Poldasu diminta usut ‘illegal mining’ PT Madina Mining

MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal ( DPP IMA Madina) kembali menyurati Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Syarief Gunawan terkait kasus illegal mining yang diduga dilakukan oleh  PT Madinah Madani Mining ( M3) di Kabupaten Madina.

Menurut Ketua Umum  DPP IMA Madina Ahmad Irwandi Nasution didampingi Sekretaris Umum Rahmad Riski Rangkuti dalam surat yang bernomor:111/SEK-DPP IMA MADINA/B/III/2014 yang dilayangkan pihaknya ke Kapolda Sumut menyatakan IMA Madina mengucapkan  apresiasi yang setinggi – tinggginya atas atensi Polda Sumut dalam melakukan penyidikan kasus illegal mining di Madina yang diduga dilakukan oleh PT M3.

” Dalam kasus tersebut kita minta  kepapa Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan untuk menerapkan undang – undang berlapis terhadap dugaan Illegal Mining PT. M3 di Kabupaten Mandailing Natal, ” ungkap Irwandi.

Lanjut Irwandi, dalam surat Ditreskrimsus Nomor K/62/I/2014/Ditreskrimsus tertanggal 22 Januari 2014 Perihal Undangan Verifikasi, pihaknya telah memenuhi penggilan pihak Ditreskrimsus tersebut  dan juga telah meyerahkan dokumen permasalahan dengan surat DPP IMA Madina  Nomor 110/SEK-DPP IMA MADINA/B/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, perihal Bahan Verifikasi laporan dugaan illegal mining PT Madinah Madani Mining terkait surat Polda Sumut Nomor k/62/I/2014/Ditreskrimsus perihal undangan verifikasi. Kemudian surat Ditreskrimsus Nomor K/998/II/2014/ Ditreskrimsus tanggal 21 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Proses Penyelidikan.

Baca Juga :  'Menangkan Gelar No. 19 untuk Ferguson'

” Sejalan dengan itu, adanya pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri yang menyatakan para pelaku panambang illegal akan dijerat dengan Undang-undang lain. Maka dari itu, demi penegakan Supremasi Hukum, penyelamatan kerugian keuangan Negara dan memberikan efek jere kepada pelaku illegal mining kami minta  Kapolda Sumut menerapkan Undang-undang
Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “ungkap Iewandi.

Irwandi juga menambahkan
bahwa perlu Kapolda ketahui  penyelidikan yang dilakukan tim tipiter Poldasu telah membuat berbagai kalangan di Madina yang diduga terlibat menikmati uang haram illegal mining tersebut merasa gerah.

” Dari pengamatan kami termasuk pihak oknum-oknum dari Distamben Kabupaten Madina diduga melakukan penggalangan dana kepada para pelaku illegal mining untuk disetor kepada tim tipiter yang akan turun, dan kami sangat yakin tim tipiter tersebut akan bekerja profesional serta tidak akan terpengaruh bujuk rayu dari oknum-oknum yang terlibat pencurian harta Negara tersebut, ” ungkap Irwandi.

Dalam surat yang dilayangkan ke Kapolda Sumut tersebut lanjut Irwandi, pihaknya juga menyampaikan bahwa wacana ini sudah santer di Kabupaten  Madina terutama bagi kalangan pers dan pemerhati pertambangan di Kabupaten  Madina.

Baca Juga :  Lambang Garuda di Kaos Timnas Digugat

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*