Pidato Kenegaraan SBY – Minta Kepala Daerah Tak Foya-foya

KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pimpinan daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah diminta tak berfoya-foya dengan anggaran daerah.

“Belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS daerah yang kita jalankan dewasa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah,” kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD dan DPR, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut antara lain Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Presiden mengatakan, dirinya banyak mendapat laporan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu, antara lain, ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat. Sebaliknya, porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun.

“Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Yang lebih memprihatinkan, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat,” kata Presiden.

Baca Juga :  Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook

Seharusnya, sambung Presiden, belanja-belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*