Presiden: Kaji Ulang Jumlah Pegawai Negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mengevaluasi jumlah pegawai negeri guna membuat pemerintahan lebih efektf, sesuai dengan kemampuan anggaran negara. “Rumuskan jumlah yang tepat untuk pegawai di daerah,” kata Presiden Yudhoyono saat menutup acara rapat kerja nasional di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat [06/08].

Presiden mengatakan evaluasi jumlah pegawai negeri itu harus memperhatikan berbagai aturan yang terkait dengan organisasi dan pemerintahan daera. Kepala Negara menilai, evaluasi tentang jumlah aparatur negara itu penting agar diperoleh angka ideal, sesuai kebutuhan. Selain itu, evaluasi jumlah pegawai negeri juga penting untuk menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Terkait perintah Presiden itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membenarkan belanja aparatur merupakan beban tersendiri bagi APBN dan APBD. Rata-rata belanja aparatur untuk provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia bisa mencapai 56 persen dari anggaran yang tersedia.

Saat ini, kata Gamawan, gambaran tentang jumlah pegawai negeri bisa dilihat dari rasio antara pegawai negeri dan yang bukan pegawai negeri di suatu daerah. Secara nasional, jumlah pegawai negeri adalah 2,1 persen dari total warga negara.

Sedangkan pada tingkat daerah terjadi disparitas yang cukup besar. Rasio pegawai negeri di beberapa daerah mencapai enam persen, sedangkan di daerah lain hanya dua persen.

Arahan Presiden tentang jumlah pegawai negeri itu adalah salah satu dari sembilan arahan yang disampaikan dalam penutupan rapat kerja nasional di Istana Bogor. Dalam raker itu, Presiden juga memerintahkan perumusan tentang sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Kemudian, juga ada arahan tentang perumusan nilai tunjangan yang ideal bagi para aparatur pemerintahan, termasuk di daerah. Presiden meminta tunjangan dan insentif itu diputuskan secara rasional dan memperhatikan prinsip keadilan.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan potensi pendanaan dari negara dan swasta.

Baca Juga :  Melestarikan Adat dan Budaya Lewat Ulos

Selain itu, Presiden juga meminta perombakan mekanisme penentuan dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi yang sebelumnya merupakan kewenangan mutlak pemerintah pusat, kini harus dikonsultasikan dengan gubernur.

Kepada jajaran pemerintah pusat, Kepala Negara juga memerintahkan mereka untuk memperhatikan semua aspirasi, terutama yang terkait dengan pengembangan transportasi, infrastruktur, serta kebijakan ekspor-impor.

Presiden Yudhoyono juga memerintahkan semua gubernur untuk lebih memahami kondisi ekonomi makro Indonesia, supaya bisa menentukan kebijakan yang rasional sesuai dengan kemampuan bangsa.

Sedangkan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presidem memerintahkan kedua instansi itu untuk mengawasi dan memberikan pembekalan kepada instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Presiden juga memerintahkan UKP4 untuk membuat laporan berkala dan ditembuskan kepada semua kepala daerah.

Sahkan Perubahan Tiga Aturan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan perubahan tiga aturan terkait percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran, yaitu perubahan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi.

Kemudian, Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta  Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

“Ada tiga produk itu yang telah saya tanda tangani,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup acara rapat kerja nasional di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Presiden menjelaskan penandatanganan atau pengesahan perubahan ketiga aturan itu telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, dan mencapai puncaknya pada rapat kerja nasional di Istana Cipanas.

Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi telah diubah dengan memasukkan sejumlah aturan untuk lebih mempercapat pembangunan. Perubahan itu hanya pada substansi, namun produk hukumnya tetap Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Keppres 80 tahun 2003 telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan itu memuat sejumlah ketentuan baru yang intinya mempermudah proses pelaksanaan proyek untuk mempermudah pembangunan dan penyerapan anggaran.

Baca Juga :  Foto aksi Golput di tengah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

Kemudian, Keppres 42 tahun 2002 yang diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN juga memuat aturan baru tentang percepatan penyerapan dan pembangunan.

Khusus untuk Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, peserta rapat kerja Istana Cipanas menjadikan aturan baru itu sebagai topik khusus yang dibahas dalam rapat yang berlangsug dua hari itu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, revisi dilakukan karena beberapa pihak menganggap aturan tentang pengadaan barang dan jasa tersebut terlalu kaku. Presiden berharap, Keppres hasil revisi lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis.

Namun, revisi harus tetap dilakukan berdasar tujuan yang baik.

“Tidak boleh keluar dari tujuan baik itu,” katanya.

Rapat Kerja di Istana Bogor berlangsung dua hari, 5-6 Agustus 2010. Rapat kerja di Istana Bogor adalah rapat kerja nasional ke-3, sesudah pemerintah mengadakan dua rapat serupa di Istana Cipanas dan Tampaksiring.

Rapat kerja di Cipanas telah menghasilkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Sedangkan, rapat kerja di Tampaksiring membahas pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Sumber: http://beritasore.com/2010/08/06/presiden-kaji-ulang-jumlah-pegawai-negeri/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*