Potret ekonomi Sumut awal 2010

Oleh: BACHTIAR HASSAN MIRAZA
Sumber: www.waspada.co.id

Berdasarkan data tahun 2006 tingkat pengangguran di Sumatera Utara relatif tinggi, mencapai angka 11,51 %. Lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Ini bertolakbelakang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang angkanya lebih tinggi dari angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun berdasarkan data BPS SU, tingginya tingkat pengangguran itu bukan terjadi di daerah perdesaan tapi di daerah perkotaan seperti Sibolga, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Medan , Binjai, Tebing Tinggi. Fenomena ini berbeda dengan fenomena nasional dimana pengangguran terjadi di daerah perdesaan.

Fenomena ini mengatakan telah terjadi arus perpindahan penduduk yang besar dari desa ke kota (urbanisasi) yang membikin daerah perkotaan menjadi padat dan kumuh dipenuhi oleh angkatan kerja pendatang. Arus ini menjadi beban masyarakat kota, dalam bentuk hilangnya kenyamanan hidup di kota.

Daerah perkotaan sebenarnya belum siap menerima perpindahan penduduk secara besar besaran karena menyangkut pada terbatasnya fasilitas sarana kota seperti pemukiman, air bersih, listrik, rumah sakit dan sekolah dll. Namun dilain pihak daerah perkotaan mendapatkan pekerja yang berharga murah yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan kota dan sebagai pekerja industri.

Disamping itu kehadiran angkatan kerja ini membuat UMK tumbuh dan membantu masyarakat di dalam mendapatkan barang kebutuhan harian yang mereka butuhkan. Laporan yang juga menarik adalah menyangkut pada perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri terus meningkat dengan hasil net export plus.

Artinya nilai ekspor yang berjalan lebih tinggi dari nilai impor sehingga terjadi surplus pada neraca perdagangan Sumatera Utara. Secara sadar harus diakui bahwa kegiatan perdagangan luar negeri adalah salah satu andalan kegiatan ekonomi Sumatera Utara. Disamping bisa mendatangkan devisa, perdagangan luar negeri banyak berperan didalam menciptakan kesempatan kerja pada sektor kegiatan ekonomi primer.

Masyarakat di daerah perdesaan, penghasil barang barang primer, mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan luar negeri, dalam bentuk kesempatan kerja dan pendapatan karena barang ekspor Sumatera Utara pada umumnya adalah barang barang primer. Pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam batas kewenangannya bisa mendorong kegiatan ekspor dengan memberikan insentif kepada pelakunya seperti pengurangan pungutan yang dibebankan kepada mereka, penyediaan pupuk dan perbaikan jalan dan jembatan ke daerah produksi barang barang ekspor dan sebagainya.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara harus fokus pada kegiatan perdagangan luar negeri karena kegiatan itu mampu menciptakan lapangan kerja , pendapatan dan menghasilkan devisa. Barang primer bagi negara mitra luar negeri dijadikan bahan baku bagi memutar kegiatan ekonominya. Artinya bahan baku yang mereka impor justru dapat menciptakan kegiatan ekonomi serta menciptakan peluang kerja disana.

Baca Juga :  Letnan Sahala Muda Pakpahan (‘Jenderal Naga Bonar’) vs Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor (Sipirok, 1949): Lahirnya Tokoh-Tokoh Militer Utama di Indonesia

Ini menjadi bahan pemikiran bagi Sumatera Utara apakah impor yang dilakukan oleh Sumatera Utara juga dapat memutar perekonomian Sumatera Utara, sekaligus menciptakan lapangan kerja disini. Perlu ada sebuah kajian agar jangan sampai terjadi penggunaan devisa yang diperoleh dipakai untuk impor barang barang konsumsi.

Jika ini terjadi maka kegiatan industri Sumatera Utara akan mati dan pengangguran akan semakin banyak. Hendaknyalah ada perimbangan penggunaan devisa untuk impor antara barang konsumsi dan barang modal (mesin, bahan baku). Ataupun perimbangan jenis barang ekspor dengan barang impor.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara bisa menghimbau semua pihak agar menjaga keseimbangan penggunaan devisa. Namun demikian perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara tidak sampai menciptakan inflasi di daerah ini. Hal tersebut disebabkan karena manajemen devisa diatur dari Bank Indonesia Jakarta. Tapi bukan berarti di Sumatera Utara tidak terdapat inflasi.

