Pilpres yang Belum Beres

Catatan Kaki Jodhi Yudono *)

Saya kira, semuanya akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2014, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres yang berlangsung 9 Juli. Semuanya happy, bahagia dan penuh tawa. Yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, sementara yang menang juga mengucapkan terimakasih kepada yang kalah karena telah menjadi mitra tanding yang sehat.

Saya kira, semuanya akan segera bersatu kembali, setelah sebelumnya terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung dua kubu calon presiden saling bersalaman dan bersatu lagi ke dalam sebuah keluarga bernama bangsa Indonesia.

Tapi apa yang terjadi? Saat jarum jam menunjukkan pukul 15.30, KPU baru menyelesaikan penghitungan di 30 provinsi dari 33 provinsi. Pada saat yang bersamaan, Prabowo melalui pidato politiknya mengumumkan “mengundurkan diri” dari Pilpres 2014, dan menarik semua saksi kubunya dari gedung KPU.

Maka, sebelum berpamitan dari ruang sidang KPU, tim saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan lima poin keberatan. Berikut adalah isi surat keberatan Prabowo Subianto bernomor 07001/capresno1/2014, yang dibacakan salah satu anggota tim saksi Rambe Kamarul Zaman dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di Gedung KPU Pusat Jakarta:

Kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses pilpres 2014 sehingga hilangnya hak-hak demokrasi WNI, antara lain:
1. Proses pelaksanaan pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU bermasalah tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 45. Sebagai pelaksana pemilu KPU tidak adil dan tidak terbuka banyak aturan main yang dibuat dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu atas segala kelalaian dan penyimpangan dilapangan diberbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya tindakan pidana pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu tidak jujur dan adil.
4. KPU selalu mengaitkan masalah ke MK seolah2 setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalah ada pada internal KPU.
5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu.

Inilah keniscayaan demokrasi. Ibarat panggung teater, tak ada pertunjukan teater yang sempurna. Kendati para aktor dan kru pendukung pementasan sudah berlatih berbulan-bulan, ada saja halangannya. Bisa jadi karena ada aktor yang tak hafal naskah, atau ada salah satu lampu yang mati, atau penonton gaduh sehingga vokal para aktor tidak jelas, atau…

Begitulah, selalu saja ada kekurangan pada setiap pertunjukan. Tapi tetap saja tontonan harus dirampungkan, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya. The show must go on!

Sebab, para pekerja teater itu sadar, apa yang mereka lakukan di atas panggung adalah semata demi penonton dan juga demi mereka sendiri. Mereka sadar, jika mereka mengecewakan penonton dengan merusak atau menggagalkan pertunjukan, berarti juga mematikan perjalanan karier kelompok teater mereka.

Baca Juga :  Dibunuh oleh Politik

Demikian juga pada setiap pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden seperti yang sudah kita laksanakan pada 9 Juli 2014, seharusnya memang panggung Pilpres 2014 ini berlangsung hingga purna, apapun yang terjadi. Termasuk saat saksi-saksi dari kubvu Prabowo-Hatta melakukan walk out.

Sebagai pemilik panggung Pilpres, KPU rupanya tahu apa yang harus diperbuat. Para komisioner itu tetap menjalankan fungsinya sebagai pemilik panggung dengan menyelesaikan rekapitulasi tanpa disaksikan oleh kubu Prabowo-Hatta.

Maka panggung itu pun seperti tak terjadi apa-apa, hingga akhirnya KPU merampungkan proses rekapitulasi dengan menempatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang dengan memeroleh 53,15 persen, sementara pasangan Prabowo-Hatta memeroleh 46,85 persen suara.

Tentu saja, sebagai salah satu aktor Pilpres 2014, penarikan diri Prabowo mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Pengamat Politik Leo Agustino menilai adanya ucapan dan tindakannya yang kontradiktif atau bertentangan atau tak sejalan.

Leo menjelaskan kontradiktif antara pernyataan dan tindakan, bisa dilihat dan dianalisis dalam pidato Prabowo, sesaat sebelum ia menarik diri dan menginstruksikan para saksi dan timnya menarik diri pula dari rapat pleno rekapitulasi KPU.

“Awalnya beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan rule of law atau aturan hukum di atas segalanya,” kata pengajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, kepada Warta Kota, Selasa (22/7/2014).

Namun, kata Leo, nyatanya Prabowo tidak menggunaka rule of law seperti apa yang disampailkannya. Mestinya, kata Leo, seharusnya Prabowo menggunakan jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aplikasi dari apa yang diucapkannya, dan bukannya menarik diri di saat-saat akhir.

***
Pilpres sudah berlangsung, pemenangnya juga sudah diumumkan. Semua orang bisa menjadi pengawas atas apa yang sedang terjadi selama proses rekapitulasi berlangsung. Apalagi yang harus kita sesali dan ragukan, bukankah sebelum mengumumkan hasil rekapitulasi, KPU juga didampingi Badan Pengawas Pemilu dan juga para saksi dari kedua kubu?

