Polri Akan Selesaikan Kasus Gayus, Tak Akan Diserahkan ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengambil alih kasus dugaan suap Gayus Halomoan Tambunan kepada sembilan polisi untuk mempermudah akses keluar masuk selama di  penjara. Namun, Mabes Polri tetap yakin bisa menuntaskan kasus dugaan suap tersebut, sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

“Kami akan tetap selesaikan dengan prosedur hukum yang ada,” ujar Wakapolri
Komjen Jusuf Manggabarani, saat ditanya tanggapannya mengenai kesiapan KPK untuk mengusut kasus suap Gayus. Jusuf di temui usai mengikuti salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2010).

Mabes Polri, lanjut Jusuf akan segera menindaklanjuti temuan itu. “Apa pun yang kita lakukan dengan prosedur hukum yang ada,” tegasnya.

Saat terus dicecar pertanyaan oleh wartawan, apakah penjelasan Jusuf sebelumnya bisa diartikan bahwa Polri tidak ingin menyerahkan ke KPK begitu saja, lagi-lagi Jusuf mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai prosedur hukum yang ada. “Intinya kami bicara dengan hukum yang ada,” tegas Jendral Bintang tiga ini.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut Gayus menyuap sembilan polisi penjaga rutan
tersebut agar bisa pelesiran di luar sel. Namun Gayus menyangkal menyuap dengan alasan kondisi di rutan memang seperti itu. Artinya, bebas keluar masuk asal setor fulus. Rekan-rekan selnya juga kerap keluar masuk.

Atas temuan Mabes Polri tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut jika Polri memanng tak mampu mengusutnya.

Baca Juga :  Pemerintah Terbitkan Peraturan Menteri Bersama tentang Penugasan Guru PNS di Sekolah Swasta

“Kalau nggak mampu, kita ambil,” ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa
(16/11/2010).

Hingga saat ini, KPK terus memantau perkembangan kasus Gayus. KPK juga diam-diam tengah mengumpulkan informasi terkait skandal memalukan ini.

“Kan tugas KPK itu triger mekanisme. Kalau mereka mampu menangani, ya silakan,” lanjut Bibit.

Bibit menduga, kasus mudahnya seseorang bisa keluar masuk penjara, bukan hanya terjadi di rutan Mako Brimob saja. Bibit juga mengaitkan, mengapa ada istilah cuti untuk para tahanan koruptor.

“Nah sekarang, apakah tepat diterapkan untuk koruptor. Ini persepsi mengenai
penanganan koruptor kita harus samakan dulu. Supaya tidak terulang seperti itu. Karena koruptor itu banyak duit,” tutup Bibit. (detik.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*