Pimpinan DPRDSU Kesal Dituding Ikut Fasilitasi Proses Hukum Syamsul Arifin ke KPK

Tudingan Itu Sangat Menyesatkan Serta Mencederai Kader Partai Golkar di Legislatif

Wakil Ketua DPRD Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM

DPRD Sumut sangat menyesalkan adanya tudingan terhadap pimpinan DPRD Sumut seolah-olah telah membantu atau memfasilitasi proses hukum terhadap Gubsu Syamsul Arifin sehingga lebih cepat ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan pimpinan dewan menilai tudingan itu sangat menyesatkan dan mencederai kader Partai Golkar di legislatif.

Penegasan ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/10) melalui telepon selulernya dari Medan, terkait adanya pernyataan MPI (Masyarakat Pancasila Indonesia) dalam pernyataan sikapnya berterimakasih kepada pimpinan DPRD Sumut membantu dan memfasilitasi proses hukum Gubsu Syamsul Arifin lebih cepat ditangani KPK.

Chaidir Ritonga menilai, tuduhan terhadap pimpinan DPRD Sumut memfasilitasi agar proses hukum lebih cepat juga sangat mencederai dan menambah kerpihatinan, terutama saya sebagai kader Golkar yang sedang berduka menghadapi cobaan berat menimpa keluarga besar Partai Golkar khususnya di Sumut.

Masalah cepat atau lembat proses hukum terhadap semua kasus-kasus korupsi di tanah air ini, kata Chaidir Ritonga, tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk DPRD Sumut, karena itu merupakan hak dan kewenangan KPK. “Jadi, tidak benar. Kalau Pimpinan DPRD Sumut membantu dan memfasilitasi agar proses hukum Gubsu lebih cepat, itu fitnah dan kejam,” tegasnya.

Ia mensinyalir, ada pihak-pihak tertentu sengaja merekayasa dan membenturkan kader Golkar yang duduk menjadi pimpinan DPRD Sumut dengan Gubsu H Syamsul Arifin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut dengan tuduhan seperti itu.

Baca Juga :  KPK Anggap Syamsul Pentolan Koruptor

“Tuduhan itu sangat menyakitkan. Ada maksud apa lagi di balik tudingan itu semua. Kita sedih melihat masih ada pihak yang sanggup mencerca dan menista satu sama lain, kemudian mengait-ngaitkannya kepada orang lain yang tidak tahu menahu. Ini sungguh sangat ironis,” ujarnya

Chaidir Ritonga yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut tidak ingin banyak berkomentar maupun memberikan pernyataan terkait penahanan Gubsu Syamsul Arifin oleh KPK, karena Partai Golkar maupun seluruh kader Golkar benar-benar dalam kondisi yang sangat prihatin dan mengacu kepada kebijakan partai, dimana diminta semua pengurus dan kader Golkar tidak membuat pernyataan atau statement apapun yang bisa mengganggu proses hukum, serta solidaritas partai.

“Terus terang, Golkar saat ini dalam kondisi sangat prihatin dan kami selaku kader Golkar, tetap mengacu kebijakan partai untuk tidak membuat pernyataan. Untuk sementara kita colling down menunggu kebijakan partai selanjutnya,” ujar Chaidir. (M10/g)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*