Marilah kita syukuri, sebab tak terjadi perang badar seperti yang diisyaratkan Amien Rais sewaktu musim kampanye berlangsung. Juga tidak ada perang Baratayudha yang seolah melibatkan dua keluarga keturunan Dretarasta dan Pandu dari satu pohon silsilah keturunan Wicitrawirya. Ya, sebab kedua kubu berasal yang bersaing menuju kursi RI 1 berasal dari pohon yang sama: Bangsa Indonesia!

Semua pemimpin dan tim sukses dari kedua kubu juga masih sehat-sehat saja. Tak ada yang kehilangan jiwa seperti keluarga Pandawa maupun Kurawa. Tak ada yang seperti Dewi Drupadi yang kehilangan ayahnya, Prabu Drupada. Keluarga Wirata, yang telah kehilangan Prabu Matswapati, Raden Seta, Raden Utara dan Raden Wratsangka dalam Perang  Baratayudha. Juga tak ada yang kehilangan ayah, kakek, guru, sahabat serta kerabatnya.

Baca Juga :  Antisipasi Insiden Sumut, Polda Metro Siagakan Personel Bersenjata Laras Panjang

Semoga demikianlah akhirnya. Yang menang memeluk yang kalah dengan sepenuh kasih, dan yang kalah senantiasa ikhlas menerima jatah kepastian dari Tuhan. Karena sesungguhnya kedua pihak adalah pemenangnya, sebab keduanya telah mengajarkan dan mengantarkan bangsa ini menuju keberadaban sebuah negeri.

Jangan kiranya ada yang menjadi Aswatama dalam lakon Baratayudha yang menyalakan api dendamnya hingga menimbulkan korban orang lain sekaligus dirinya sendiri. Padahal perang Baratayudha adalah jalan takdir yang dipilih dua keluarga yang saling berseberangan.

Alkisah, Aswatama yang sudah lama menghilang dari medan perang Kurusetra, muncul kembali. Dia menghimpun kekuatan baru, bergabung dengan Resi Krepa dan Kertawarma. Kertamarma adalah  adik Prabu Suyudana, satu satunya yang masih hidup. Para Pandawa dan bahkan Prabu Drestarastra tidak menyangka, ternyata masih ada sisa Kurawa yang masih hidup.

Mereka berencana mau memberontak ke Astina, untuk merebut kembali Astinapura. Tetapi mereka tak memiliki keberanian. . Mereka memutuskan akan memasuki Istana Astina secara diam diam, pada malam hari dan akan membunuh orang-orang Pandawa sebanyak banyaknya.

Semoga ini tidak terjadi. Semoga bangsa ini akan baik-baik saja. Sudah saatnya kita bergegas mengejar ketertinggalan kita, membenahi apa yang belum terbenahi. Meraih apa yang belum teraih. Seperti yang diucapkan Presiden terpilih Joko Widodo dari kapal Phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Selasa malam.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi, tapi juga bahwa hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu.

@JodhiY

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Kalau boleh saya Ibaratkan Kegiatan Pilpres yang dilakukan KPU, hampir sama dengan pertandingan Final Sepakbola Jerman lawan Argentina. Sepanjang masih ada aturan perpanjangan waktu, maka dilakukan perpanjangan waktu. Ya hampir samalah Pilpres ini, Tim Prabowo sudah benar maju ke MK dengan begitu ada perpanjangan waktu 2 x 7 hari (14 Hari) dan bagi Tim Jokowi jangan terlalu berlebihan senang dulu, karena 2 x 7 hari bisa saja berbalik dari yang diharapkan, nah kalau itu terjadi, apakah tim Jokowi akan siap menerima kekalahan? mari kita ikuti upaya hukum yang menurutku harus kita dukung bersama. Dan kalaupun Prabowo Kalah di MK, maka Timnya juga harus menerima kekalahan walupun kekutan 47% bukan pendukung yang sedikit, bahkan bisa saja faktanya dilapangan kekuatan yang akan sering menyalahkan Jokowi nanti melebihi diatas 60% andaikan semua dilakukan tidak sesuai ikrar dan janjinya. (komposisi DPRD, DPR, DPD yang bisa saja akan menyulitkan Jokowi di pemerintahan nantinya apabila tidak dapat merontokkan koalesi permanen yang dibangun Prabowo-Hatta….).

    Buat penyelenggara, semua pihak, Izinkan saya perumpamakan kegiatan ini. Sory ya kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan perumpamaan ini.
    Perumpamaan ini bukan untuk dikonsumsi secara negarif tapi berpikir secara positif melihat situasi agar diikuti dengan enjoy dan tidak emosi saja…..
    “Inilah dia Pemain pertandingan lewat Wasit MK yang menggantikan wasit KPU;…..pemainnya adalah 1. KPU, 2. Tim Sukses masing2 calon; 3. Partai Politik dan Organisasi Non Partai; 4. Panwaslu; 5. TNI; 6. Polri; 7 Media; 8. Peneliti ilmiah. 9. Pengamat, 10. Pemerintah. 11 Pendukung Pasangan Pilpres. Sedangkan Cadangan pemain adalah 12. Anggota DPR-RI-DPRD-DPD; 13. Rakyat Pendukung konstant ditempat masing-masing; 14. Intelegen; 15. Pihak Asing. Dan wasitnya kali ini adalah MK (Mahkamah Konstituasi).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*