Pilkada Ulang Madina Harus Dipercepat

Semakin dekatnya jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diminta secepatnya pemerintah daerah melakukan pemungutan suara ulang pilkada Madina, sesuai dengan amanah putusan MK No. 41/PHPU/2010.

“Semua pihak harus fokus dalam mempersiapkan hal itu. Tidak ada satupun alasan, baik alasan hukum formil, politik, maupun anggaran untuk menunda-nunda atau memperlambat pilkada ulang,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Madina, Ali Mutiara Rangkuti, siang ini.

Ali mengatakan, sampai saat ini belum ada putusan hukum yang mengikat secara tegas tentang adanya perubahan akan hal itu. Jadi, sampai sekarang semua pasangan calon masih berhak ikutserta, dan masyarakat tidak perlu resah, seputar masih banyaknya perdebatan tentang pasangan calon yang berhak ikut dalam pemungutan suara ulang.

“Hal terpenting yang harus menjadi pemikiran pemerintah dan masyarakat, adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi daerah untuk menyelenggarakan pemungutan suara pada pemilukada yang akan datang, baik dari aspek stabilitas daerah maupun anggaran,” pungkasnya

Menurut Ali, tidak ada harga yang pantas untuk sebuah momentum aktualisasi kedaulatan rakyat. Untuk itu, diharapkan kebijakan APBD 2011 harus diarahkan untuk mempercepat pemungutan suara pemilukada, agar kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan kepada penyelenggaraan, namun dengan bekerjasama dengan infrastruktur sosial yang ada.

“Baik media maupun lembaga swadaya masyarakat, KPU dan pemerintah dapat melakukan upaya-upaya penyehatan partisipasi public dalam pemilukada. Sosialisasi anti money politik harus menjadi perhatian,” tandas Ali.

Baca Juga :  Korban Gempa Panyabungan Trauma

Sementara DIREKTUR PROGRAM PENINGKATAN SDM dan partisipasi publik Centre for Studies and Aid Information of Development (CSAID), Ridwansyah Lubis, menegaskan pentingnya sosialisasi anti money politic, tidak boleh diaktualiasikan dengan sekedar kampanye spanduk dan poster yang berisikan jargon-jargon anti money politic.

“Kita harus melihat money politic secara lebih subtantif, dengan melihatnya sebagai bentuk gerakan apatisme masyarakat secara massal terhadap pemerintahan dan pembangunan yang selama ini berjalan. Masyarakat akan menolak money politik selama masyarakat ‘mengakui’ peran pemerintah secara efektif dalam perubahan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak akan menjual hak politiknya demi lembaran uang receh, dengan mempertaruhkan masa depan hidupnya secara kolektif. Untuk itu, sosialisasi anti money politic diharapkan dapat melibatkan banyak komponen masyarakat, dan dilakukan dalam bentuk yang lebih efektif. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*