Plt Bupati Madina: 10 Ranperda untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution
Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution

Panyabungan, Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution mengajukan 10 rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution di paripurna DPRD Madina tentang nota pengantar pengajuan 10 ranperda dipimpin Wakil Ketua DPRD Fakhrijal Nasution, dihadiri 28 anggota dari 40 anggota , asisten, SKPD, serta undangan lainnya, Rabu (20/8).

Plt Bupati menyampaikan, 10 ranperda antara lain pembentukan perusahaan daerah, perusahaan daerah perkebunan, ketenaga listrikan, pertambangan dan energi, penyertaan modal pada perusahaan daerah perkebunan.

Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ketenagalistrikan dan sumber daya mineral, penyertaan pada perusahaan daerah pertambangan energi, penyertaan pada Bank Sumut, pemberian nama jalan gang dan nomor rumah, serta ranperda pergantian nama RSU Natal menjadi RSU Dr Husni Tahmrin.

“Penyampaian renperda tidak terlepas dari upaya Pemkab Madina untuk meningkatkan pereknomian dalam mendorong percepatan kemandirian daerah. Karena dari 10 ranperda yang diajukan ada 9 ranperda bertujuan membantu pemerintah menggali dan mengintensipkan sumber PAD dalam peningkatan potensi eknomi masyarakat”, katanya.

Sedangkan untuk pemberian nomor rumah untuk penegasan identitas, di mana plat nomor rumah terdapat ruang disediakan bagi perusahaan untuk sarana promosi usaha yang akan dapat dipungut pajak reklamenya.

“Dengan nomor plat rumah di 23 kecamatan misalnya untuk Panyabungan Teh Sosro tentu akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat maupun PAD, karena jika Rp.1 miliar per kecamatan sudah berapa itu masuk ke masyarakat.

Baca Juga :  40 Anggota Legislatif Madina Ditetapkan

Begitu juga untuk Pertambangan sudah ada WP (Wilayah Pertambangan), persiapan 5.000 hektare perkebunan daerah yang kesemuanya diatur di bawah wadah BUMD. ”Saya berkeyakinan di akhir masa jabatan saya akan tercapai APBD sebesar Rp3 triliun. Karena itu kami berharap kepada anggota dewan terhormat untuk membahas dan mengesahkan 10 ranperda menjadi perda,” ujar Dahlan. (man)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*