PPATK Diminta Turun ke Palas, Telusuri ‘Rekening Gendut’ PNS

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diminta turun ke Kabupaten Padang Lawas (Palas), untuk menelusuri dugaan rekening gendut PNS dan pejabat di Pemkab Palas yang disinyalir mencurigakan.

Demikian diutarakan aktivis Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) Cabang Kabupaten Palas Irham Habibi Harahap, kepada Harian Orbit Senin (9/7). Disebutkannya, saat ini ada dugaan sejumlah rekening PNS dan tenaga honorer yang bekerja di Pemkab Palas mencurigakan, ada yang mencapai Rp 500 juta dalam rekeningnya, padahal kehidupannya terlihat biasa biasa saja, begitu juga pangkat dan jabatan yang diembannya.

‘Dugaan ini sifatnya hanya mencurigakan, yang sudah santer antara mulut ke mulut di masyarakat, terkait berubahnya cara hidup sejumlah PNS dan penambahan hartanya yang mencurigakan secara derastis dari sebelumnya,” ucap Irham.

Dugaan tersebut wajar dicurigai, mengingat selama ini PNS tersebut sebelum menjabat di instansi tersebut, kehidupannya biasa-biasa saja. Namun begitu menjadi pejabat beberapa tahun saja, cara hidupnya derastis berubah di luar kewajaran, begitu juga harta kekayaannya.

“Ada sekitar 7 orang pejabat di Palas hartanya mencurigakan secara derastis, dan 3 orang PNS biasa serta 2 orang tenaga honorer, yang hartanya dicurigai,” ucapnya.

Hasil Jarahan

Hal senada juga disebutkan aktivis Gerakan Rakyat Berjuang (GRB) Mardan Hanafi Hasibuan SH, PPATK sudah sewajarnya turun, mengingat banyaknya pejabat di Palas tersandera kasus korupsi, bahkan bila perlu harta pejabat lainnya ditelusuri karena kuat dugaan ada ditemukan rekening gendut PNS di Kabupaten Palas.

Baca Juga :  Unit SIM Polresta Padangsidimpuan Resmi Beroperasi

“Kuat dugaan rekening PNS tersebut hasil dari tindak pidana korupsi yang dititipkan kepada PNS golongan rendahan tersebut, bahkan untuk memuluskan kejahatannya, ada dugaan pejabat menitipkan hasil jarahan korupsinya kepada oknum tenaga honorer,” ucap Mardan.

Bahkan katanya, gaya hidup hedonisme pejabat di Palas harus dicurigai penegak hukum, mengingat tingginya dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Palas.

“Jangan sampai APBD kita dikuras oknum pejabat terkait, karena itu untuk rakyat, bukan dana pengamanan kepada oknum penegak hukum tertentu, untuk menutupi kasusnya,” tukas Mardan geram. Od-42

harianorbit.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Korupsi sudah merambah kemana-mana sampai ke Honorer juga sudah diajari memanipulir uang negara ???? teman dari Himmah dan GRB.. Ini semua akibat dari sistem pengendalian yang lemah,,, Saudara2 dari LSM tsb ,, sebagai alat kontro pelaksanaan pemerintah,, mulailah berpikir pengawasan dari segi pencegahan korupsi supaya teman2 PNS tanpa tersa telah diawasi dgn sistem yang dibangun,,,LANTAS tentu bertanya bagaimana caranya…. LSM minta kepada Pemkab perangkat hukum dan Standar Prosedur apa yng telah dibuat Pemkab dalam upaya pencegahan korupsi,, dari sini teman2 LASM bisa mengujji atau mamantau pelaksanaannya jadi korupsi secara pelan2 dapat dicegah.. trima kasih ini hanya sebagai bahan masukan.. klo tdk se7 abaikan saja masukan ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*