Pilkada di Bawah Bayangan Golput

Oleh: Oleh Budi Hatees – peneliti di Matakata Institute *)

budihatees 776944024 Pilkada di Bawah Bayangan Golput Setiap kali akan digelar Pilkada (pemilihan kepala daerah), rakyat tidak lagi melihat peristiwa politik itu sebagai momentum untuk membangun harapan baru, menguatkan ekspektasi baru, dan menyegarkan kehidupan yang baru. Rakyat hanya senyum getir dan tak mau berpikir untuk menyisahkan sedikit waktu dari kesibukan mengais sesuap nasi untuk pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Begitu juga ketika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidempuan mengumumkan rencana Pilkada di Kota Salak itu.      Rakyat sudah mahfum, pada akhirnya Pilkada hanya akan menghasilkan pemimpin, tetapi subtansinya tetap saja mewarisi figur pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, dan kartel politiknya.  Pilkada tak lebih dari sebuah kamuflase, semacam eufemisme, ketika harapan rakyat untuk hidup sejahtera justru digunting.

Tak heran jika angka golongan putih (Golput) bisa mencapai 50% dari total pemilih. Fakta ini menyeruak dari hasil survei Lembaga Riset Publik (LARISPA) Medan selama Pilkada Kota Medan berlangsung pada 12 Mei 2010 lalu. Dari sekitar 1,92 juta orang pemilih, total suara sah hanya 681.392 dan suara tidak sah 14.330. Ada 40% rakyat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding jumlah suara yang diperoleh dua pasang pemenang, Rahudman–Eldin Dzulmi memperoleh 22,09% dan pasangan Sofyan Tan–Nelly Armayanti memeroleh 20,66% suara.

Bagi mereka yang optimis Pilkada berkorelasi positif terhadap masa depan Kota Padangsidempuan, pasti akan membantah hasil survey LARISPA hanya untuk realitas di Kota Medan. Karakteristik warga Kota Padangsidempuan berbeda dengan warga Kota Medan, sehingga angka golput di Kota Padangsidempuan tidak akan signifikan dalam Pilkada yang akan digelar Oktober 2012 mendatang.

Tapi, setidaknya, fenomena golput di Kota Medan bisa ditemukan di kota-kota lain di Indonesia. Hasil penelitian LP3ES terhadap fenomena Golput menunjukkan peningkatan drastic pasca Pilkada 2010 dibandingkan angka golput dalam Pemilu 2009.  Padahal, dalam 10 tahun terakhir, LP3ES melihat fenomena golput dalam Pemilu 2009 paling banyak karena sampai 34%. Pada Pemilu 2004, angka golput 26%, dan Pemilu 1999 (20%).

Tingginya angka golput membuktikan bahwa Pilkada tidak lagi memiliki daya tarik untuk membujuk rakyat agar melibatkan diri dalam penyelenggaraan negara. Realitas tersebut mengindikasikan telah terjadi apatisme di kalangan pemilih. Apatisme yang merupakan akumulasi dari ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap para pemimpin yang telah dipilih dalam Pilkada,

*

FENOMENA golput membayang-bayangi peristiwa demokrasi di aras lokal. Kota Padangsidempuan yang akan menggelar Pilkada dalam waktu dekat, tak luput dari baying-bayang ini. Barangkali, ini alasan paling kuat yang membuat para agamawan merasa cukup alasan untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap golput. Fatwa yang terdengar seperti merayakan kebodohan politik, karena menjadi golput tak ada kaitannya dengan perkara haram dan tak haram.

Yang jelas, para penyelenggara Pilkada dan calon kepala daerah melihat golput akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Padahal, demokrasi sudah lumpuh manakala kata Pilkada digembar-gemborkan.

Semua kekhawatiran itu sangat beralasan. Tapi, alasan yang dimiliki rakyat untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada perlu juga diperhatikan.

