Sipirok namun lokasinya secara eksisting berada di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
  6. Bahwa Masyarakat Desa Sitorbis dan Desa Hasobe  menolak segala pemberian berupa ganti rugi atas sebagian atau seluruh tanah termasuk segala sesuatu yang berdiri  dan tumbuh diatasnya, karena tidak ada niat dan maksud warga untuk mengoperalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  7. Bahwa Masyarakat Desa Sitrobis dan Desa Hasobe  tidak mengakui keabsahan dari  SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 yang memutuskan bahwa semua tanah milik Klien kami termasuk dalam areal sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan dimaksud karena sebelum terbitnya SK Menhut a quo, warga tidak pernah diberitahukan, tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tapal batas, tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah diverifikasi alas kepemilikan atas status tanah yang ada diatasnya.
  8. Bahwa Masyarakat Desa Sitrobis dan Desa Hasobe  meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah milik warga karena hal itu dikwalifisier sebagai perbuatan pidana yaitu penyerobotan tanah dan perbuatan melawan hukum.
  9. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 secara jelas dan tegas  telah  merevisi/menghapus hak/wewenang UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan untuk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dengan  penunjukan,  maka oleh karena itu secara mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yang masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka tanah-tanah milik warga yang dimasukkan menjadi areal pertapakan kantor Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; ADALAH BATAL DEMI HUKUM;
  10. Bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut
Baca Juga :  PT. Sentra Masih Ingkar Janji

(1)     Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kedudukan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2)     Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

Pada bagian akhir surat Somasi, dinegaskan bahwa Masyarakat Dusun Sitorbis dan Dusun Hasobe tidak akan merelakan tanahnya untuk dijadikan sebagai bagian dari areal pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, karena lahan tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan leluhur yang memilik makna sejarah serta sangat diperlukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

“ Klien kami akan mempertahankan hak-haknya selaku warga Negara dengan cara melakukan tindakan apapun atas  segala kegiatan atau  perbuatan yang merusak dan menebang  tanam-tanaman dan kegiatan lain  diatas tanah eksisting milik para Klien kami”’, tegas Bangun Siregar, SH, yang juga adalah pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Jakarta Barat ini.

Demikianalah press release ini disampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

 

Jakarta, 18 April 2012

Kuasa Hukum tersebut,

Law Firm BANGUN SAMINOTO & PARTNERS

TTD                              TTD

Bangun Siregar, SH.,    Saminoto Kartini, SH.,

—————–

Lampiran Surat Somasi

Jakarta, 12  April 2012

 

Nomor              : 20.Bsp/SP/Sprk/IV/2012
Lampiran         : Fotocopy Surat Kuasa
Perihal              : Pemberitahuan dan Somasi (Teguran)

 

Kepada Yth.
Sdr. Syahrul M.Pasaribu
Bupati Tapanuli Selatan
Di
Jl.Kenanga No. 71 Padangsidimpuan
Tapanuli Selatan
 

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1.       BANGUN SIREGAR, SH 
2.      SAMINOTO KARTINI,SH

Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm BANGUN, SAMINOTO & PARTNERS yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jakarta Barat, dan beralamat kantor di Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl. Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta 11420Telp.(021)56963183(direct),(021)56960888ext.7532Fax.(021)56963183email:bangunsaminoto@gmail.com, bangunsiregar68@ gmail.com; dalam hal ini kami  bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk kepentingan hukum dan atas nama serta secara sah mewakili para Klien kami, sebagai berikut :

  1. Parlindungan Pakpahan
  2. Kasbin Siregar.
  3. Toga Pakpahan
  4. Amri Siregar
  5. Aslim Pakpahan
  6. Khisar Pakpahan
  7. Syahnan Pakpahan
  8. Isman Pakpahan
  9. Rohman Pakpahan
  10. Duma Sari
  11. Syahrial Siregar
  12. Panigoran Pakpahan
  13. Sarbeni Sirega
  14. Bahrum Pakpahan
  15. Darwin Pakpahan
  16. Awaluddin Pakpahan
  17. Muslim Harahap
  18. Syahrin Sitompul
  19. Jamal Pohan
  20. Sawal Harahap
  21. Salasa Harahap
  22. Bahrin Pohan
  23. Marahalim Siregar
  24. Mukhlis Pasaribu

Kesemuanya beralamat tempat tinggal di Dusun Sitorbis dan Dusun Hasobe Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan; demikian berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2012; (fotocopy terlampir)

Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa-Surat Kuasa sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :-

