Pimpinan Lembaga Negara Sepakat Perlu Rencana Aksi Nasional Kuatkan Nilai-nilai Pancasila

Para pimpinan lembaga negara menyepakati perlunya suatu rencana aksi nasional (RAN) untuk mensosialisasikan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Kesepakatan itu, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Gedung MK, Jakarta, Selasa, merupakan satu dari empat kesepakatan para pimpinan lembaga negara seusai melakukan konsultasi rutin selama tiga jam dengan tema “Memantapkan Posisi dan Peran Masing-Masing Lembaga Negara dalam Upaya Penguatan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara”.

“Hal ini (rencana aksi nasional) dilakukan oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Butir kedua kesepakatan bersama, menurutnya, adalah komitmen para pemimpin lembaga negara untuk secara aktif mengambil tanggung jawab guna menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

“Semua lembaga negara berkomitmen untuk secara aktif mengambil tanggung jawab dalam upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sesuai dengan peran, posisi, dan kewenangannya masing-masing,” katanya.

Menurut Mahfud, kesadaran kolektif merupakan prasyarat dan modal utama untuk dapat melihat secara utuh Pancasila sebagai tata nilai yang menjadi landasan fundamental bangsa Indonesia dalam membangun kerukunan, keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan di antara sesama warga bangsa.

Butir terakhir, tambah dia, adalah pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan yang harus diterapkan.  Dalam keterangan pers tersebut Mahfud juga menyebutkan mengenai terpinggirkannya nilai-nilai Pancasila yang berakibat pada munculnya berbagai persoalan bangsa yang membawa ancaman terhadap pilar kekuatan bangsa.

Baca Juga :  Anis Matta Tak Gentar 'Pembangkang' PKS Bikin Ormas

Ia menilai konflik dan kekerasan sosial yang mudah terjadi karena dipicu oleh perbedaan latar belakang etnisitas, primordialisme, dan terutama agama tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Peminggiran nilai-nilai Pancasila, katanya, merupakan bentuk pengingkaran atas realitas dan karakter orisinal bangsa Indonesia yang yang penuh dimensi keluhuran. “Kesantunan, toleransi, dan tepa salira yang menjadi karakter orisinil bangsa ini meluntur karena penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatik individualistik,” ujarnya.

Konsultasi rutin antarpemimpin lembaga negara itu dihadiri Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.

Turut mendampingi Presiden adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam. (Ant)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*