Tingginya angka golput tidak melulu kesalahan rakyat. Selain karena factor apatisme terhadap Pilkada sebagaimana dijelaskan di awal tulisan, golput muncul karena buruknya mobilisasi yang dilakukan penyelenggara, calon kepala daerah, dan partai politik. Mobilisasi yang tak mampu merangsang peningkatan partisipasi public, karena penyelenggara Pilkada lebih memfokuskan perhatian pada urusan-urusan yang tak subtansial.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali Pilkada akan digelar, KPUD lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi kelengkapan-kelengkapan Pilkada. KPUD acap memfokuskan diri untuk mengurus pengadaan atribut-atribut karena hal itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang. Dalam situasi seperti itu, KPUD melupakan hal paling subtansial terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Buruknya pendataan DPT berdampak serius terhadap tingginya angka golput.

Baca Juga :  Menuju Sipirok Maju, Cerdas dan Sejahtera

Makanya, perlu ada golput di tengah-tengah rakyat karena Pilkada ternyata hanya menarik bagi golongan kelas menengah ke atas. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh publik, elite-elite partai politik, pengusaha, konsultan politik, dan orang kaya baru yang tak terpuaskan oleh kekayaannya. Bagi mereka, Pilkada merupakan momentum mewujudkan hasrat berkuasa melalui pertukaran antara harapan rakyat jelata dengan kebohongan politik yang niretika.

Pilkada menjadi pintu gerbang yang mestinya bisa dilalui siapa saja untuk menakik tangga menuju puncak kekuasaan pemerintahan di daerah. Inilah salah satu manfaat reformasi, meskipun manfaat itu kemudian tidak seperti yang dibayangkan semua lapisan masyarakat. Sebab Pilkada tidak memberi peluang yang sama kepada rakyat jelata, dimana rakyat jelata hanya kebagian hak memilih dan bukan hak dipilih.

Dalam Pilkada, rakyat jelata diposisikan sebagai pasar politik. Para elite partai politik bersama kandidat kepala daerah menjadi pemasok barang-barang produksi dari mesin-mesin politik yang bernama program-program politik. Dalam sistem produksi itu, selalu terdengar kalimat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun kalimat itu hampir tidak ada kaitannya dengan upaya merealisasikannya.

Sebagai pasar, tetapi yang berlaku bukanlah hukum pasar tentang pasokan dan permintaan (supplay and demand). Rakyat tidak bisa memilih barang, karena semua program politik yang ditawarkan mesin-mesin politik itu tidak memiliki nilai lebih antara satu dengan lainnya. Jika ada enam kandidat calon kepala daerah, maka keenamnya selalu menawarkan program yang sama: mensejahterakan rakyat, menggratiskan sekolah, menggratiskan pengobatan, membersihkan KKN, dan membangun birokrasi pemerintahan yang bersih (clean governance).

Produk-produk mesin politik itu sangat umum. Para calon kepala daerah di Kota Padangsidempuan akan menawarkan program yang sama seperti ditawarkan para calon kepala daerah di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Tidak ada spesifikasi. Ada calon Wali Kota Padangsidempuan yang berkutat pada perkara menggratiskan sekolah dan pengobatan, seolah-olah para calon Wali Kota itu memiliki institusi pendidikan dan rumah sakit sendiri.

Program-program menggratiskan lebih menunjukkan rendahnya penghargaan para calon kepala daerah terhadap kapasitas para profesional di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena hasil kerja mereka dibuat gratis. Meskipun kenyataannya, hampir tidak ada yang gratis di era saat ini, apalagi ketika pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan akibat rendahnya pendapatan asli daerah. Artinya, apakah para calon kepala daerah akan merealisasikan hal-hal gratis itu dari sumber dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK)—satu-satunya sumber pembiayaan daerah yang bisa dipastikan akan diperoleh.

 *

 TIDAK bisa dibantah bahwa Pilkada telah mempertajam perbedaan kelas sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Mereka yang tampil sebagai calon kepala daerah adalah mereka yang secara ekonomi mapan. Mereka lebih banyak kesempatan untuk mencalonkan diri dibanding mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena Pilkada tidak mengutamakan kemampuan, kapasitas, dan moralitas seseorang dalam memimpin, tetapi menomorsatukan ekonomi.

