PN Panyabungan Teruskan Permohonan PK Ali Makmur ke MA

Panyabungan, (Analisa). Pengadilan Negeri (PN) Panyabungan kembali menggelar sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK), dengan agenda tanggapan hakim atas terpidana kasus penggelapan mahar politik pilkada Madina tahun 2010-2015, anggota DPRD Madina yang juga menjabat Ketua Partai Hanura Madina, Ir Ali Makmur Nasution, Kamis (6/3) di Panyabungan

Pimpinan sidang Sugeng Harsoyo, SH didampingi hakim anggota Boy Aswin, SH dan Nelly Rahma Suri, SH dalam sidang permohonan PK Ir Ali Makmur Nasution dengan agenda tanggapan dari majelis hakim, menyatakan permohonan PK yang diajukan terpidana Ir Ali Makmur Nasution tanggal 10 Februari 2014 ke Pengadilan Negeri Panyabungan, akan diteruskan ke Mahkamah Agung (MA).

Permohonan PK yang diajukan Terpidana Ali Makmur Nasution melalui kuasa Hukumnya Erpi Juni Samudra Dalimunthe, SH, MH menyatakan, adanya kehilafan dan kekeliruan hakim MA dalam memutuskan perkara, di mana dalam kasus yang sama, sidang yang sama dan orang yang sama namun putusan berbeda.

Kasus penggelapan pertama disidangkan di Pengadilan Negeri Panyabungan, Ir. Ali Makmur Nasution yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris Partai Hanura Madina dan Fahrizal Efendi Nasution, SH yang menjabat sebagai Ketua Partai Hanura. Keduanya divonis 1 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan putusan Pengadilan Negeri Panyabungan nomor :260/Pid.B/201/PN.MDL tanggal 10 November 2011.

Baca Juga :  Atletico Madrid sukses menjuarai La Liga musim 2013/14 usai menahan imbang Barcelona di Camp Nou, Sabtu 17 Mei 2014

Kemudian keduanya banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan atas ajuan banding tersebut majelis hakim memutuskan putusan bebas (oslah-red) atas keduanya dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 284/PID/2012/PT MDN tanggal 17 juli 2012, sehingga akibat dari putusan bebas Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Kejaksaan Negeri Panyabungan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun saat ini, putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung, Fahrizal Effendi Nasution yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai Hanura Madina, kasasi Kejaksaan Negeri Panyabungan di tolak (tetap bebas,red) Mahkamah Agung dan hal tersebut diketahui dari website resmi Mahkamah Agung,

Sedangkan Ir Ali Makmur Nasution yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Partai Hanura, kasasi Kejaksaan Negeri Panyabungan dikabulkan Mahkamah Agung dengan bukti keluarnya putusan Mahkamah Agung nomor 1842/K/PID/2013 dengan vonis 2 tahun pidana penjara tanggal 12 September 2013.

Dari dasar perbedaan keputusan MA tersebut, Ir Ali Makmur Nasution melalui kuasa hukum mengajukan PK, sebab dinilai adanya kehilafan atau kekeliruan majelis hakim MA dalam menilai perkara ini.

Seharusnya menurut pendapat kuasa hukum, secara yuridis putusan ini harus sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yaitu putusan bebas (oslah,red) seperti yang terjadi pada Fahrizal Effendi Nasution teman satu kasusnya.

Sebelumnya, sidang permohonan PK yang digelar tanggal 27 Februari 2014 lalu, JPU Kejaksaan Negeri panyabungan, Aditya, SH dan Sahril, SH dalam tanggapan mereka telah menolak permohonan PK terpidana Kasus Penggelapan mahar politik Ir. Ali Makmur Nasution dengan alasan permohonan PK yang diajukan tidak di dasari dengan penemuan data baru (novum,red) seperti yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP. (man)

Baca Juga :  Dana Fungsional Guru Kemenag Madina Belum Bisa Dicairkan

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*