Polemik Sosa 1 yang Tak Kunjung Usai

Reportase Waristo – Wartawan Harian Global

Permasalahan lahan seluas 2.122 Ha di Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas (Tapanuli Selatan sebelum pemekaran) belum terselesaikan hingga kini. Klaim atas tanah ini menjadi polemik berkepanjangan. Kurun waktu 25 tahunan.

Klaim siapa yang berhak untuk mengelola atau menguasai tanah tersebut “membenturkan” dua pihak. PTPN IV Kebun Sosa 1 dan masyarakat yang menyatakan warga dari 17 desa.

Berbagai pertemuan dan musyawarah dilakukan. Kesepakatan disetujui dan dilaksanakan, tapi tuntutan masyarakat tidak pernah habis. Bahkan menjelang akhir Januari 2011, tepatnya tanggal 17 lalu, ratusan kepala keluarga masih menuntut tanah mereka dikembalikan.

Lagi-lagi tuntutan itu diiringi aksi pemblokiran Afdeling I, II dan III Kebun Sosa 1. Praktis sejak aksi lanjutan itu (November 2010) hingga pertengahan Januari 2011, aktivitas pengolahan kebun terhenti. Tandan buah sawit yang sudah masa panen, tidak bisa diolah menjadi bahan baku.

Dampaknya, PTPN IV kehilangan untuk memperoleh penghasilan 150 ton per hari senilai Rp300 juta sehari. Jumlah ini masih sebagian kehilangan penghasilan. Pada tahun 2000 sampai Oktober 2005, PTPN IV kehilangan lebih besar lagi. Tidak bisa panen selama 70 bulan.

Jika dihitung secara kasar saja, kehilangan penghasilan itu mencapai ratusan miliar rupiah. Dengan perincian masa pendudukan warga (70 bulan) dikali luas lahan (2.122 Ha) dikali hasil per hari (2.000 Kg, masa puncak produk buah sawit) dikali harga TBS rata-rata (Rp800 per Kg).

Sedangkan pihak perorangan, perusahaan swasta yang membuka kebun kepala sawit di kecamatan yang sama “luput” dari permasalahan. Meskipun lahan yang mereka usahai termasuk lahan yang dicadangkan PTPN IV uantuk pola plasma.

Mereka menikmati hasil panen tanpa gangguan berarti. Demikian juga para pihak lain yang bermain di balik layar dan menuai keuntungan dari polemik ini. Seolah polemik ini sengaja “dipelihara” agar keuntungan itu tidak berakhir dari tangan mereka.

Kilas Balik

Kembali ke belakang, kondisi yang kemudian menimbulkan polemik ini berawal dari niatan pemerintah untuk memanfaatkan lahan di Kecamatan Sosa dijadikan perkebunan kepala sawit sekalian mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

Melalui Departemen Pertanian, Pemerintah Pusat menghunjuk PNP VII (sekarang PTPN IV) untuk mengembangkan program ini melalui pola kemitraan dengan masyarakat di lahan seluas ± 100.000 Ha berbatasan dengan Provinsi Riau.

Untuk keperluan itu Pemerintah Sumut melepaskan kawasan hutan seluas ± 19.000 Ha. Perinciannya kebun inti seluas ± 7.000 Ha dan kebun plasma untuk PIR (Pola Inti Rakyat) Trans seluas = 9.300 Ha untuk 4.650 kepala keluarga berikut lahan pangan dan pekarangan.

Sekitar tahun 1985 perkebunan mulai dibuka untuk Inti dan Plasma. PNP VII pada waktu itu terlebih dahulu membangun Afdeling I, II dan III yang lebih dikenal dengan nama Sosa I yang arealnya berasal dari 17 desa dengan cara ganti rugi atau pago-pago luasnya ± 2.122 Ha.

Hal seperti ini berjalan ± 5 tahun dan dalam perjalanannya PTPN IV telah berhasil melegalaspekkan alas haknya termasuk areal yang dituntut masyarakat menjadi HGU pada tahun 2008 yang lalu, yang sebelumnya hanya dengan SK Hak.

Baca Juga :  Selamat Datang Gubsu "Quick Count"

PNP VII terus membangun perkebunan tersebut dan berlanjut ke Sosa II yang lebih dikenal dengan nama Afdeling IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Areal yang diperuntukkan untuk Sosa II ini sesuai dengan target tersebut di atas, minimal kebun inti ± 7.000 Ha dan plasma pola PIR Trans 9.300 Ha untuk 4.650 KK.

Akan tetapi hanya tercapai kebun inti ± 4.000 Ha dan plasma PIR Trans hanya tercapai ± 4.800 Ha. Karena 4.000 Ha dari 19.000 Ha yang disediakan Pemerintah Sumut digarap oleh pengusaha swasta. Akhirnya Pemerintah Pusat merubah dari target 9.300 Ha menjadi 5.000 Ha.

Kemudian PTPN IV menyediakan lahan seluas 4.800 Ha dengan 2.400 peserta pola PIR. Pada awalnya masyarakat Sosa tidak terlalu berminat dan karena beranggapan mengelola kebun sawit seluas 2 Ha/KK tidak mampu merubah nasib mereka.

Pihak perkebunan pun kesulitan mengajak masyarakat setempat agar ikut menjadi petani peserta. Akhinya peserta pola PIR di lahan ini didominasi warga asal Pulau Jawa dan masyarakat lain luar daerah.

