PLN Harus Diselidiki

Oleh: Hidayat Banjar Deputi Bidang Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumut, Raidir Sigalinging.

Kepada media mengatakan, idelanya Sumut memiliki cadangan listrik 30 persen dari total kebutuhan 1.700 MW. Nyatanya dengan kerusakan pembangkit di Labuhan Angin, Sumut kekurangan 200 megawatt (MW). Itulah penyebab pemadaman masih terus berlangsung.

Kondisi ini memperlihatkan Perseroan Terbatas (PT) PLN (Perusahaan Listrik Negara), tak mampu memenuhi kebutuhan daya bagi masyarakat Sumut. Sejatinya, petinggi PLN malu pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Mengapa tidak, berita di Harian Waspada (Senin, 24/2/2014, halaman 1) berjudul “Cukup Sudah PLN Bohongi Publik” merupakan tamparan dahsyat ke wajah PLN.

Berita tesebut berdasarkan pendapat pengamat kelistrikan Sumut, Didin Mahidin dan pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suryadi. “PLN harus gamblang dan transparan mengemukakan apa permasalahannya, baik dari sisi mesin pembangkit, jaringan, maupun pendistribusian harus terbuka. Masyarakat jangan dibohongi lagi,” ujar Didin Mahidin yang juga Ketua Umum DPD Aosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (Akklindo) Sumut.

Padahal PLN telah menyewa mesin genset. Lalu kenapa masih terjadi pemadaman? “Nah mesin genset sewa ini diadakan PLN Pusat, di mana mesin sewa ini bukan dalam keadaan mesin baru. Artinya, mesin sewa ini kemungkinan tidak maksimal kerjanya. Ini juga perlu dijelaskan juga kepada masyarakat,” ujarnya.

Diselidiki

Sementara itu, pengamat sosial Fisip USU Agus Suryadi mengatakan, PLN bagian lembaga pelayanan publik yang dimiliki pemerintah, apabila selama ini untuk kebutuhan listrik monopoli pemerintah, seharusnya dengan peristwa yang bertahun-tahun ini harus ada pendewasaan dari PLN.

Didin dan Agus benar, PLN sebagai badan usaha milik negara tidak boleh menutup diri, jelaskan secara transparan. Petugas penegak hukum wajib pun melakukan penyelidikan jika ada indikator “permainan”. Bila ditemukan dua alat bukti yang cukup, penyimpangan, tentu harus ditingkan ke penyidikan.

Sebelumnya, Tajuk Rencana Analisa, Kamis, 13 Februari berjudul “PLN Gagal Kelola Listrik” seyogianya jadi perhatian para pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum. Mengapa tidak, disebut bahwa sumber daya yang terpasang mestinya telah membebaskan warga Sumut dari pemadaman bergilir. Nyatanya, hari-hari terakhir ini tetap saja terjadi pemadaman.

Akibat pemadaman listrik berulang-ulang hingga 12 jam dalam sehari, ratusan warga menyerang kantor ranting PLN Pancurbatu Jl Nomarih, Desa Lama, Kecamatan Pancurbatu Kamis (27/2) malam. Menurut berbagai media (1 Maret 2014), penyerangan itu merusak beberapa kaca jendela karena dilempari.

Baca Juga :  Natal dan Revolusi Mental

Menanggapi hal itu, Raidir Sigalingging mengemuakakan, sebenarnya demo tak perlu dilakukan karena kondisi kelistrikan di Sumut akan semakin membaik seiring masuknya daya dari beberapa pembangkit. Seperti pembangkit sewa di Kualanamu dengan kapasitas 30 megawatt (MW) sudah masuk sistem hari ini (maksudnya 28/2). Begitu juga pembangkit di Belawan yang sedikit demi sedikit dayanya mulai masuk sistem.

“Jadi defisit sudah makin berkurang. Jika kemarin (maksudnya Kamis 27/2) defisit siang hari mencapai 200 MG, sudah berkurang menjadi 125 MW. Sedangkan malam, jika sebelumnya lebih dari 200 MW sekarang tidak sampai 200 MW,” jelas Sigalingging. Benarkah?