  1. Bahwa nama-nama tersebut diatas (Klien kami) adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah yang termasuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;
  2. Bahwa tanah-tanah milik Klien kami sudah dikuasai, digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Dan oleh karenanya tanah dimaksud adalah tanah warisan dari para leluhur dan atau tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;
  3. Bahwa lahan-lahan tanah milik para Klien kami tersebut keseluruhannya seluas +  80 ha yang berada secara acak di lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut No.244 dan dipergunakan  serta  dimanfaatkan sebagai  lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara turun temurun.
  4. Bahwa Klien kami tidak pernah menyerahkan atau memperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan sebagai lahan pertapakan kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam SK No.244/Menhut diatas, Dan oleh karenanya Klien kami menyatakan tegas untuk menolak dan membantah jika sebagian atau seluruh lahan tanah milik para Klien kami dijadikan areal lahan pertapakan tersebut. Selanjutnya para Klien kami akan menggugat dan menuntut siapapun juga termasuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan menguasai, merampas serta mempergunakannya sebagai lahan pertapakan kantor.
  5. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 secara jelas dan tegas  telah  merevisi/menghapus hak/wewenang UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan untuk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dengan  penunjukan,  maka oleh karena itu secara mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yang masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka tanah-tanah ilik para Klien kami yang dimasukkan menjadi areal pertapakan kantor Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; ADALAH BATAL DEMI HUKUM;
  6. Bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut
Baca Juga :  Pemeriksaan Mata dan Skrining Katarak Gratis

(1)     Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kedudukan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2)     Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang kami uraikan diatas, maka dengan ini DIBERITAHUKAN  dan sekaligus me-SOMEER Saudara sebagai berikut :

  1. Klien kami (Masyarakat Dusun Sitorbis dan Dusun Hasobe) tidak akan merelakan tanahnya untuk dijadikan sebagai bagian dari areal pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, karena lahan tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan leluhur yang memilik makna sejarah serta sangat diperlukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  2. Klien kami akan mempertahankan hak-haknya selaku warga Negara untuk melakukan tindakan apapun atas  segala kegiatan atau  perbuatan yang merusak dan menebang  tanam-tanaman dan kegiatan lain  diatas tanah eksisting milik para Klien kami;
  3. Klien kami menolak rencana Pemkab Tapanuli Selatan untuk menjadikan tanah Klien kami sebagai bagian dari areal pertapakan kantor Bupati, karena tanah milik Klien kami tidak berada di kawasan kecamatan Sipirok namun lokasinya secara eksisting berada di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
  4. Klien kami menolak segala pemberian berupa ganti rugi atas sebagian atau seluruh tanah termasuk segala sesuatu yang berdiri  dan tumbuh diatasnya, karena Klien kami tidak ada niat dan maksud untuk mengoperalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  5. Klien kami tidak mengakui keabsahan dari  SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 yang memutuskan bahwa semua tanah milik Klien kami termasuk dalam areal sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan dimaksud karena sebelum terbitnya SK Menhut a quo, Klien kami tidak pernah diberitahukan, tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tapal batas, tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah diverifikasi alas kepemilikan atas status tanah yang ada diatasnya.
  6. Klien meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah milik Klien kami karena hal itu dikwalifisier sebagai perbuatan pidana yaitu penyerobotan tanah dan perbuatan melawan hukum.
  7. Bahwa jika ternyata surat ini tidak diindahkan oleh Saudara maka dengan terpaksa kami melakukan upaya hukum semisal membuat laporan polisi dan gugatan perdata dan tindakan lainnya untuk membela dan mempertahankan hak-hak Klien kami sebagai warga Negara yang dilindungi oleh hukum.

Demikianlah Surat Pemberitahuan dan Somasi ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Law Firm BANGUN, SAMINOTO & Partners

Kuasa hukum tsb.

Ttd                                                   ttd

BANGUN SIREGAR, SH.,     SAMINOTO KARTINI, SH.,

Advokat/Pengacara               Advokat/Pengacara

 

 

Tembusan surat disampaikan kepada Yth.

  1. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
  2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
  3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
  4. Komnas HAM di Jakarta
  5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
  6. Ketua DPRD  Sumatera Utara di Medan
  7. Ketua DPRD Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
  8. Klien tersebut di Dusun Sitorbis dan Dusun Hasobe
  9. Arsip

—————–

Law Firm BANGUN, SAMINOTO & PARTNERS

Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl. Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta 11420Telp.(021)56963183(direct),(021)56960888ext.7532 Fax.(021)56963183, email:bangunsaminoto@gmail.com,

Press release

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. para pencinta simpuan tolong di cari tetang pengantia rugi tanah dan tanaman di simpang tolang,,,saya dengar langsung pengantian tanah sebesar 9 jt dan tanaman 30rb / btng

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*