Program pun dijalankan. Tahun demi tahun, komoditi kelapa sawit mulai menunjukkan hasil. Puncaknya tahun 1998-1999 menjadi tahun dimulainya kebangkitan kelapa sawit yang ditandai dengan harga jual TBS yang sangat mengembirakan.

Sehingga kehidupan masyarakat yang mengelola PIR dan pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit menjadi mapan.

Masyarakat Sosa yang tidak mempunyai tanaman kelapa sawit akibat tanahnya telah dijual ke pengusaha perorangan menjadi penonton. Tidak terima dengan keadaan ini, mereka protes dan sasaran “tembaknya” PTPN IV.

Bupati Tapsel saat itu dijabat Drs Soaloon Siregar mengusulkan kepada Departemen Kehutanan agar sebagian register hutan 40 seluas ± 10.000 Ha dilepas untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

Usulan itu disikapi positif Menteri Kehutanan pada waktu itu yang dijabat oleh Muslimin Nasution. Lahan itu rencananya dikelola PTPN IV untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar diserahkan kepada masyarakat.

Namun manajemen Direksi PTPN IV tidak dapat mengabulkan dengan alasan kesulitan likuiditas maka pembangunan perkebunan yang seluas ±10.000 Ha tersebut tidak jadi diteruskan.

Masyarakat yang belum kebagian Plasma khususnya di Kecamatan Sosa terus mendesak PTPN IV untuk membangun perkebunan dan setidak-tidaknya menuntut areal Sosa 1 seluas ± 2.122 Ha diserahkan kepada mereka.

Berulang kali PTPN IV mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui Pemda Tapsel pada waktu itu, antara lain membangun 1 unit SMP lengkap dengan mobilernya dan pertapakannya serta merehabilitasi 1 unit gedung madrasah.

Kemudian menyediakan bibit kelapa sawit umur siap tanam sebanyak ± 147.000 pohon dan memberikan konpensasi sisa hasil produksi panen sebanyak 30% setiap bulan dengan ketentuan masyarakat mengamankan areal Sosa 1. Kesepakatan ini ditandatangani pada awal Agustus 2005.

Empat bulan pascapenandatanganan kesepakatan, produksi di areal Afdeling I, II dan III tidak juga bisa dipanen. Masyarakat di 17 desa tidak menjalankan kewajiban untuk mengamankan areal. Menyikapi kondisi ini, medio Oktober 2005 PTPN IV meminta bantuan Poldasu untuk mengamankan lahan seluas 2.122 Ha ini. Situasi terkendali, produksi kelapa sawit bisa dipanen. Dan ini berlangsung hingga April 2010.

Baca Juga :  Apakah Presiden Keenam Indonesia Gila “Nama Baik”?

Begitupun PTPN IV tetap menunaikan biaya kewajiban membayarkan kompensasi yang 30% kepada masyarakat melalui wadah koperasi. Kemudian timbul masalah antarmasyarakat terkait mekanisme pembayaran dana ini. Masyarakat di luar aparat desa dan kecamatan meminta penundaan pembayaran dana kompensasi karena hanya menerima kisaran Rp20-40 ribu per KK. Permintaan masyarakat ini didukung DPRD Palas, dan PTPN IV pun mengabulkan.

Puncak perbedaan persepsi tentang mekanisme pembayaran dana kompensasi terjadi pada 14 November 2010. PTPN IV kembali dilarang panen dan karyawan tidak dibenarkan bekerja.

Masyarakat juga memblokir jalan masuk ke areal Afdeling I, II dan III. Mereka mendirikan gubuk dilengkapi penerangan dan menjaga pintu masuk ke areal selama 24 jam. Spanduk bernada ancaman terhadap karyawan juga dibentangkan. Pinggiran jalan ditanami kelapa sawit dan pisang.

Kemudian manajemen PTPN IV sependapat untuk mencairkan kembali dan kompensasi yang tertunda mulai April sampai November 2010 secara sekaligus dan dibayarkan melalui masing-masing desa.

Syaratnya, PTPN IV bisa lagi beraktivitas untuk memanen kepala sawit di areal 2.122 Ha itu dan kepala desa, BPD serta lima perwakilan desa menandatangani pernyataan tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari. Hingga Minggu, 16 Januari 2011, tujuh desa telah mengambil dana kompensasi tersebut dan menandatangani pernyataan. Keesokannya, menyusul dua desa lagi melakukan hal yang sama.

Sekitar pukul 13.00 WIB, muncul gelombang unjuk rasa yang diperkirakan mencapai 300 warga, membakar ban dan pelepah-pelepah kelapa sawit di jalan lintas Sibuhuan menuju Pekanbaru. Kemacetan panjang mencapai 5Km tidak terhindarkan.

Situasi dapat diredakan dan dikendalikan aparat kepolisian pukul 16.00 WIB. Kemudian pada 18 Januari, Bupati, DPRD, Muspika dan pengurus desa yang dihadiri pihak PTPN IV duduk bersama.

Diputuskan, melarang PTPN IV Kebun Sosa 1 memanen dan mengusahai sampai tiga bulan ke depan, atau memenuhi tuntutan masyarakat agar PTPN IV membangun kebun kelapa sawit seluas 2 Ha untuk satu KK dan membayar kompensasi sekaligus.

Kondisi seperti inilah yang masih terus berlangsung. Kondisi yang memberikan kerugian bagi PTPN IV dan masyarakat yang seharusnya mendapat kompensasi 30% dari sisa hasil produksi.

www.harian-global.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*