Masyarakat Marah

Terakit aksi massa yang melakukan pengrusakan kantor PLN Pancurbatu, Deliserdang, Raidir mengaku tidak dapat berbuat apa-apa. Namun aksi tersebut sangat disayangkan karena bukan cara penyelesaian masalah. “Sebenarnya, kalau PLN dibakar pun, tidak akan menyesaikan masalah. Tapi mau gimana lagi kalau masyarakat sudah marah, kami tidak bisa menahannya,” kata Raidir.

Masyarakat wajar marah dengan kondisi yang disamping tidak nyaman juga menyebabkan kerugian. Manajer Humas Hotel Santika Dyandra, Medan, Gledy Simanjuntak, Selasa (25/2) mengemukakan dalam satu bulan pihaknya membutuhkan solar hingga 10.000 liter untuk menghidupkan genset saat listrik padam. Di Sumut listrik bisa padam hingga tiga kali sehari dengan durasi masing-masing hingga empat jam.

Hal senada disampaikan Manajer Humas Arya Duta Medan Elni. Pihaknya bahkan secara resmi mengirim surat kepada PLN Sumut mengeluhkan pemadaman listrik yang kerap terjadi. “Kenaikan biaya operasional naik hingga 4 persen gara-gara listrik mati”, ucapnya (Kompas, 26/2).

Biaya tambahan juga dialami PT Laut United di Belawan. Menurut Direktur Utama PT Laut United Zulfahri Siagian, dalam sebula setidaknya dia harus mengeluarkan uang Rp 144 juta untuk membeli solar harga industri guna menghidupkan genset.

“Ini pilihan paling aman untuk menjaga ikan tetap beku. Jika itu tidak dilakukan, kerugian bisa mencapai miliaran rupiah,” ujar Zulfahri. Dia juga rugi karena perangkat gudang pendingin (cold storage) rusak akibat listrik padam.

Mendesak Penegak Hukum

Baca Juga :  DEMOKRASI (Bag-1) - ASUMSI TAMBAH ASUMSI

Sekali lagi, petinggi PLN, harusnya menjelaskan keadaan ini seterang-terangnya. Kenapa terus-menerus ada pemadaman? Masyarakat jangan dijadikan korban. Raidir benar, masyarakat tak perlu sampai membakar kantor PLN, itu hanya merugikan negara (rakyat) saja. Masyarakat lebih baik mendesak penegak hukum untuk menyelidiki ada apa dengan PLN, kenapa terus-menerus melakukan pemadaman.

Kepala Bidang Hukum dan Humas PLN Sumatera Utara Raidir Sigalingging hanya mengatakan, PLN Sumut mengalami deifisit listrik hingga 200 megawatt (MW). Penyebabnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin Unit I dan II di Sibolga rusak. “Semua pembangkit yang rusak itu merupakan pembangkit listrik buatan China,” ujar Raidir di Medan, Senin (24/2).

Sementara itu, Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, PLTU Labuhan Angin yang digarap kontraktor dari China itu baru beroperasi empat tahun lalu, tetapi mesin pembangkitnya telah rusak sehingga harus diperbaiki (Kompas, Selasa, 25/2, Halaman 1).

Raidir menambahkan, usia pembangkit tersebut antara lima dan enam tahun. Saat ini yang mengalami kerusakan bagian boiler (pendidih air). Raidir mengaku tidak hapal persis harga beli pembangkit listrik tersebut. Kenapa?

Pertanyaan kita, kerusakan itu, apakah harus ditanggung PLN sendiri? Bagaimana tanggung jawab rekanan (pihak pengadaan) pembangkit?

Seiring dengan itu, pertanyaan berikutnya bagaimana dengan jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) yang digunakan untuk menjalankan pembangkit, tidakkah perlu diselediki jumlahnya? Apakah penggunaan BBM tetap, bertambah atau berkurang? ***

Penulis adalah peminat masalah aosial budaya dan Alumnus Fakultas Hukum UMA

Disalin dari: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*