POLITIK PEMEKARAN (Bag-2): USULAN 11 PROVINSI KECIL UNTUK SUMUT

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)
(Bagian Kedua dari Empat Tulisan)

Baca Bagian Pertama: POLITIK PEMEKARAN (Bag-1): PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN

PEMERINTAH harus mengambil alih kewenangan bersifat proaktif dalam hal pemekaran wilayah dengan paradigma perkuatan NKRI untuk peningkatan nyata kemampuan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga. Selain diperlukan perubahan undang-undang, filosofi kepemerintahan pun harus dirubah secara radikal.

DALAM iklim ini keleluasaan berupa perilaku pemerintahan tertutup atau bahkan diktatorship amat mungkin bersemi. Formalisme akan sengaja ditonjolkan untuk memberi kesan positif kepada dunia luar, semisal pelaksanaan demokrasi yang cuma sebatas prosedural belaka. Sekelompok orang dalam iklim pemerintahan seperti ini memiliki kekuasaan hampir tak terbatas dengan tingkat pelanggaran hukum yang berat meski dengan kegandrungan produktif dalam program legislasi daerah maupun nasionalnya.

Para penguasa lokal (Gubernur) tidak bisa keluar dari kerangka budaya kepemerintahan yang buruk, karena mereka adalah bagian dari mata rantai nasional yang enggan menerapkan prinsip-prinsip good governance (tatalaksana pemerintahan yang baik). Untuk memetik sebuah contoh, pada tahun 2003 DPRDSU melangsungkan pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang dimenangkan oleh pasangan Rizal Nurdin dan Rudolf Matzuoka Pardede. Ketika periode belum usai, Rizal Nurdin wafat oleh sebuah kecelakaan pesawat saat akan bertolak ke Jakarta.

Sesuai UU Rudolf Matzuoka Pardede (wakil) dilantik sebagai pengganti. Beberapa bulan sebelum Rizal Nurdin wafat energi politik Sumatera Utara telah terkuras mempersoalkan dugaan ketidak-beresan historis persekolahan dan kemungkinan ketiadaan ijazah Rudolf Matzuoka Pardede. Pada saat itu Rizal Nurdin terkesan diam dan membiarkan saja Rudolf Matzuoka Pardede diterpa badai politik dahsyat yang tampak sekali dimotori oleh Fraksi PPP, PKS dan PBR di DPRDSU hingga seperti menggelar isyu SARA. Ada rangkaian demonstrasi pro dan kontra yang berkepanjangan.

Penting untuk diingat bahwa pasangan Rizal-Rudolf dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno (pemerintahan Presiden Megawati pengganti Gus Dur) sedangkan Rudolf Matzuoka Pardede (sebagai Gubernur Pengganti) dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Makruf (pemerintahan SBY-JK). Dengan demikian Megawati dan SBY adalah dua Presiden yang sama-sama bertanggung jawab atas kadar rendahnya penegakan supremasi hukum gaya Indonesia terkait dengan masalah Rudolf Matzuoka Pardede. Amat kuat dugaan bahwa kalau bukan karena keinginan kedua Presiden itu, mustahillah pihak Kepolisian tidak memiliki kemampuan profesional untuk menindak-lanjuti pengaduan masyarakat Sumatera Utara tentang dugaan ketidak-wajaran historis persekolahan dan ketiadaan Ijazah Rudolf Matzuoka Pardede. Pemilu 2009 Rudolf Matzuoka Pardede maju sebagai calon anggota DPD dari Sumatera Utara. Tentu KPUD Sumatera Utara tahu apa yang dipersoalkan oleh masyarakat tentang mantan Gubernur ini tempohari, dan bukan tidak tahu sikap hukum apa yang seharusnya diperbuat. Secara diametral, KPUD Kota Medan memberi pelajaran terbaik untuk kasus ini sekaligus bermakna tamparan keras kepada dua rezim dan segenap kelembagaan terkait.

Baca Juga :  Nazar yang Bungkam dan Surat Presiden

Gubernur dalam kasus seperti ini tidaklah memiliki modalitas dan kredo politik untuk bekerja dalam sektor penegakan supremasi hukum dan apalagi penerapan prinsip-prinsip good governance. Dia akan lebih banyak berfikir menyelamatkan jabatan, bukan bekerja optimal untuk rakyat. Pikirannya yang senantiasa overload dengan agenda-agenda politik rendah (low politics) yang sama sekali tidak terkait dengan program pensejahteraan mayarakat, terutama untuk kepentingan pemeliharaan stabilitas kekuasaan yang digenggamnya, menyebabkan produktivitas sangat rendah. Keadaan pasti akan semakin parah mengingat tidak berkembangnya kelompok-kelompok real civil society yang mampu menjadi penyeimbang atau motor pencerahan politik bagi masyarakat.

Mungkin juga amat berpengaruh bahwa Indonesia, khususnya semasa Orde Baru, dalam membangun politik maupun pemerintahannya tetap dengan kuat bersandar pada pola demokrasi raja-raja. Tak dikenal egalitarianisme, dan peran sebagai pelayan hanya didengungkan sekadar “kecap” politik yang menyesatkan.