Melalui mekanisme pencalonan oleh partai politik, Pilkada berubah menjadi pasar politik yang mengharuskan setiap orang melakukan negosiasi ekonomi. Peran pemerintah pusat sangat besar dalam hal ini. Melalui regulasi politik, pemerintah mengontrol rakyat jelata agar tak bisa tampil sebagai calon kepala daerah. Kontrol yang memosisikan partai politik sebagai motor dari geliat demokrasi di daerah, sementara kontrol pemerintah terhadap partai politik setengah kopling.

Baca Juga :  RSBI: Rusak Sudah Bangsa Ini

Pemerintah memosisikan partai politik sebagai motor Pilkada. Mereka yang mendapat kesempatan menentukan siapa yang akan menjadi calon kepala daerah. Meskipun kemudian pemerintah memberi peluang bagi calon independen, tetapi jalan yang mesti dilewati seorang calon independen sangat terjal dan membutuhkan perjuangan keras untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan KPUD. Mereka harus mendapat dukungan sekian ribu fotokopy KTP, sementara persoalan KTP saja bangsa ini masih belum beres.

Sebagai motor, partai politik bukan mesin yang memiliki kapasitas luar biasa untuk dipacu 24 jam tanpa masalah pada engine. Partai politik adalah mesin tua yang senantiasa terbatuk-batuk dalam mencari sosok kepala daerah. Mesin yang baru akan bersuara lembut apabila para calon kepala daerah mengganti oli dan bila perlu memperbaharui piston sehingga mampu berjalan dengan kapasitas yang seharusnya. Untuk itulah, para calon kepala daerah mesti merogoh kantong dalam-dalam, dan dana-dana itu belum termasuk perangkat dan atribut kampanye politik.

Pengalaman saya menemani seorang calon kepala daerah di Lampung merupakan pengalaman berharga tentang betapa partai politik lebih banyak bekerja dalam kapasitas “mempolitiki” ketimbang “berpolitik”. Kerja mereka diawali dengan “mempolitiki” calon kandidat kepala daerah, lalu “mempolitiki” rakyat sebagai pemilik suara, lalu “mempolitiki” sesama anggota partai politik yang menyebabkan si calon kepala daerah tidak diterima seluruh lapisan konstituen partai politik bersangkutan. Kondisi yang sama juga dialami calon kepala daerah yang diterima konstituen partai di tingkat arus bawah, tetapi ditolak elite partai politik tersebut. Dicalonkan dari partai politik lain, tetapi didukung oleh konstituen partai politik yang berbeda.

Karena alasan-alasan itu, peristiwa politik Pilkada yang mestinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, menjadi tak menarik lagi bagi rakyat. Pilkada bagi rakyat sudah berevolusi menjadi mesin politik yang menggarami luka-luka kemiskinan. Pilkada menjadi sebuah momentum yang selalu mengingatkan pada kegagalan mereka dalam memilih pemimpin selama ini, juga pada rasa pahit kehidupan yang tidak kunjung berubah manis meskipun pemimpin-pemimpin sudah dipilih berkali-kali.

Realitas menunjukkan, setiap pemimpin yang sudah dipilih, hanya menambah panjang sejarah pahit pembohongan publik. Program-program dan janji-janji politik berhamburan tidak lebih daripada pemerah bibir. Program-program kerja selama kampanye politik tidak dapat mengubah apaapun. Korupsi dana APBD tetap terjadi, nepotisme rekrutmen pegawai negeri sipil terus berlangsung, makelar proyek tumbuh subur dalam jaringan kekuasaan para kepala daerah, dan good governance hanya slogan yang lebih mengesankan agar terlihat gagah.***

——————————
*) Budi Hatees, lahir dengan nama Budi Hutasuhut, 3 Juni 1972 di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Pengajar komunikasi di Fisipol Universitas Bandar Lampung (UBL) ini banyak menulis masalah komunikasi di berbagai media dan jurnal. Tahun 2009, memutuskan berhenti mengajar dan bekerja sebagai Direktur Program untuk MatakaInstitute, lembaga konsultasi komunikasi dan pencitraan yang terlibat dalam program peningkatan citra di lingkungan Divisi Propam Mabes Polri.

Budi Hatees dapat dihubungi pada telepon 083170148555 atau 087881228876. Email: budi.hatees@gmail.com.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*