Premi Asuransi Pegawai Dinkes DS Diduga Dikorupsi

Berdalih untuk pembayaran uang asuransi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Deli Serdang memotong gaji pegawai. Diduga, sebagian gaji yang dipotong dikorupsi oknum di Dinkes DS.

Hal ini terungkap ketika salah seorang pegawai Dinkes DS, Isnawati, melalui kuasa hukumnya, Sahata Situmorang SH dari Kantor Advokad Sahata, Mart dan Parterns, meminta pertanggungjawaban Dinkes DS karena terjadi perbedaan pembayaran premi asuransi yang dikeluarkan PT Asuransi Jiwasraya dengan bukti yang dikeluarkan Dinkes DS.

Sahata kepada wartawan di Lubuk Pakam, Selasa (29/03/2011) menjelaskan, pada 11 Maret 2011, kliennya mengajukan penebusan polis Nomor FA 200208719 ke PT Asuransi Jiwasraya Cabang Lubuk Pakam dengan menyertakan bukti-bukti yang berhubungan dengan penebusan polis yakni polis asli, fotokopi KTP serta kuitansi asli terakhir.

Kemudian pada 28 Maret 2011, Manajer Area PT Asuransi Jiwasraya Cabang Lubuk Pakam Lince E Sidabalok, mengundang Sahata selaku kuasa hukum Isnawati untuk menjelaskan kekurangan berkas pengajuan penebusan polis yakni kuitansi asli yang terakhir.

Lalu Sahata menjelaskan, kuitansi asli yang dimaksud tidak pernah diterima Isnawati sejak menjadi peserta asuransi (pemegang polis) dari Tahun 1996 hingga kini. Bukti bahwa Isnawati telah melakukan pembayaran premi adalah slip gaji yang dikeluarkan Dinkes DS yang didalamnya tertera pemotongan pembayaran asuransi. Dinkes melakukan pemotongan gaji hingga Tahun 2008.

Ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan oleh PT Asuransi Jiwasraya Cabang Lubuk Pakam pada data base, pembayaran terakhir Polis Nomor FA 200208719 atas nama Isnawati adalah Desember 2002. Sehingga terjadi perbedaan antara data yang dikeluarkan Dinkes DS dengan data PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Juga :  Polda Sumut Akan Tetapkan 12 Tersangka Rusuh Batang Toru

Sesuai slip gaji yang dikeluarkan Dinkes DS, pembayaran premi asuransi yang dilakukan dengan cara memotong gaji Isnawati, terakhir dilakukan pada Tahun 2008 sebesar Rp5.000. Sementara data PT Asuransi Jiwasraya, pembayaran premi terakhir oleh Isnawati melalui Bendahara Dinkes DS adalah Desember 2002. Akibat perbedaan tersebut, Isnawati dirugikan sebesar Rp360.000, dengan rincian Rp5.000 dikali 12 bulan dikali 6 tahun.

“Kerugian nominal yang dialami Isnawati sesungguhnya tidak begitu besar, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh oknum Dinas Kesehatan itu yang tidak bisa ditolerir, karena korbannya bukan Isnawati seorang, melainkan ribuan pegawai Dinas Kesehatan,” ujar Sahata.

Sementara itu Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Pemkab Deli Serdang Abu Machlil Siregar mengatakan, ia tidak mengetahui pemotongan itu sebab hal itu adalah tanggung jawab bendahara terdahulu. Ia juga mengaku tidak pernah mengetahui pemotongan gaji untuk pembayaran asuransi. (BS-028)(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*