Polisi lamban tangani kasus PU Palas

Kasus pemerasan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Palas, Chairul Windu Harahap yang dilakukan HMDN bersama dengan komplotannya yang ditangani Unit Jahtanras Polresta Medan, terkesan lamban dan  jalan di tempat.

Bahkan, hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran, meskipun telah resmi masuk daftar pencaharian orang (DPO). Dalam kasus ini, Jahtanras Polresta Medan sudah pernah mendatangi Hotel Metro yang  dijadikan sebagai tempat mangkal pelaku di Jalan SM Raja.

Bukan itu saja, dalam ‘memburu’ pelaku pemerasan terhadap Chairul Windu, polisi juga menggrebek kediaman pelaku lainnya, yakni Sabaruddin di Jalan Balai Desa, Amplas Medan, namun pelaku tidak ada di kediamannya.

Menanggapi lambannya proses pemeriksaan tersebut, Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Fadillah Zulkarnaen, melalui Kanit Jahtanras AKP Yudi P, mengaku kasus pemerasan itu masih dalam proses pemeriksaan.  “Polisi dalam waktu dekat ini akan memeriksa satu orang saksi,” jelas Yudi, malam ini.

Kasus yang menyeret HMDN ini bermula dari adanya laporan pengaduan Chairul Windu ke Mapolresta Medan yang telah merasa menjadi korban pemerasan sebesar Rp 2 miliar di Hotel Metro. Kasus pemerasan yang dialami Kadis PU dengan Nomor Polisi (Nopol): LP/2222/IX/2010/SU/Resta Medan tanggal 3 September 2010.

Bermula HMDN bersama dengan komplotannya, serta anak kandungnya,YIN datang ke Hotel Metro untuk ketemu dengan Chairul Windu menagih proyek yang telah dijanjikan Chairul, mengingat anak kandung HMDN yang telah menyerahkan uang sebesar Rp400 juta.

Baca Juga :  Karyawan Diajak Ciptakan Lingkungan Bebas Narkoba

Namun, setelah satu bulan tak kunjung terealilasi. YIN bersama ayahnya mendatangi kediaman rumah korban yang berada di Komplek Risva V Medan Johor. Namun tidak ketemu. Hingga 21 September 2010 sekira pukul 10:00 di Hotel Metro, keduanya dihubungi Chairul untuk diajak ketemu.

Kedatangan Kadis PU Palas inipun langsung disambut keduanya dan menanyakan kelanjutan tender proyek yang telah dijanjikan tersebut. Namun, entah gimana ceritanya, HMDN memaksa Chairul untuk membayar uang kepadanya sebesar Rp2 milliar sebagai uang pengganti pembatalan tender proyek yang telah dijanjikannya.

Chairul pun tak sanggup memenuhi permintaan tersebut, hingga akhirnya disepakati sebagai uang penggantinya berkurang menjadi Rp700 juta. Sebagai jaminan dalam perjanjian itu, mobil Mercedes Benc BK 74 JB milik korban iditahan HMDN.

Selama dalam upaya kesepakatan itu, korban mengalami pengancaman senjata api kearah kepalanya yang dilakukan I yang diduga oknum aparat. Bahkan Chairul pun diancam akan dibunuh jika tidak mau menandatangani surat pengakuan hutang yang disodorkan HMDN Cs kepadanya. Merasa menjadi korban pemerasan, kasus ini dilaporkan ke Mapolresta Medan. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. kasus menarik ! pemerasan yg berawal dari JUAL BELI PROYEK OLEH PEJABAT PEMKAB DI PALAS, dengan adanya kasus ini terkuak praktek penyuapan, ternyata untuk mendapatkan proyek di pemkab Palas harus memberikan sogokan/suap kepada pejabat Pemkab Palas, tinggal siapa yang berani memberikan uang sogokan/suap lebih besar ? Rp.400 juta bukan uang yang sedikit tapi mungkin ada yg berani lebih dari itu. Lalu berapa sisa uang proyek yg benar-benar dibelanjakan untuk pengerjaan satu proyek ? Pantaslah pembangunan di Palas jalan ditempat.
    Mohon dalam kasus ini Penegak hukum agar memproses Pelapor dan Terlapor dalam dua kasus yg berbeda.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*