Press Release: Pernyataan Sikap IKAPSI, FOR WASH dan LP2TS mengenai Permasalahan Pemindahan Ibukota Kab. Tapanuli Selatan

MASYARAKAT TAPANULI SELATAN TUNTUT BUPATI SYAHRUL M. PASARIBU MUNDUR

157711566ce094facdf8cf830f1dc40b819171cd Press Release: Pernyataan Sikap IKAPSI, FOR WASH dan LP2TS mengenai Permasalahan Pemindahan Ibukota Kab. Tapanuli Selatan
Masyarakat Sipirok Jakarta demo di depan Gedung DPR-RI Jakarta Kamis (15/3), mendesak Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu mundur dari jabatannya. ( Berita Sore/ iws).

Secara teori, tujuan pemekaran wilayah antara lain adalah: untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan agar terjadinya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sulit bagi kita tidak sepakat dengan alasan ideal ini. Kalau saja pemekaran wilayah semata-mata dengan alasan-alasan tersebut, bukan main kemungkinan hasil positif yang dapat dicapai bagi kepentingan masyarakat.

Pemekaran wilayah diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: Pasal 4 (3) “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.”

Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5(1)). Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan didirikan dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956. Semenjak berdirinya sampai sekarang, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengalami beberapakali pemekaran wilayah . Hal itu terjadi oleh karena terjadinya perkembangan dan pertumbuhan disegala bidang ditengah masyarakat.

Proses pemekaran yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 telah dilangsungkan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang mengatur tentang proses pelaksanaan pembentukan wilayah pemekaran dimaksud adalah :-

1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Padangsidimpuan.
2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
3) Undang-undang Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal.
4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara
5) Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas

Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk, telah ditetapkan sesuai isi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 37 dan 38 tahun 2007 yang berbunyi :
Dengan disahkannya undang-undang ini,
(1). Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
(2). Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Sangat diyakini bahwa proses penentuan Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Badan Legislatif bersama Eksekutif Negara ini tidaklah terjadi begitu saja, namun tentunya sudah dikaji secara matang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria penilaian penentuan Ibukota Kabupaten yang berlaku untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Namun faktanya, Pemerindah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini Bupati serta seluruh jajaran SKPDnya belum melaksanakan perpindahan pusat administrasi pemerintahan ke Sipirok, namun sudah 5 (lima) tahun sejak 2007 hingga 2012 ini tetap menumpang berkantor di wilayah kotamadya yaitu di Jl. Kenanga, Kotamadya Padangsidimpuan.

Bupati Syahrul M Pasaribu semenjak terpilih dan dilantik seperti tidak mengerti persoalan dan bahkan terkesan tidak mau tahu atas setiap desakan dari berbagai pihak agar segera memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Padangsidimpuan ke Sipirok sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan (2). Padahal janji=janji pada waktu kampanye di seluruh wilayah Tapanuli Selatan selalu menyampaikan bahwa pekerjaan prioritasnya setelah terpilih menjadi Bupati adalah segera melaksanakan UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 yaitu memindahkan ibukota kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan dari Padangsidimpuan ke Sipirok. Namun faktanya hingga saat ini perpindahan itu sepertinya sudah tidak perlu dan penting lagi dibicarakan dimeja kerjanya. Ada apa dibalik ini ???

Pada saat ini Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan sedang gencar-gencarnya membangun pertapakan Kantor Bupati dan sarana penunjang lainnya dilokasi kawasan hutan yang terletak di perbatasan Kecamatan Sipirok seluas 271,10 ha.
Lahan pertapakan tersebut awalnya adalah lahan bukan kawasan hutan namun merupakan areal hutan rakyat yang sudah dikelola dan dipergunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Desa Janji Mauli, Desa Dano, Desa Sitorbis Desa Tolang dan sekitarnya sejak tahun 1800-an atau jauh sebelum Negara ini terbentuk dan merdeka dari pemerintahan penjajahan Belanda. Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa proses pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapsel terselubung kegiatan pembabatan hutan (illegal logging) dengan bersembunyi dibalik SK Menhut 244 dengan melibatkan perusahaan swasta. Disamping itu akan timbul kerusakan ekosistem sebagai ekses kegiatan pembangunan sarana kantor Bupati dan prasarananya, karena dari data yang ada ternyata tanah-tanah Negara yang ada disekeliling lokasi telah diperjualbelikan dan dimiliki oleh oknum-oknum pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 2000 ha.

Baca Juga :  Pilkada Digelar 2012, Kondisi Politik Kota Padangsidimpuan Masih Senyap...!

