Politikus Indonesia Masuk Daftar Hitam

Pemerintah Australia secara diam-diam memasukkan seorang tokoh politik Indonesia yang terlibat dalam pembunuhan lima wartawan Australia di Balibo dalam daftar hitam. Ironisnya, Australia bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk ‘menangani’ dampak dari skandal itu.

Kawat diplomatik rahasia AS mengungkapkan, Australia telah menyatakan Yunus Yosfiah, seorang kapten pasukan khusus dalam serbuan ke ke Timor Timur tahun 1975, berstatus persona non grata, sebuah sanksi yang akan menghalangi dia memasuki Australia. Deputi Penyidik New South Wales (NSW), Dorelle Pinch, tahun 2007 menemukan, Yosfiah telah memerintahkan dan berpartisipasi dalam pembunuhan lima wartawan Australia di Balibo, Timor Leste. Dia belakangan menjadi jenderal,  menteri informasi pada akhir tahun 1990-an dan tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam politik Indonesia.

Kawat-kawat yang dikirim dari Kedubes AS di Jakarta itu memastikan bahwa para pejabat Australia bekerja secara rahasia dengan pemerintah Indonesia untuk mencoba “menangani” reaksi politik terkait temuan dari penyidik NSW tersebut bahwa militer Indonesia telah mengeksekusi limat wartawan di Balibo. Dalam kawat bertanggal 21 November 2007, yang diperoleh WikiLeaks dan disajikan secara eksklusif untuk The Age, sebagaimana dikutip harian Sydney Morning Herald, Sabtu, kepala seksi politik Kedutaan Australia di Jakarta, Justin Lee, dilaporkan telah mengatakan kepada para pejabat AS bahwa ia telah “meninjau laporan penyidik dengan pemerintah Indonesia”. “Dia telah menekankan kepada lawan bicaranya dari Indonesia bahwa Australia ingin bekerja dengan GOI (pemerintah Indonesia) secara hati-hati tentang masalah ini,” tulis kawat itu.

Baca Juga :  SBY Instruksikan Menkopolhukam Tertibkan Ormas Anarkis

“Orang-orang Indonesia itu menjawab bahwa mereka juga ingin ‘untuk membantu menangani’ masalah itu, meski mereka secara kategoris (mereka) menolak tuduhan bahwa pasukan keamanan Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan perang. Lee mencatat bahwa seruan yang ia sampaikan secara pribadi itu ‘jauh lebih konstruktif’ ketimbang kecamaan secara terbuka. Dia menambahkan, sejauh yang ia tahu tidak ada anggota aktif TNI yang terlibat dalam insiden Balibo itu.”

Tentang temuan dari penyidik NSW itu, juru bicara departetmen luar negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan, “Dalam pandangan kami, kasus ini sudah ditutup dan harusnya tetap tertutup”

Kawat kedutaan itu mengungkapkan, meski Australia tidak mengambil tindakan resmi terhadap Yosfiah, Lee secara pribadi mengatakan kepada diplomat AS bahwa Yosfiah telah dimasukkan dalam daftar hitam. “Justin Lee menceritakan …(kepada kedutaan AS) bahwa Yosfiah menjadi persona non grata di Australia, meskipun tuduhan resmi belum pernah diajukan terhadapnya atas pembunuhan itu.”

Pemerintah Australia tidak pernah berkomentar secara terbuka tentang status Yosfiah, tetapi pada saat temuan dari penyidik itu muncul, pemimpin oposisi Kevin Rudd berjanji untuk memastikan tindakan yang diambil terhadap para perwira militer yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. “Saya juga percaya mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban….” kata Rudd secara terbuka pada November 2007.

Sebagai perdana menteri dan sekarang sebagai Menteri Luar Negeri, Rudd tetap banyak bungkam tentang masalah itu. Deputi Penyidik, Pinch, menemukan bahwa Greg Shackleton, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, Brian Peters dan Tony Stewart dibunuh oleh pasukan khusus Indonesia ketika mereka mencoba untuk merekam tahap pertama dari serbuan Indonesia di Timor Leste.

Baca Juga :  Data Center Terbakar, Sejumlah Situs Berita Lumpuh

Shirley Shackleton, istri reporter Greg Shackleton yang dibunuh, mengatakan, Australia seharusnya tidak terlibat dalam diplomasi di ruang belakang dengan Indonesia sehubungan dengan pembunuhan. “Kawat-kawat itu membuat kita sadar bahwa Australia tidak tertarik pada keadilan, mereka tertarik pada hubungan yang lancar dengan Indonesia. Australia tidak menegakkan keadilan dalam kasus ini,”kata Shackleton. “Ada pola konstan penipuan pemerintah Australia. Kevin Rudd telah berjanji bahwa militer Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban, tapi secara pribadi pemerintah Australia tidak melakukan apa-apa. Ini tidak hanya terjadi sejak laporan dari tim penyidik, hal itu telah berlangsung sejak pembunuhan itu terjadi.(tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*