Polda Jadikan Rahudman Hanya Saksi, Kejatisu Jadikan Tersangka, Ada Apa Ini ?

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menetapkan Rahudman Harahap sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Tapsel 2005 senilai Rp1,5 miliar. Penetapan itu menjadi suatu kejanggalan dimata pengamat hukum.

Pasalnya, dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara, Walikota Medan ini hanya menjadi saksi. Bahkan, berkas perkara ini telah P21 oleh kepolisian. Padahal Kejatisu justru menilai Rahudman sangat pantas menjadi tersangka.

“Kenapa Kejatisu menjadikan Rahudman sebagai tersangka, sementara Polda Sumut hanya menetapkan Rahudman sebagai saksi? Ada apa dengan Polda Sumut?” tanya Zamzami Umar, Analis Hukum dari Universitas Medan Area (UMA).

Zamzami mempertanyakan pihak Polda Sumut yang menyatakan tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan Rahudman sebagai tersangka. Namun berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) di Kejatisu.

“Ini merupakan sebuah fenomena yang menimbulkan kerancuan. Karena polisi menyatakan alat bukti tidak lengkap, dikarenakan tidak ada rekening koran. Tapi beda halnya dengan penyidikan Kejatisu,” katanya kepada Waspada Online, tadi malam.

“Kalau berkas sudah P21 dari Kejaksaan, seharusnya itu sudah cukup untuk menahan Rahudman,” ujar Zamzami, yang mendesak Kejatisu agar segera melakukan penahanan.

“Karena kalau (penahanan) ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan Rahudman akan menghilangkan alat bukti dan melarikan diri,” kata Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumut (LP3SU) ini.

Baca Juga :  Masih Banyak Jalan Nasional di Sibolga Rusak

Aparat kepolisian, lanjutnya, jangan beralasan tidak ada alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap Rahudman. Padahal sudah ada keterangan saksi dan bukti lain yang memberatkan Rahudman.

“Pernyataan Amrin Tambunan kan sudah menjadi bukti lisan. Tolong Poldasu juga mencari alat bukti yang otentik, jangan hanya menunggu. Poldasu harus menjemput bola,” pungkasnya.

Sebelumnya, Humas Kejatisu Edi Ihsan Tarigan kepada Waspada Online mengatakan bahwa pemanggilan Rahudman nanti akan merujuk kepada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan ini ditetapkan Kejatisu dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) APBD Pemkab Tapsel tahun 2005, sebesar Rp1,5 miliar. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Apa susahnya sih membuktikan korupsi atau tidak ?. Periksa saja rekeningnya. Besar gajinya sudah tahu, kalau rekeningnya ber M M, berarti uang korupsi.
    Hanya orang2 bodoh yg tidak dapat membuktikan. Hidup butong jinak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*