Membangun pusat pemerintahan ditengah kawasan hutan tentu mempunyai tantangan tersendiri, fasilitas pendukung akan sulit terwujud mengingat lokasi sekeliling masih kawasan hutan. Aksebilitasnya juga menjadi pertimbangan yang serius, tentu tidak sembarangan membuka akses jalan ke area tersebut. Jika hal ini dipaksakan akan terjadi pembengkakan biaya, tak pelak pada akhirnya masyarakat yang sangat dirugikan dengan keadaan itu. Keadaan tersebut diatas merupakan gambaran singkat tentang rencana Pemkab Tapanuli Selatan membangun Pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang sampai Kilang Papan merujuk pada SK Menhut 244/Menhut-II/2011. Padahal dalam UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 secara eksplisit menyebut yang menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan secara defenitif adalah Sipirok, bukan Tolang atau Kilang Papan yang memang berada di perbatasan Kecamatan Sipirok dengan Kecamatan Angkola Timur.

Dari bukti data ditemukan bahwa lokasi pertapakan yang dilepaskan menjadi areal pertapakan kantor Bupati tersebut, sebagian besar adalah tanah-tanah ulayat rakyat yang menjadi lahan perkebunan dalam menopang kelangsungan hidup para petani desa di sekitar areal.

Namun ironisnya Bupati Tapanuli Selatan tetap bersikukuh bahwa proses pembangunan dan pembabatan hutan tersebut dilaksanakan sejalan dengan peraturan yang ada yang hanya berlandaskan pada Nomor SK.244/Menhut-II/2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan tertanggal 29 April 2011.

Adapun isi keputusan dimaksud yaitu tentang : “ Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar”.
Kemudian atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 328/Kpts/2011 tertanggal 14 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan.

Jika proses pembangunan dan pembalakan kayu-kayu yang ada dilokasi itu tetap diteruskan untuk dibuka dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, sangat dikhawatirkan akan terjadinya pengrusakan hutan dan alih fungsi hutan yang berdampak buruk untuk kelangsungan kelestarian hutan pada masa mendatang. Mengapa ?
Karena ternyata disekitar lokasi yang seluas 271 ha, ribuan hektar lahan disekelilingnya sudah diambil alih oleh oknum-oknum Pemda terlebih dahulu yang akan mendirikan bangunan-bangunan. Oleh karenanya sangat beralasan jika masyarakat menolak kelangsungan pembangunan proyek mercusuar sang Bupati Tapsel ini. Namun apa nyana, masyarakat tidak dapat bicara dan takut untuk menyampaikan protes kepada Pemda, karena aparat Brimob dan Tentara telah disiagakan dilokasi pertapakan yang seolah-olah akan terjadi perang gerilya di tengah hutan itu. Sekarang ini masyarakat disekitar lokasi yang dulunya adalah pemilik tanah hanya tinggal gigit jari dan terpinggirkan.
Dalam menyikapi hal ini masyarakat gerah dengan kebijakan Pemkab Tapsel yang menentukan ibukota sekaligus pusat pemerintahan berdasarkan SK Menhut 244/Menhut-II/2011 sehingga masyarakat mempertanyakan apakah keberadaan SK Menteri lebih tinggi kedudukannya daripada UU. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat Tapanuli Selatan melalui lembaga masyarakat independen yaitu Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) menggugat Menteri Kehutanan RI dan Bupati Tapanuli Selatan di PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No.113/G/PTUN/2011 tertanggal 14 Juni 2011 dan perkara tersebut pada saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta..

Dalam bagian gugatannya menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah keliru dalam penerapan ketentuan hukum yaitu SK Menhut yang dikeluarkan tidak mendasarkan pada ketentuan UU yang ada diatasnya yaitu UU No 37 dan 38 tahun 2007 serta permasalahan lokasi pertapakan kantor Bupati secara eksisting berada didua kecamatan yaitu sebagian berada di kecamatan Sipirok dan sebagian berada di Kecamatan Angkola Timur sehingga jelas dan terang telah melanggar isi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) UU nomor 37 dan 38 dimaksud. Dalam penentuan ibukota sebenarnya telah diatur dalam PP 78 Tahun 2007, dijelaskan ibukota diletakkan atau ditempatkan dekat dengan masyarakat yang bertujuan mempermudah akses dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini tidak tercermin dalam rencana Pemkab Tapanuli Selatan yang ingin memindahkan ibukota ke Tolang atau Kilang Papan. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan akan terjadi kerugian yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat sehingga timbul pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan kondisi yang tidak ideal tersebut.

Setelah otonomi daerah digulirkan disusul dengan maraknya pemekaran daerah di Indonesia disinyalir telah banyak terjadi korupsi besar-besaran. Bayangkan saja berapa banyak daerah yang telah menerima kucuran dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastrukur pemerintahannya mulai dari kantor bupati sampai SKPD di daerahnya. Kondisi ini telah menjadi lahan subur bagi yang sering disebut mafia anggaran untuk berperan, Pemkab Tapsel sendiri sangat diragukan bebas dari mafia anggaran betapa tidak melihat kengototan perencanaan pembangunan kantor Bupati dan sarananya di Desa Sitorbis dan Kilang Papan.

