Prapid Dugaan Korupsi PS Sidimpuan Ditolak

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Tommy Manik SH, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan korupsi Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan, HAN terhadap Kejari setempat, Senin (7/2).

Penolakan ini didasari atas sejumlah poin permohonan pemohon yang lemah atau kurang berdasar dan sudah memasuki ranah perkara pokok (aquo).

Dalam amar putusan permohonan praperadilan No: 01/Pid/Pra/2011/PN-Psp itu hakim mengatakan, alasan pemohon tentang tidak sahnya penahanan karena status HAN di PS Sidimpuan adalah Wakil Manejer dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dibuat jaksa, tidak dapat diterima atau ditolak.

Karena pada prinsipnya HAN adalah seorang PNS dan status itu tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Sehingga walaupun di PS Sidimpuan menjabat Wakil Manejer, namun status PNS-nya itu tetap melekat pada dirinya. Hakim berpendapat alasan ini tidak mempengaruhi proses penyidikan dugaan korupsi.

Mengenai perbedaan kode surat perintah penyidikan, antara Print-04/N.2.20/Fd.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 dengan Print-04/N.2.20/Dek.3/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, juga ditolak hakim. Karena tidak menjadi masalah atau tidak mempengaruhi proses penyidikan pokok perkara.

Permohonan tentang penahanan yang tidak didahului terbitnya surat penangkapan, juga ditolak. Karena menurut hakim, penahanan itu sah apabila sudah memiliki bukti dan persyaratan yang cukup menurut hukum.

Karena dalam jawabannya, Jaksa telah menegaskan bahwa penahan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti.

Baca Juga :  Masyarakat Serbu Pegadaian

“Majelis hakim menilai, alasan itu sudah kuat. Sehingga penahanan yang dilakukan Jaksa terhadap HAN sebagai tersangka dugaan korupsi PS Sidimpuan sudah sah secara hukum. Sehingga permohonan pemohon ditolak,” sebut hakim.

Tentang permohonan yang menyebutkan tidak jelas atau kaburnya sangkaan Jaksa terhadap HAN, juga ditolak hakim. Demikian juga dengan belum diperiksananya saksi-saksi namun HAN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Hakim juga menolak permohonan pemohon yang menyebut perkara tersebut bukanlah tindak pidana korupsi tapi tindak pidana umum.

“Majelis hakim menolak semua permohonan itu karena sudah memasuki materi pokok perkara atau sudah melampaui hal-hal yang diatur dalam acara praperadilan,” katanya.

Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) sebagaimana disebutkan pemohon dalam permohonannya, ditolak hakim. Karena menurut hakim, SPDP itu benar adanya dan sudah ditunjukkan termohon (Jaksa) dalam persidangan.

“Dengan ini Majelis Hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon. Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul pada perkara ini kepada negara, dengan jumlah nihil rupiah,” sebut Tommy didampingi Panitera Pengganti, Mangara Hutapea SH.

Dalam persidangan itu, pemohon HAN, diwakili kuasa hukumnya Syamsir Alam Nasution SH, Hendra Pardamean Nasution SH, M Irsandi Nasution SH, dan Parwan Bangun Harahap SH. Sedangkan termohon diwakili Jaksa Sartono Siregar SH, Indra Zamach Syari SH. (hih)(analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Jalinsum Sosopan Longsor

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*