Perda Larangan Merokok Sulit Diterapkan di Sidimpuan

Padangsidimpuan. Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan merokok di tempat umum, nampaknya masih sulit diterapkan di Kota Padangsidimpuan. Perda No 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok hingga kini belum berjalan.

Demikian dikatakan A Simamora kepada MedanBisnis, di Padangsidimpuan, Jumat (9/10). Dikatakannya, pemerintah masih setengah hati dalam merealisasikan perda tersebut.

Fakta yang ditemukan Simamora, bahwa saat dirinya melihat keluarganya yang sakit di salah Rumah Sakit di Padangsidimpuan, imbauan tempat bebas asap rokok tidak berjalan. Pengunjung tidak menghiraukan larangan merokok tersebut.

Para tamu di RSU itu, katanya, seenaknya saja mengisap rokok di teras-teras dab koridor ruang rawat inap. Padahal, jelas asapnya mengganggu orang lain.

Simamora merasa kesal saat mengunjungi kerabatnya yang sedang dirawat di rumah sakit milik Pemko Padangsidimpuan itu, belum lama ini. Para pengunjung bebas merokok di teras atau koridor depan ruang inap pasien.

Hal senada juga dikeluhkan Wan Abud Nasution salah seorang pengunjung di RSU Malam Sabtu (2/9). Dia menyaksikan banyaknya warga yang merokok di teras dan ruang inap pasien. Pada saat itu tak satupun Satpol PP menegur sesuai sanksi yang diberlakukan dalam perda tersebut.

Menurut dia, meski tidak di dalam ruang inap merokok, sudah bisa dipastikan asap rokok tersebut akan sampai juga ke dalam ruang inap pasien karena ditiup angin.

Baca Juga :  Kebijakan Pj Bupati Madina Ditentang

Para pecandu rokok baik itu pejabat atau tidak. Sepertinya tidak perlu bagi mereka tempat nyaman merokok dan tidak menggangu. Jelasnya tempat di kegiatan resmi pemerintahaan, baik itu yang diselenggarakan di kantor-kantor instansi, Dinas DPRD dan Kantor Walikota bagi perokok terus saja melakukan bakar rokok dan isap rokok, tanpa peduli bahwa tempat-tempat tersebut juga bagian larangan sebagaimana diatur pada Perda No 7.

Bagaimana Perda dapat diterapkan di masyarakat sementara pejabat pemerintahannya sendiri belum bisa memberikan contoh. Demikian juga dengan penegakan perda tersebut belum bisa di tegakkan Satpol PP sebagai istansi penegakan hukum perda.

Pantauan MedanBisnis, Jumat (9/10) tak seorangpun ada pegawas dari Satpol PP, sedang warga pengunjung di RSU banyak yang merokok.

“Kalau ini dibiarkan terus, maka masyarakat semakin tidak percaya terhadap peraturan daerah tersebut,” katanya.


MedanBisnis – (ikhwan nasution)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*