Baca Juga :  Tapsel Butuh Dokter Spesialis

Padahal Pemkab Tapsel sendiri punya lahan 30 Ha di sekitaran Kota Sipirok dan disana sudah dibangun beberapa gedung pemerintahan. Jadi hampir bisa disimpulkan dalam proses anggaran dan permasalahan ibukota Tapanuli Selatan juga tidak terlepas dari peran mafia anggaran yg marak di republik ini.

Dengan permasalahan ibukota Tapanuli Selatan ini seharusnya DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI tidak boleh diam seribu bahasa dan harus turun tangan dalam menyelesaikan polemik berkepanjangan ini. Jangan sampai masyarakat ditempatkan dalam situasi yang tidak pasti sehingga timbul situasi yang tidak diinginkan. Situasi ini perlu dicermati secara serius terlebih pemkab Tapsel baru saja membuka jalan lingkar pertapakan yang membuat masyarakat resah. Hampir tidak ada pendekatan persuasif oleh Pemda Tapsel, yang ada adalah penempatan aparat kepolisian dan TNI lengkap dengan pendirian tenda. Kondisi demikian tentu mengundang tanya bagi banyak orang, dimana sebelumnya Bupati Tapsel mengklaim lokasi tersebut telah clear and clean. Disamping tidak memenuhi ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 lahan yang dimaksud SK Menteri Kehutanan No 244/Menhut-II/2011 idealnya dibatalkan saja demi ketentraman masyarakat dan demi hukum.

Dilokasi pertapakan yang direncanakan Pemkab Tapsel banyak lahan masyarakat dengan hak alas yang jelas menurut hukum seperti SHM, Akte Notaris, dan sebagainya. Tanah-tanah yang dibudozer oleh Buapti Syahrul adalah tanah rakyat yang sudah dimiliki dan dikuasai mereka sejak tahun 1800-an jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dari penjajajahan. Kemudian masyarakat pemilik tanah telah membuat Perjanjian Tahun 1953 antara Kuria Baringin Sipirok, Kuria Batu Nadua, dan Asisten Wedana menyerahkan sejumlah tanah ulayat ke Jawatan Kehutanan untuk direboisasi (+ 70 ha) tidak termasuk tanah yang telah diusahai atau dimiliki secara pribadi diluar dari perjanjian tersebut, tidaklah mengherankan jika disana banyak lahan masyarakat hingga saat ini. Ketika tanah ulayat tersebut diserahkan untuk reboisasi tidak pernah disebut peruntukan untuk hal lain selain untuk reboisasi yang artinya bahwa pemerintah hanya pinjam pakai. Ironis sekali yang meminjam pakai malah ingin meratakan semua hak-hak rakyat diatasnya, dimana kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kebun sumber mata pencaharian mereka juga dibabat habis hanya karena ambisi seorang pemimpin.

Masyarakat Sipirok baik yang di bonabulu (kampung halaman) maupun yang diperantauan akan terus melakukan pergerakan untuk melawan setiap kebijakan yang inkonstitusional baik melalui lembaga peradilan maupun jalur politik bahkan pengerahan massa secara besar-besaran ke kantor Bupati Tapanuli Selatan.

Atas tindakan Bupati Syahrul M Pasaribu yang tidak berpihak kepada rakyat Tapanuli Selatan tersebut maka kami dari Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI) Jakarta dan Forum Warga Sipirok-Jakarta Peduli dan Sadar Hukum (For Wash) serta Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), mengadakan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Kehutanan RI pada hari Kamis, 15 Maret 2012 untuk menyampaikan tuntutan kepada aparat terkait agar melakukan tindakan yang nyata atas masalah yang timbul di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :-

1. Mencopot DAN menangkap BUPATI TAPANULI SELATAN SYAHRUL M PASARIBU
2. Memindahkan IBUKOTA KABUPATEN TAPANULI SELATAN dari Padangsidimpuan KE SIPIROK, SEKARANG JUGA……..!!!
3. BUPATI TAPANULI SELATAN SYAHRUL M. PASARIBU KANGKANGI UU NO 37 & 38 TAHUN 2007
4. Agar Menteri Kehutanan Mencabut SEGERA SK MENHUT No. 244/Menhut-II/2011
5. BUPATI TAPANULI SELATAN SYAHRUL M PASARIBU telah merampas TANAH RAKYAT

Demikianlah press release ini disampaikan, dan akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 15 Maret 2012
IKATAN KELUARGA ALUMNI PELAJAR SIPIROK DAN SEKITARNYA (IKAPSI) JAKARTA
FORUM WARGA SIPIROK-JAKARTA PEDULI DAN SADAR HUKUM(FOR WASH)
LEMBAGA PENGKAJIAN PEMBANGUNAN TAPANULI SELATAN (LP2TS)
Sekretariat :
Hotel Twin Plaza Lt 4 R.428 Jl.Letjen S.Parman kav 93-94 Slipi Jakarta Barat telp 021-56963183

Contact personal : Bangun Siregar, SH/ Hp 08129027086

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*