Bahkan inflasinya bisa lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional. Inflasi tersebut lebih disebabkan oleh tersendatnya arus barang ke daerah tujuan karena jeleknya infrastruktur jalan dan jembatan atau karena biaya angkut yang tinggi atau karena masyarakat kurang mengetahui informasi pasar sehingga pedagang seenaknya menetapkan harga. Itulah sebabnya mengapa inflasi Sumatera Utara lebih sering terjadi di pantai barat.

Untuk mencapai daerah itu melalui jalan yang berjarak jauh dan berliku dengan kondisi jalan yang tidak baik. Pada akhir tulisan ini disampaikan beberapa pendapat yang kiranya bisa menjadi bahan renungan bagi pembuat keputusan di pemerintah provinsi Sumatera Utara. Pertama, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pengalaman masa lalu, memberi harapan dan peluang untuk berkembang.

Namun manajemen pembangunan harus berjalan effektif, khusus yang menyangkut pada infrastruktur jalan dan jembatan serta pelabuhan dan tenaga listrik. Yang tidak boleh dilupakan adalah juga perilaku ketenagakerjaan yang tidak stabil, yang kerap mengganggu aktifitas produksi. Demikian juga dengan perilaku kelompok birokrat yang profesionalitasnya harus ditingkatkan sebagai tenaga pendukung kegiatan ekonomi.

Bagaimanapun juga berdasarkan pengamatan hanya daerah dan wilayah yang infrastrukturnya baik yang dapat mengembangkan ekonominya. Infrastruktur adalah persyaratan yang tidak dapat ditawar bagi kemajuan suatu perekonoman karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan itu sendiri.

Kedua, 65 % PDRB Sumatera Utara disumbang oleh daerah pantai timur Sumatera Utara. Dalam jangka pendek , dalam rangka untuk mempertahankan produktivitas ekonomi Sumatera Utara maka keberadaan infrastruktur di daerah ini harus diutamakan. Dalam jangka panjang, dalam upaya untuk mempertinggi produktivitas ekonomi Sumatera Utara, daerah pantai barat harus dibangun sesuai dengan potensi alam daerahnya.

Baca Juga :  ORANG TOBA: DNA, Negeri, Budaya, dan Asal-usulnya

Daerah pantai barat memiliki potensi ekonomi tinggi. Namun potensi itu harus ditangani oleh orang orang yang kreatif dan yang memiliki pola berpikir maju. Jangan pikirkan dari mana biaya pembangunan diperoleh sebelum masyarakat berpikir untuk apa potensi itu dimanfaatkan. Jadi jangan terbalik. Namun jangan pula dipikirkan untuk mencontoh kegiatan pantai timur untuk daerah pantai barat.

Hal itu tidak mungkin terjadi karena berbagai faktor, antara lain tidak tersedianya tenaga kerja yang berpengalaman, moda transportasi, kondisi alam, letak geografis dan sebagainya. Ketiga, Untuk seterusnya agar pemerintah provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota menyusun kebijakan pemerataan daerah pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam masing masing, secara terkoordinasi dan terintegrasi, berhubung daerah pantai timur telah mengalami beban overloaded.

Penggunaan sumberdaya alam yang overloaded akan menciptakan ekonomi biaya tinggi dan kerusakan lingkungan yang parah di daerah pantai timur. Kerjasama seperti ini, diatas kertas sudah ada, tetapi didalam implementasinya sangat terbatas. Pemerintah provinsi Sumatera Utara wajib menggerakan daerah kabupaten dan kota yang selama ini lambat berkembang dan mengajak mereka berpikir agar jangan puas dengan apa yang telah mereka lakukan di daerahnya masing masing. Melihat keluar (outward looking) dan berpikir untuk mengembangkan kemajuan bersama daerah tetangga justru akan mempertinggi tingkat kepuasan selama ini dan akan mempertinggi daya saing daerahnya.

Penulis adalah pemerhati ekonomi
(dat01)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*