PROVINSI-PROVINSI KECIL

Dengan semua pengalaman buruk dan kemampuan pemerintahan yang amat rendah sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu dapatlah dikatakan dengan tegas bahwa Sumatera Utara sebetulnya hanya memerlukan pemimpin-pemimpin “terjangkau” dalam arti rakyat bisa akses secara penuh, dan kepentingan rakyat dimungkinkan menjadi agenda nomor satu di benak pemimpin itu. Caranya hanya dengan memekarkan Sumatera Utara seideal (jumlah) mungkin, atau katakanlah menjadi 11 (sebelas) provinsi kecil-kecil. Sebagai gambaran, kesebelas provinsi yang diusulkan ialah:

  1. Pakpak Barat, Dairi, Tanah Karo (seterlah Tanah Karo dimekarkan 2 Kabupaten dan 1 Kota).
  2. Binjai dan Langkat (Setelah Langkar dimekarkan 3 Kabupaten).
  3. Medan setelah dimekarkan terlebih dahulu menjadi 4 Kota dengan mengambil sebagian wilayah Deliserdang.
  4. Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi.
  5. Pematangsiantar dan SImalungun (setlah Simalungun dimekarkan 3 Kabupaten).
  6. Tanjungbalai, Batubara dan Asahan (setelah Asahan dimekarkan lagi).
  7. Labuhan Batu.
  8. Eks Kabupaten Tapanuli Selatan (induk, Kota Padangsidimpuan, Madina, Paluta dan Palas).
  9. Eks Kabupaten Tapanuli Utara (induk, Samosir, Humbahas, Tobasa).
  10. Sibolga dan Tapteng (setelah Tapteng dimekarkan).
  11. Eks Kabupaten Nias.
Baca Juga :  Merapi Tak Pernah Ingkar Janji

Di dalam wilayah kecil-kecil itu nanti rakyat akan memiliki peluang besar untuk melakukan social control yang baik terhadap pemerintahannya, bukan saja karena Gubernur itu dengan sendirinya akan semakin mengambil peran dan posisi sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih pada perubahan paradigma pemerintahan yang radikal seiring perkuatan komponen-komponen strategis masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian pula para Gubernur di provinsi-provinsi kecil itu pun akan memiliki waktu yang cukup memikirkan rakyat, termasuk misalnya bergotong royong membersihkan parit yang sumbat di lingkungan mereka. Lagi pula, di provinsi-provinsi kecil itu akan sangat mungkin tereliminasi budaya jahat pemerintahan sebagaimana menjadi penyakit umum selama ini, di antaranya korupsi. Jika seorang Gubernur melakukan korupsi anggaran (yang kecil) di sebuah wilayah yang kecil, pastilah segera saja dapat dipermalukan oleh masyarakat. Jangan takut akan menjadi ancaman terhadap NKRI. Ketakutan itu tak beralasan sama sekali. (bersambung).

Baca Bagian Ketiga: POLITIK PEMEKARAN (Bag-3): PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN
Baca Bagian Keempat: POLITIK PEMEKARAN (Bag-4 habis): PROVINSI TAPANULI (UTARA)

—————————————–

*)Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS
sohibul POLITIK PEMEKARAN (Bag 2): USULAN 11 PROVINSI KECIL UNTUK SUMUTn’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.

Blog: www.nbasis.wordpress.com

——————————————

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. @fsormin & Sarjana Hukum. Pendapat kedua pembaca ini amat saya hargai. Tetapi saya berharap seyogyanya dapat dibaca dulu posting ini secara keseluruhan (bagian 1 s.d. 4). Terimakasih. Shohuibul Anshor Siregar.

  2. Kalau alasan membagi propinsi baru agar jangkauan rakyat dekat dengan pemimpinnya saya rasa kurang tepat, bukankah ada UU yang mengatur

  3. Kalau menurut saya sih cukuplah Sumatera Utara ini dibagi 3 propinsi, yaitu sekitar pusat kota Sumatera Utara, Sekitar wilayah Danau Toba/Tapanuli dan sekitar wilayah Pulau-pulau di Sumatera Utara dalam hal ini sekitar wilayah Nias… itupun kalau perlu……
    Yang jelas… sepanjang pembangungan tidak merata di seluruh wilayah Sumatera Utara terutama di wilayah Tapanuli, maka keingingan mereka yang duduk di DPRD atau pemda atau yang berkepentingan pasti berusaha membuat wilayah baru.
    Dulu Usulan Propinsi di Sumatera Utara adalah Propinsi Tapanuli (Selatan, Utara, Tengah) dan itu sempat dibuat Lagunya…. masih ingat kan????? tapi hanya gara-gara kepentingan penentuan pusat kota saja, semua pecah.. pecah… dan benar-benar pecah… bahkan Tapanuli yang dulu diagungkan sebagai wilayah yang kompak, menyatau, sudah benar-benar pecah…. ngak tau deh nantinya gimana???

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*