Polres Tapsel Terus Koordinasi Kasus Bupati Palas ke Polda

SIDIMPUAN- Polres Tapanuli Selatan masih akan koordinasi dengan Poldasu terkait pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi proyek praspem multi years yang tersangkanya sudah ditetapkan lima orang di Kabupaten Palas.

“Sedangkan untuk surat izin pemeriksaan Bupati Palas sudah dikirimkan Senin (6/2) lalu. Dan, surat izin pemeriksaan Ketua DPRD Palas HM Ridho Harahap juga dikirim pada hari yang sama. Jadi, kita tinggal menunggu kabar selanjutnya. Nanti akan koordinasi dengan Poldasu, karena yang menetapkan tersangka untuk Bupati dan Ketua DPRD adalah Poldasu sedangkan yang kita tetapkan adalah mantan Kadis PU, PPK dan BUD,” ujar Kasat Reskrim Polres Tapsel AKP Lukmin Siregar, kepada METRO, Senin (13/2).

Dalam hal pemeriksaan di Polres Tapsel, status dua petinggi Kabupaten Palas ini adalah sebagai saksi, sehingga begitu nanti berkas pemeriksaan atas tiga tersangka sudah selesai kemudian dilakukan koordinasi maka berkas kasus ini sudah bisa dilimpahkan ke Poldasu.

Ketika ditanya soal kapanlagi jadwal pemeriksaan 3 tersangka, Kasat mengatakan dijadwalkan dilaksanakan minggu depan, karena pada saat pemeriksaan minggu lalu 2 tersangka tidak hadir yakni Paruhuman dan Abdul Hamid Nasution sedangkan mantan Kadis PU, Ir Chairul Windu Harahap yang diperiksa lebih dahulu hadir.

Sebelumnya dikatakan Kasat, kasus ini bermula dari temuan Polres Tapsel atas pembangunan sarana perkantoran di Palas yang sumber dananya berasal dari DAK sebesar Rp10, 3 milliar pada tahun 2009 lalu, kemudian setelah ditemukan dugaan korupsi pada tahun 2010 lalu mulailah dilaksanakan penyelidikan atas kasus ini.

Baca Juga :  Kisah 3 Polisi Penangkap Teroris di Medan

Dugaan korupsi yang dilakukan adalah dana DAK yang dalam aturannya harus ditenderkan tidak boleh dialihkan ke proyek multiyears atau tidak ada dasarnya dana ini dialihkan. “Artinya dana ini tidak sesuai peruntukkannya, karena dan bersumber dari DAK bukan untuk multiyears. Dari Rp10,3 milliar dananya yang kita indikasikan adanya praktik korupsi atau penggunaan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp6,04 miliar berdasarkan audit yangdilakukan oleh BPKP,” katanya. (phn)

METROSIANTAR.COM

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*