Polda Gelar Kasus Bupati Palas

Polda Sumut melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) 2009 Kabupaten Padang-lawas yang melibatkan Bupati Basyrah Lubis, termasuk dugaan keterlibatan angota DPRD Palas dalam kasus itu.

Sumber di Mapoldasu kepada wartawan, Rabu (25/1) mengatakan, gelar perkara dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldasu atas dugaan korupsi pembangunan prasarana perkantoran (proyek multi years) senilai Rp 6,7 miliar di atas tanah sekira 5 hektar.

Kerugian negara atas dugaan korupsi itu sebesar Rp 6,-048.827.227,73 sen (total loss DAK/DAU) sesuai audit terakhir BPKP. Bahkan, kata dia, pembayaran untuk alat berat dalam proyek itu juga masih menunggak.

Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Pol. Sadono Budi Nugroho dikonfirmasi Waspada terkait kasus itu tidak memberi jawaban. Dihubungi melalui telefon dan pesan singkat diponselnya, Sadono tidak memberi penjelasan.

Namun, satu sumber mengatakan, Sadono enggan memberi keterangan terhadap kasus itu karena belum memberi laporan kepada Kapolda. “Karena kasus itu belum dilaporkan ke Kapolda,” kata sumber. Tetapi sebelum ini, kepada Waspada, Sadono pernah mengatakan, pemeriksaan terhadap Bupati Palas dilakukan setelah penyidik Polres Tapsel memeriksa terlebih dahulu saksi-saksi.

Jika keterangan saksi memberatkannya (Bupati), pemeriksaan selanjutnya ditangani Polda. “Begitupun untuk memeriksanya diperlukan surat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Sadono, kemarin.

Nonaktif

Sementara dalam kasus lain, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) mendesak  Mendagri segera menonaktifkan Bupati Padang Lawas (Palas).

Baca Juga :  Pameran Pembangunan Tapsel Ditutup

Ketua Badko HMI Sumut Dedi Andika Syahputra melalui Kabid Pembinaan Ummat (PU) Badko HMI Sumut Mohd Ali Aman Hasibuan di Redaksi Waspada, Rabu (25/1) mengatakan, desakan non aktif Bupati Palas dilakukan setelah banyaknya desakan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di kabupaten tersebut terkait indikasi adanya surat keputusan Mahkamah Agung (MA) RI No1021 K/Pd/2009 tentang pemalsuan surat.

Dalam putusan MA No. 1021K/Pd/2009 disebut Basyrah Lubis  SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, melanggar KUHP pasal 263 ayat (1) dan pasal 264 ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Ali Aman yang merupakan putra daerah asal Kab. Padang Lawas yang juga mantan Ketua HMI Cabang Madina 2009-2010, Badko HMI Sumut akan melakukan koordinasi dengan HMI Cabang Palas. (WSP/m27/m40) – Beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*